Anggaran Jalan Jateng Turun, PUPR Seleksi Prioritas 2026
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan luar biasa berat karena anggaran jalan Jateng mengalami penurunan drastis untuk tahun anggaran 2026. Penurunan alokasi anggaran yang sangat signifikan ini memaksa dinas terkait untuk melakukan penyaringan secara ekstra ketat terhadap seluruh usulan proyek perbaikan jalan di berbagai kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, secara terbuka mengonfirmasi bahwa total dana yang tersedia kini hanya berkisar di angka Rp320 miiliar saja. Alokasi dana yang terbilang sangat terbatas tersebut nantinya harus dikelola secara cermat untuk membiayai perawatan rutin maupun berkala di seluruh wilayah pelayanan.
Dana senilai Rp320 miliar tersebut wajib didistribusikan secara merata guna menangani seluruh ruas jalan provinsi yang tersebar luas di 35 kabupaten dan kota. Padahal, total panjang jalan yang saat ini berada di bawah wewenang dan tanggung jawab penuh pemerintah provinsi mencapai angka 2.440,12 kilometer.
Apabila dibandingkan dengan periode anggaran pada tahun sebelumnya, nominal yang dianggarkan untuk periode 2026 ini mengalami kemerosotan yang teramat tajam. Sebagai pembanding yang jelas, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, alokasi khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan masih mampu menyentuh angka hampir Rp1 triliun.
Penyebab Utama Penurunan Anggaran Jalan Jateng
Faktor utama yang memicu merosotnya alokasi dana pemeliharaan jalan secara drastis ini adalah adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kebijakan rasionalisasi keuangan dari pusat tersebut secara otomatis langsung memengaruhi kemampuan belanja daerah dalam sektor pembangunan infrastruktur fisik.
Pemotongan dana transfer dari pusat tersebut dilaporkan mencapai nominal yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh. Keterangan krusial ini dipaparkan langsung oleh Henggar Budi Anggoro setelah dirinya mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Semarang pada Kamis, 4 Juni 2026.
"Secara keseluruhan, alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk penanganan ruas jalan ini ada kurang lebih Rp320 miliar," jelas Henggar kepada para jurnalis. Pernyataan resmi tersebut sekaligus mempertegas situasi keuangan daerah yang saat ini sedang dipaksa melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh di semua lini kerja.
Daftar Wilayah dan Ruas Jalan yang Menjadi Prioritas Utama
Sebagai langkah antisipasi yang terencana, Dinas PUPR Jawa Tengah segera menetapkan skala prioritas khusus yang difokuskan pada ruas-ruas jalan dengan kategori tingkat kerusakan paling parah. Fokus utama pengerjaan fisik ini diprioritaskan pada jalur-jalur transportasi vital demi menjamin keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan.
Salah satu wilayah prioritas yang akan segera mendapatkan penanganan fisik secara intensif adalah ruas jalan strategis Randublatung menuju Cepu di wilayah Kabupaten Blora. Di samping itu, penanganan khusus juga akan segera direalisasikan pada ruas jalan provinsi yang berada di bawah wewenang Balai Jalan Pati serta Balai Jalan Brebes.
Peningkatan kualitas jalan di wilayah Kabupaten Wonogiri yang terdeteksi mengalami penurunan tingkat kemantapan juga masuk dalam daftar pengerjaan utama. Begitu pula dengan pembenahan berkala pada infrastruktur jalan di wilayah Balai Surakarta yang dilaporkan mengalami penurunan kondisi fisik secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Penanganan darurat yang bersifat cepat juga disiapkan untuk mengatasi kerusakan pada jalur penghubung antara Keling dan Kelet di wilayah Kabupaten Jepara. Seluruh daftar wilayah tersebut merupakan hasil pemetaan awal yang dilakukan tim teknis untuk menentukan titik-titik kerusakan yang paling mendesak untuk diperbaiki.
Kondisi Kemantapan Jalan dan Penurunan di Surakarta
Mengenai data kondisi kemantapan jalan raya di wilayah Surakarta, Henggar menyebutkan adanya penurunan persentase kelayakan yang sangat mencolok dari angka awal 94 persen kini anjlok menjadi 68 persen saja. Selain itu, tim di lapangan juga menemukan banyak titik jalan retak yang memerlukan tindakan perbaikan cepat agar kerusakannya tidak semakin parah.
Meskipun tengah disibukkan dengan penyusunan daftar skala prioritas, pihak Dinas PUPR Jateng sendiri hingga kini belum merinci secara detail berapa total kebutuhan riil dana untuk setahun penuh. Kendati demikian, program perbaikan dipastikan akan terus berjalan menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah tahun 2026.
Solusi Teknis dan Pemanfaatan APBD Perubahan
Pihak Dinas PUPR Jawa Tengah saat ini juga tengah mengkaji secara mendalam opsi pemanfaatan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk menambah kekuatan pembiayaan. Langkah ini didukung oleh fakta bahwa persentase kerusakan jalan provinsi secara keseluruhan masih di bawah batas aman dan tidak sampai menyentuh angka 50 persen.
"Kami akan menggunakan APBD perubahan anggaran 2026, yang mana saat ini sedang dalam tahap pembahasan, namun untuk jalan yang rusak itu jumlahnya tidak sampai 50 persen," urainya di hadapan awak media. Guna menyiasati naiknya harga material konstruksi yang dibarengi keterbatasan dana, pihak dinas melakukan perhitungan teknis ulang yang sangat cermat agar mutu pengerjaan tetap optimal.
Pilihan strategi teknis yang diambil oleh dinas adalah memprioritaskan metode pengaspalan ulang atau overlay secara berkala dibandingkan memilih opsi konstruksi jalan beton. Pemilihan metode pelapisan aspal ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran belanja serta durasi pengerjaan di lapangan yang jauh lebih singkat dan praktis.
"Untuk perubahan penanganan, kami cenderung menggunakan overlay atau pengaspalan ulang karena jika menggunakan beton, durasi waktunya dikhawatirkan tidak akan mencukupi target," ungkap Henggar secara mendetail. Pihaknya menjamin bahwa penghitungan beban kendaraan tetap disesuaikan secara cermat agar aspal baru tersebut memiliki daya tahan maksimal dan tidak mudah rusak kembali.
Dukungan Gubernur Jawa Tengah Terkait Sektor Infrastruktur
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan restu dan dukungan penuh terhadap langkah taktis Dinas PUPR Jateng dalam menyiasati keterbatasan anggaran. "Ada banyak titik jalan rusak yang harus ditangani segera, oleh sebab itu pada anggaran perubahan nanti kami akan mengalihkan arah pokir-pokir khusus untuk fokus pada revitalisasi jalan," tegas Luthfi saat dimintai konfirmasi mengenai program pemulihan infrastruktur wilayahnya.