Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Drastis, PUPR Seleksi Prioritas
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menghadapi tekanan fiskal serius pada tahun anggaran 2026, khususnya di sektor infrastruktur jalan. Alokasi dana pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi anjlok tajam dibandingkan tahun sebelumnya, memaksa Dinas PUPR menerapkan seleksi ketat berbasis skala prioritas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, mengonfirmasi bahwa total anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp320 miliar. Dana tersebut harus mencukupi penanganan 2.440,12 kilometer jalan provinsi yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah.
Penurunan Anggaran: Dari Rp1 Triliun Menjadi Rp320 Miliar
Penurunan anggaran ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025, ketika dana pemeliharaan jalan provinsi masih hampir menyentuh Rp1 triliun. Artinya, dalam satu tahun anggaran, alokasi untuk infrastruktur jalan berkurang lebih dari 68 persen—sebuah pemotongan yang berdampak langsung pada volume dan jangkauan pengerjaan di lapangan.
Henggar mengungkapkan penyebab utama penurunan ini dalam pernyataannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026). Faktor dominannya adalah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang dilaporkan mencapai sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
"Secara keseluruhan, alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk penanganan ruas jalan ini ada kurang lebih Rp320 miliar," jelas Henggar kepada awak media. Pernyataan ini menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran bukan sekadar kebijakan internal, melainkan respons langsung terhadap kebijakan fiskal nasional.
Lima Ruas Jalan yang Masuk Skala Prioritas Perbaikan 2026
Dengan keterbatasan dana yang ada, PUPR Jateng tidak dapat menangani seluruh ruas jalan secara bersamaan. Dinas telah memetakan sejumlah titik yang dikategorikan paling mendesak berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi keselamatan pengguna jalan.
Berikut ruas-ruas jalan yang masuk dalam daftar prioritas penanganan 2026:
- Ruas Randublatung–Cepu, wilayah Blora
- Ruas jalan di bawah Balai Jalan Pati dan Brebes
- Ruas jalan di wilayah Wonogiri yang mengalami penurunan tingkat kemantapan
- Ruas jalan di wilayah Balai Surakarta yang kondisinya menurun signifikan
- Ruas Keling–Kelet di Jepara yang memerlukan penanganan darurat
Kondisi di wilayah Surakarta menjadi perhatian khusus karena tingkat kemantapan jalan di sana turun drastis—dari semula 94 persen kini menjadi 68 persen. Banyak ruas ditemukan mengalami keretakan yang bila tidak segera ditangani, berisiko berkembang menjadi kerusakan struktural lebih parah.
Strategi Teknis: Overlay Aspal Dipilih demi Efisiensi Waktu dan Biaya
Menghadapi kombinasi keterbatasan anggaran dan kenaikan harga material bangunan, PUPR Jateng memilih pendekatan teknis yang lebih efisien. Metode yang diprioritaskan adalah overlay atau pengaspalan ulang, bukan konstruksi beton yang membutuhkan biaya lebih besar dan waktu pengerjaan lebih panjang.
"Untuk perubahan penanganan, kami cenderung menggunakan overlay atau pengaspalan ulang. Jika menggunakan beton, durasi waktunya dikhawatirkan tidak akan mencukupi target," ungkap Henggar. Meskipun menggunakan aspal, Henggar memastikan perhitungan beban dan spesifikasi material tetap dilakukan secara proporsional agar daya tahan jalan tetap terjaga dan tidak cepat rusak kembali.
Opsi APBD Perubahan Disiapkan sebagai Jaring Pengaman
Menyadari bahwa Rp320 miliar tidak akan cukup untuk menangani seluruh kebutuhan infrastruktur jalan, PUPR Jateng tengah menjajaki penggunaan dana dari APBD Perubahan 2026. Opsi ini masih dalam tahap pembahasan, namun menjadi salah satu skenario penting untuk menutup kekurangan pembiayaan.
"Kami akan menggunakan APBD perubahan anggaran 2026. Saat ini sedang dalam tahap pembahasan, namun untuk jalan yang rusak itu jumlahnya tidak sampai 50 persen," papar Henggar. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa meski anggaran terbatas, kondisi kerusakan jalan secara keseluruhan belum mencapai tahap darurat massal.
Gubernur Ahmad Luthfi: Pokir Akan Diarahkan untuk Revitalisasi Jalan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan meski di tengah keterbatasan fiskal. Ia mengumumkan akan mengubah arah usulan program atau Pokir (Pokok Pikiran) dalam anggaran perubahan guna memperkuat alokasi untuk revitalisasi jalan provinsi.
"Ada banyak titik, saya tidak hafal satu per satu lokasinya. Oleh sebab itu, di anggaran perubahan nanti kami akan merubah arah pokir-pokir untuk difokuskan pada revitalisasi jalan," ucap Luthfi dengan tegas. Langkah sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan menjadi solusi struktural jangka pendek agar kemantapan jalan provinsi Jawa Tengah dapat kembali meningkat secara bertahap di sisa tahun anggaran 2026.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa anggaran perbaikan jalan Jawa Tengah tahun 2026?
Anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi Jawa Tengah pada 2026 hanya sekitar Rp320 miliar, turun drastis dari hampir Rp1 triliun pada tahun 2025.
Apa penyebab turunnya anggaran jalan Jateng 2026?
Penyebab utamanya adalah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Ruas jalan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan PUPR Jateng 2026?
Lima prioritas utama meliputi: ruas Randublatung–Cepu (Blora), ruas di bawah Balai Jalan Pati dan Brebes, wilayah Wonogiri, wilayah Balai Surakarta, dan ruas Keling–Kelet di Jepara.
Mengapa PUPR Jateng memilih metode overlay aspal dibanding beton?
Metode overlay dipilih karena lebih efisien dari sisi biaya dan waktu pengerjaan. Konstruksi beton dinilai membutuhkan durasi yang lebih panjang sehingga dikhawatirkan tidak mencukupi target penyelesaian.
Bagaimana kondisi kemantapan jalan di wilayah Surakarta saat ini?
Tingkat kemantapan jalan di wilayah Surakarta turun tajam dari 94 persen menjadi 68 persen, dengan banyak ditemukan kerusakan berupa jalan retak yang memerlukan penanganan cepat.