Ini Tiga Kelompok Masyarakat yang Berhak Dapat Sertifikat Tanah Gratis
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah secara resmi menetapkan tiga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai sasaran utama program sertifikasi tanah gratis di sektor perumahan. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani di Jakarta pada Selasa (21/7/2026).
Penandatanganan dokumen ini melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tiga Kelompok Prioritas Penerima Sertifikat
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa pembagian sasaran program ke dalam tiga kelompok utama dilakukan agar pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Dengan segmentasi yang jelas, pemerintah optimistis dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan hukum atas aset properti mereka.
Kelompok pertama adalah masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah. Kelompok kedua mencakup masyarakat yang memperoleh pembiayaan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), termasuk mereka yang sedang dalam proses pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Kelompok ketiga adalah masyarakat yang membangun rumah secara swadaya tetapi tetap memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Kementerian PKP. Nusron menekankan bahwa data penerima manfaat ini telah dipersiapkan dengan matang untuk acara di Jawa Timur dengan estimasi 5.000 penerima sertifikat gratis.
Target Penyelesaian dan Skala Program
Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian sertifikasi tanah berdasarkan data penerima BSPS periode 2015-2024 yang mencakup sekitar 1,1 juta rumah. Target ini menjadi acuan utama pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi warga yang selama ini belum memiliki sertifikat atas tanah tempat tinggalnya.
Setelah target 1,1 juta rumah tersebut terpenuhi, pemerintah akan melanjutkan sertifikasi tanah bagi 45.000 rumah penerima BSPS tahun 2025. Pemerintah juga telah merencanakan tahap berikutnya untuk 400.000 rumah penerima BSPS tahun 2026 guna memastikan cakupan program terus meluas.
Kolaborasi dan Validasi Data
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah melibatkan berbagai kementerian, lembaga, hingga sektor perbankan untuk menjamin akurasi program. Validasi data penerima menjadi tahapan krusial agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Proses ini melibatkan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, BPS RI, dan perbankan seperti BRI untuk kalibrasi data penerima manfaat. Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Metode Verifikasi MBR
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa verifikasi dilakukan dengan sinkronisasi data berdasarkan kriteria MBR dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat yang memiliki slip gaji akan diverifikasi sesuai ketentuan peraturan tersebut, sementara pekerja sektor informal akan diverifikasi melalui desil kesejahteraan dalam DTSEN.
Sumber data verifikasi ini mencakup berbagai program pemerintah, mulai dari data BSPS periode 2015-2026 dan program FLPP hingga program kesehatan seperti Rumah Harapan serta Program Rumah Sejahtera Terpadu milik Kementerian Sosial. Dengan integrasi data yang komprehensif, pemerintah menargetkan program ini dapat menuntaskan hambatan legalitas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.