Anggaran Jalan Jateng Turun Jadi Rp320 Miliar, PUPR Seleksi Ketat Skala Prioritas 2026
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi realitas berat pada tahun anggaran 2026 terkait pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi. Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tercatat mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, menegaskan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp320 miliar. Dana terbatas tersebut harus dikelola secara ekstra ketat untuk menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.
Seluruh ruas jalan provinsi yang membentang di 35 kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dengan total panjang mencapai 2.440,12 kilometer. Mengingat luasnya wilayah cakupan, alokasi dana tersebut menuntut efisiensi tinggi dalam setiap pengerjaan fisik di lapangan.
Henggar menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan periode 2025, angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan bagi kas daerah. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu, anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan masih menyentuh angka hampir Rp1 triliun.
Dalam pernyataannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026), Henggar membeberkan alasan utama di balik minimnya dana tersebut. Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mencapai angka sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Strategi Seleksi Ketat dan Skala Prioritas 2026
Sebagai langkah antisipasi terhadap pemotongan anggaran, PUPR Jateng kini menetapkan skala prioritas bagi ruas-ruas jalan yang masuk dalam kategori rusak berat. Fokus utama dialokasikan pada jalur vital yang memerlukan penanganan segera demi menjamin keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan.
Beberapa titik yang menjadi perhatian mendesak mencakup ruas jalan Randublatung–Cepu di wilayah Kabupaten Blora. Selain itu, penanganan juga difokuskan pada perbaikan di Balai Jalan Pati, Brebes, peningkatan kualitas di Wonogiri, wilayah Balai Surakarta, serta jalur darurat Keling-Kelet di Jepara.
Khusus di wilayah Balai Surakarta, Henggar menyoroti penurunan tingkat kemantapan jalan yang cukup tajam dari semula 94 persen menjadi 68 persen. Banyaknya temuan kerusakan seperti retak pada badan jalan menuntut tindakan perbaikan cepat agar kondisi infrastruktur tidak semakin parah.
Optimalisasi Teknik Overlay dan APBD Perubahan
Menghadapi kenaikan harga material bangunan di tengah keterbatasan dana, PUPR Jateng memilih metode pengaspalan atau overlay dibandingkan konstruksi beton. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya serta durasi pengerjaan yang lebih singkat dan efektif di lapangan.
Henggar menjamin bahwa meski menggunakan material aspal, perhitungan beban tetap dilakukan secara cermat agar daya tahan infrastruktur tetap terjaga. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil perbaikan memiliki kualitas yang memadai dan tidak cepat rusak kembali setelah diperbaiki.
Pihak dinas juga tengah menjajaki kemungkinan penggunaan dana dari APBD Perubahan 2026 untuk menambah daya dukung perbaikan jalan provinsi. Hingga saat ini, persentase kerusakan jalan provinsi dilaporkan belum menyentuh angka 50 persen dari total keseluruhan jalan yang ada.
Dukungan Gubernur dan Sinkronisasi Program Legislatif
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah revitalisasi infrastruktur meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026. Beliau menegaskan akan segera melakukan penyesuaian terhadap usulan program atau Pokok Pikiran (Pokir) agar lebih fokus pada revitalisasi jalan.
Luthfi menyadari bahwa revitalisasi jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Sinkronisasi program antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menutupi kekurangan anggaran Dinas PUPR demi meningkatkan kemantapan jalan di Jawa Tengah secara bertahap.