Dugaan PSI Keluar Koalisi, PKS Anggap Wajar Pandangan Publik
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Jakarta – Wacana mengenai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah mengemuka seiring dengan sejumlah dinamika politik terkini. Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa pandangan publik yang menganggap PSI telah keluar dari koalisi adalah hal yang wajar. Pernyataan ini merespons analisis dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, yang menyiratkan keraguan atas status keanggotaan PSI dalam koalisi.
Analisis PKB: Koalisi Diukur dari Keberadaan di Kabinet
Sebelumnya, Jazilul Fawaid secara terbuka menyampaikan prediksinya terkait posisi PSI dalam pemerintahan.
Analisis tersebut didasarkan pada fakta mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden dan keluarnya tiga kader PSI dari partai, yang sebelumnya menjabat di dalam kabinet.
Menurut Jazilul, ketiadaan perwakilan PSI di kursi kabinet menjadi indikasi kuat bahwa partai tersebut mungkin tidak lagi menjadi bagian dari struktur koalisi pemerintah.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet, dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," ujar Jazilul kepada wartawan pada Selasa, 17 November 2026.
Ia menekankan bahwa kehadiran di kabinet seringkali menjadi tolok ukur partisipasi dalam sebuah koalisi.
Respons PKS: Wajar, Namun PSI Belum Menyatakan Keluar
Menanggapi hal tersebut, Mardani Ali Sera menilai bahwa persepsi publik dan kalangan politisi mengenai status PSI adalah sesuatu yang dapat dimaklumi.
"Wajar kalau ada yang beranggapan PSI bukan lagi koalisi," kata Mardani kepada awak media pada Kamis, 18 November 2026.
Meskipun demikian, Mardani menggarisbawahi bahwa hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSI yang menegaskan keluarnya mereka dari koalisi pemerintah.
Hak PSI untuk Memutuskan
Mardani menambahkan, keputusan untuk tetap berada di dalam atau keluar dari koalisi merupakan hak penuh PSI sebagai sebuah partai politik.
Ia mengingatkan bahwa PSI telah memberikan kontribusi dan berjuang bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Itu haknya kawan-kawan PSI buat keputusan.
Bagaimanapun, PSI berjuang bersama Pak Presiden saat Pilpres 2024.
Ada kontribusi PSI di pemenangan Pak Prabowo," jelas Mardani.
Ia menegaskan, "Haknya PSI tetap di koalisi atau tidak."
PSI Tegaskan Komitmen Dukungan
Di sisi lain, PSI melalui Sekretaris Dewan Pembina Grace Natalie, memberikan tanggapan langsung terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh PKB.
Grace menegaskan bahwa status keanggotaan dalam sebuah koalisi merupakan keputusan kolektif partai, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan individu atau kadernya di kabinet.
"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," ujarnya kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026.
Grace memastikan bahwa PSI tetap solid berada dalam barisan koalisi pemerintah dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terlepas dari tidak adanya kadernya yang kini duduk di kabinet.
"Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo)," tegasnya.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman.
Ia menyatakan bahwa PSI secara konsisten akan terus memberikan dukungan terhadap program-program prorakyat yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat," tuturnya, menegaskan komitmen PSI untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.
