Indonesia: Terjebak Gelar, Lupa Esensi Ilmu Sejati
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Jakarta, 16 November 2026 – Di tengah hiruk-pikuk perdebatan mengenai validitas dokumen akademik seorang pejabat publik, Indonesia seolah kembali diingatkan pada akar permasalahan krisis pendidikannya. Fenomena ini ibarat gunung es; apa yang terlihat di permukaan hanyalah polemik sesaat, sementara masalah mendasar mengenai orientasi, integritas, dan substansi pendidikan nasional terus mengancam dari bawah.
Pesan visioner almarhum KH Syukron Makmun, Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta, yang diutarakan sekitar tahun 1995, kini terasa semakin relevan.
Beliau pernah bersabda, "Saatnya nanti tatkala negara ini makin maju, seseorang tidak akan ditanya ijazahmu apa, kamu lulusan mana dan gelarmu apa, tapi yang akan ditanya apa keahlianmu, kamu bisa dan mampu apa!" Visi ini menggambarkan masyarakat maju yang menghargai kapasitas dan kontribusi nyata, bukan sekadar simbol pendidikan.
Ironi Perdebatan Publik: Gelar di Atas Kapasitas
Lebih dari tiga dekade sejak pesan Kiai Syukron Makmun terdengar, realitas di Indonesia menunjukkan ironi yang mencolok.
Alih-alih beranjak menuju masyarakat yang lebih menghargai keahlian, diskusi publik masih didominasi oleh persoalan ijazah, gelar, dan legitimasi akademis.
Polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu contoh nyata pergeseran fokus ini.
Meskipun penyelesaian masalah legalitas dokumen pendidikan harus melalui jalur hukum yang berlaku, pandangan yang lebih luas perlu dipertimbangkan.
Penting untuk membedakan antara persyaratan administratif dan kompetensi aktual.
Ijazah seharusnya menjadi bukti formal penyelesaian studi dan representasi penguasaan kompetensi, bukan menjadi tujuan akhir itu sendiri.
Namun, saat ini, gelar kerap menjadi instrumen untuk meraih status sosial, jabatan, bahkan kekuasaan, mengaburkan makna pendidikan sebagai proses pengembangan ilmu dan karakter.
Orientasi Ekonomi dan Krisis Integritas Akademik
Selain ketergantungan pada gelar, pendidikan nasional juga menghadapi tantangan dari menguatnya orientasi ekonomi.
Ketika logika pasar terlalu dominan, pendidikan berisiko diperlakukan sebagai komoditas, dan peserta didik sebagai konsumen.
Fenomena perburuan gelar, pengejaran formalitas, hingga potensi penyimpangan dalam proses akademik menjadi indikasi krisis yang perlu segera diatasi.
Perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi pusat tumbuhnya pemikiran kritis, kebebasan akademik, penelitian, dan dialog, terancam hanya menjadi 'pabrik pencetak gelar'.
Integritas akademik, yang mencakup kejujuran dalam belajar, penelitian, penilaian, hingga penerbitan ijazah, menjadi fondasi krusial yang tidak boleh dikompromikan.
Kehilangan kejujuran akademik tidak hanya menggagalkan pembentukan manusia berilmu, tetapi juga merusak kewibawaan moral institusi pendidikan.
Pendidikan, Kekuasaan, dan Tanggung Jawab Moral
Polemik mengenai riwayat pendidikan pejabat publik juga menyoroti hubungan kompleks antara pendidikan dan kekuasaan.
Kualifikasi pendidikan memang kerap menjadi syarat administratif untuk menduduki jabatan.
Keterbukaan mengenai riwayat pendidikan adalah bagian dari akuntabilitas publik.
Namun, penting untuk diingat bahwa ijazah tidak serta-merta menjamin kebijaksanaan, dan tidak semua kemampuan manusia dapat diukur melalui jenjang formal.
Meski demikian, prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap ketentuan pendidikan tetap harus dijunjung tinggi.
Kekuasaan tidak seharusnya memberikan keleluasaan untuk mengabaikan standar integritas.
Sebaliknya, pemegang jabatan publik yang tinggi memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan teladan.
Penempatan ijazah yang proporsional – bukan sebagai satu-satunya ukuran kapasitas, namun juga dokumen yang sah dan bertanggung jawab – menjadi kunci.
Menjadikan Pendidikan sebagai Proses Pemerdekaan
Untuk mengembalikan pendidikan pada esensinya, perlu merujuk pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara.
Pendidikan seharusnya menjadi proses menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Ia bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga pembentukan budi pekerti, pikiran, dan karakter.
Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Dalam tradisi pesantren, ilmu tidak terpisahkan dari adab dan tanggung jawab moral.
Santri diajarkan untuk menguasai ilmu, namun juga menghormati guru, menjaga kejujuran, serta mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan umat.
Keberhasilan pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah lulusan atau gelar, melainkan dari sejauh mana ilmu tersebut membentuk perilaku, menumbuhkan kejujuran, kemandirian, kritis, budaya, dan kepedulian sosial.
Polemik ijazah pejabat publik seharusnya menjadi momentum evaluasi sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.
Pemerintah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan seluruh elemen bangsa perlu memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pengawasan terhadap legalitas lembaga, validitas dokumen akademik, kualitas pembelajaran, dan integritas penyelenggara pendidikan harus konsisten.
Di sisi lain, budaya masyarakat yang mengagungkan gelar akademik juga perlu dikritisi.
Pesan almarhum KH Syukron Makmun tentang masa depan di mana manusia dinilai dari keahlian dan kemampuannya memberikan manfaat, bukan semata-mata dari ijazah atau gelar, harus menjadi pengingat.
Indonesia perlu mengoreksi arah pendidikannya agar tidak hanya sibuk memperdebatkan selembar kertas, namun melupakan fondasi esensial: melahirkan manusia yang berilmu, beradab, berkemampuan, dan bertanggung jawab.
Ijazah adalah penanda, namun ilmu, keahlian, integritas, dan kemanfaatanlah ukuran keberhasilan sejati.
Pendidikan pada hakikatnya adalah membangun manusia dan peradaban, bukan sekadar mencetak lulusan.