Khawatir Kapolri Berganti, Buruh Minta Desk Polri Masuk RUU
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) secara resmi melayangkan usulan kepada Komisi IX DPR RI agar memasukkan regulasi terkait Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Desakan legislatif ini diajukan guna mengantisipasi ketidakpastian kebijakan penegakan hukum dan perubahan prioritas kepolisian apabila tongkat estafet kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diserahkan kepada sosok yang baru di masa mendatang.
Langkah strategis tersebut dipaparkan secara langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, selepas menghadiri agenda rapat dengar pendapat yang tertutup di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (24/8/2026). Pertemuan terbatas yang berlangsung cukup dinamis tersebut tidak hanya melibatkan perwakilan dari koalisi organisasi buruh nasional, tetapi juga dihadiri oleh jajaran petinggi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta anggota legislatif Komisi IX.
Andi Gani membeberkan kekhawatiran kolektif yang dialami oleh jutaan buruh tanah air mengenai nasib perlindungan hukum sengketa perburuhan jika struktur kepemimpinan Polri mengalami pergantian. Ia menilai arah kebijakan dari pimpinan baru kepolisian sangat berpotensi mengalami perubahan drastis, sehingga atensi khusus terhadap penyelesaian konflik hubungan industrial yang harmonis bisa saja terpinggirkan dari program kerja utama mereka.
Atas dasar kekhawatiran itulah, KBPBI bersikeras meminta badan legislasi DPR untuk secara eksplisit memasukkan eksistensi Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam batang tubuh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Payung hukum formal yang mengikat secara nasional ini dinilai mutlak diperlukan agar keberadaan unit mediasi tersebut tetap tegak berdiri tanpa bergantung pada selera kebijakan individu kapolri yang sedang menjabat.
Tokoh buruh nasional tersebut mengklaim bahwa inisiatif untuk mempermanenkan status hukum unit mediasi kepolisian ini telah mendapat lampu hijau dari para legislator. Sinyal positif dari parlemen ini diharapkan dapat memperlancar proses sinkronisasi draf regulasi agar dapat segera disahkan demi menjamin hak-hak konstitusional para pekerja di sektor industri.
Menakar Efektivitas dan Capaian Kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri
Keinginan kuat serikat buruh untuk mempertahankan unit penegakan hukum ini didorong oleh rekam jejak keberhasilan penyelesaian konflik industrial yang dinilai sangat mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kendali langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Desk Ketenagakerjaan Polri dilaporkan sukses merampungkan sekitar 95 persen kasus pidana perburuhan melalui mekanisme mediasi damai.
Dengan metode keadilan restoratif tersebut, sebagian besar sengketa ketenagakerjaan berhasil diselesaikan tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya besar. Sementara itu, tercatat hanya sekitar 5 persen sisa kasus hukum ketenagakerjaan yang terpaksa diteruskan oleh penyidik kepolisian ke tingkat pemeriksaan pengadilan pidana umum.
Andi Gani, yang juga dipercaya mengemban posisi strategis sebagai penasihat Kapolri di bidang ketenagakerjaan, menegaskan bahwa model penyelesaian non-litigasi ini sangat meringankan beban kedua belah pihak. Ia menambahkan bahwa pola komunikasi yang persuasif dan adil di bawah naungan kepolisian telah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus melindungi hak normatif kaum pekerja.
Sebelum kehadiran desk khusus ini, sengketa antara buruh dan manajemen perusahaan sering kali berujung pada aksi unjuk rasa anarkis atau proses hukum berbelit-belit yang merugikan produktivitas nasional. Kini dengan adanya saluran mediasi resmi di bawah korps kepolisian, ketegangan hubungan industrial dapat diredam lebih cepat melalui dialog konstruktif yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum secara netral.
Jaminan Moral Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk Kaum Buruh
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka mengaku telah mengetahui daftar kandidat perwira tinggi yang diproyeksikan bakal menggantikan posisinya kelak. Di tengah masa persiapan suksesi kepemimpinan tersebut, Listyo memberikan instruksi tegas kepada para calon penerusnya agar berkomitmen penuh menjaga serta mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan Polri.
Komitmen kelembagaan ini disampaikan secara langsung oleh Listyo Sigit dalam agenda peresmian kantor baru KSPSI di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (21/8/2026). Hubungan dekat sang jenderal dengan organisasi pekerja ini bukan rahasia lagi, mengingat ia juga memegang amanat penting sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
Keterlibatan aktif Listyo Sigit dalam organisasi buruh terbesar ini merefleksikan kedekatan emosional dan komitmennya yang kuat terhadap perjuangan hak-hak kelas pekerja Indonesia. Beliau memandang perlindungan buruh bukan sekadar tugas birokrasi kepolisian, melainkan pilar penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Bahkan, Jenderal Listyo Sigit melontarkan janji kontroversial bahwa ia siap turun langsung ke jalan untuk memimpin demonstrasi buruh jika desk ketenagakerjaan tidak dijalankan secara optimal oleh pimpinan Polri yang baru. Pernyataan yang tidak lazim diucapkan oleh seorang jenderal aktif ini dipandang oleh kalangan serikat pekerja sebagai jaminan moral tertinggi bagi keberlanjutan program kesejahteraan mereka.
Meski demikian, pihak asosiasi pengusaha seperti Apindo juga mengharapkan agar penguatan regulasi ini tidak menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi pengawasan serupa. Harmonisasi regulasi antara peran kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan sipil menjadi pekerjaan rumah krusial yang harus diselesaikan oleh panitia kerja DPR RI dalam pembahasan undang-undang.
Rapat-rapat legislasi ke depan diprediksi akan berlangsung alot seiring dengan banyaknya kepentingan sektoral yang ingin diakomodasi ke dalam draf undang-undang tersebut. Keputusan Komisi IX DPR RI dalam beberapa pekan mendatang akan sangat menentukan apakah kekhawatiran jutaan buruh atas pergantian Kapolri dapat terjawab melalui regulasi yang kokoh.
Keberhasilan memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam RUU Ketenagakerjaan akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hukum perburuhan nasional Indonesia. Sinergi yang kuat antara kepolisian, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial-ekonomi yang merata dan berkelanjutan di masa depan.