Investasi Indonesia Terguncang: PMII Soroti Krisis Kepercayaan Investor
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Indonesia – Kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal menjadi sorotan tajam dalam evaluasi kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Salemba Policy Forum yang diselenggarakan pada Jumat (30/10) mengidentifikasi sejumlah area krusial yang membutuhkan perbaikan mendesak. Forum ini tidak hanya membedah isu kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan dan peran perempuan dalam pembangunan nasional.
Tiga Pilar Perbaikan Ekonomi Versi PB PMII
Farhan Nugraha, Direktur Lembaga Keuangan dan Perbankan PB PMII, menguraikan tiga area utama yang menurutnya fundamental untuk dibenahi.
Pertama, penegakan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pemerintah sangat penting.
Kedua, diperlukan keberpihakan yang lebih nyata terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah.
Ketiga, perbaikan kualitas komunikasi publik menjadi kunci untuk meredakan kegelisahan.
Dalam pernyataannya, Farhan menekankan urgensi pemerintah untuk tidak mengabaikan kekhawatiran yang dirasakan oleh investor dan pelaku pasar modal.
"Apa yang terjadi pada pasar modal mencerminkan dinamika perekonomian yang terjadi.
Pemerintah tidak boleh lagi mempertaruhkan kepercayaan investor," tegas Farhan.
Ia mengakui bahwa capaian pertumbuhan ekonomi nasional tergolong baik, namun ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus dipastikan berlangsung secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sektor Pertanian dan Kedaulatan Pangan
Klaim swasembada pangan oleh pemerintahan Prabowo juga mendapat sorotan kritis.
Muhaemin Abdul Basit, Direktur Lembaga Pengembangan Pertanian PB PMII, berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah ketahanan pangan, bukan swasembada.
Menurutnya, fokus pemerintah tampaknya lebih terarah pada penambahan cadangan pangan negara dibandingkan dengan memperkuat cadangan pangan yang dimiliki oleh masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, Muhaemin menyoroti pentingnya pelibatan pemuda dalam sektor pertanian.
Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya menggelar program secara seremonial, melainkan memastikan adanya dampak jangka panjang yang signifikan.
Kekhawatiran muncul bahwa minimnya regenerasi petani dapat merugikan negara di masa depan.
Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan
Sementara itu, Associate Researcher Bidang Kajian Ekonomi dan Perindustrian KOPRI PB PMII, Andi Tenri Wuleng, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Asta Cita Prabowo-Gibran harus menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dan pengambil keputusan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat semata.
Ia mengapresiasi beberapa program prioritas yang telah dibuka untuk meningkatkan akses ekonomi perempuan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta program perumahan dan perlindungan sosial.
Namun, Andi Tenri mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah program yang diluncurkan, tingkat penyerapan tenaga kerja, atau besaran anggaran.
Kualitas pekerjaan, upah yang layak, jaminan sosial, akses terhadap sumber daya produktif, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga harus menjadi tolok ukur keberhasilan.
Ia juga mewanti-wanti agar perluasan partisipasi ekonomi tidak justru menambah beban kerja domestik atau meningkatkan kerentanan perempuan, khususnya bagi pekerja informal dan kepala keluarga.
Rekomendasi Kebijakan untuk Stabilitas
Dalam forum tersebut, PB PMII merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan.
Pertama, penguatan data dan penganggaran yang responsif gender melalui kewajiban penyediaan data terpilah gender untuk program-program seperti MBG, KDKMP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua, mendorong formalisasi pekerja dapur MBG dengan kejelasan status kontrak kerja, upah layak, pengaturan jam kerja, dan jaminan sosial.
Rekomendasi ketiga mencakup pembukaan akses pasar dan permodalan afirmatif bagi UMKM perempuan dalam rantai pasok MBG, termasuk menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dan menyebarkan informasi kebutuhan pasokan hingga tingkat kecamatan.
Keempat, pengembangan KDKMP diharapkan lebih inklusif dengan memastikan kelayakan usaha sebelum masyarakat dibebani cicilan.
Terakhir, pemerintah didorong memperkuat jaminan sosial dan layanan perawatan bagi pekerja informal perempuan, termasuk pemberian iuran pendamping BPJS Ketenagakerjaan, pembiayaan cuti melahirkan, penguatan layanan PAUD dan posyandu, serta kebijakan afirmasi perumahan bagi perempuan kepala keluarga.