Modus Korupsi Ekspor Tanah Jarang: Manipulasi Hasil Uji Lab Terbongkar
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi mengungkap modus tindak pidana korupsi dalam ekspor ilegal logam tanah jarang (LTJ) yang dilakukan oleh PT Putraprima Mineral (PMM). Kasus ini menyoroti pelanggaran serius terkait pemanfaatan mineral strategis Indonesia yang seharusnya dilindungi dari perdagangan ilegal ke luar negeri.
Kronologi Manipulasi Data Laboratorium
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa praktik lancung ini dijalankan melalui rekayasa hasil uji laboratorium mineral. Langkah tersebut diambil oleh para tersangka agar mereka bisa mendapatkan izin ekspor resmi meski komoditas yang dikirim dilarang untuk diperdagangkan secara bebas.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (8/7), Syarief menjelaskan bahwa tujuan utama manipulasi ini adalah menyembunyikan kandungan logam tanah jarang. Kandungan tersebut seharusnya tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium agar tidak terdeteksi sebagai mineral strategis yang dilarang diekspor.
Aksi ini bermula ketika tersangka Iwan Setiawan, selaku perwakilan PT PMM, meminta Gian Prabuharto selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo untuk memeriksa sampel ilmenite. Permintaan tersebut disertai instruksi agar pemeriksaan dilakukan hanya sebagai formalitas belaka.
Secara melawan hukum, Iwan meminta Gian untuk memanipulasi dokumen hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Dokumen itu diatur agar menyatakan bahwa kadar komoditas ilmenite mencapai di atas 45 persen, sebuah syarat agar komoditas tersebut diizinkan untuk diekspor.
Selain memalsukan kadar ilmenite, Iwan juga secara spesifik meminta agar kandungan logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) tidak dicantumkan dalam laporan. Ia memahami bahwa REE termasuk dalam daftar mineral strategis dengan nilai ekonomis tinggi yang dilarang keras untuk diekspor.
Peran Oknum dalam Penyelundupan Mineral Strategis
Syarief memaparkan bahwa Gian Prabuharto menyetujui permintaan tersebut meskipun ia sepenuhnya menyadari nilai ekonomi dan status hukum dari mineral tanah jarang. Pengujian yang dilakukan pun tergolong curang karena hanya mengambil sampel dari bagian atas jumbo bag.
Metode pengambilan sampel di bagian atas ini sengaja dilakukan agar kandungan logam tanah jarang yang dilarang tidak terdeteksi dalam laporan uji laboratorium. Strategi ini menjadi celah bagi perusahaan untuk meloloskan komoditas berharga ke luar negeri dengan dokumen yang tidak sah.
Tidak berhenti di situ, Iwan Setiawan juga melibatkan Junanto Kurniawan yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type C Pangkal Pinang. Ia meminta Junanto untuk mengeluarkan dokumen ekspor dengan mendasarkan pada Laporan Surveyor PT Sucofindo yang telah dimanipulasi.
Junanto diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaporkan hasil analisa adanya kandungan mineral tanah jarang atas permintaan Iwan. Tindakan administratif yang tidak jujur ini mempermudah proses keluarnya barang dari wilayah pabean Indonesia.
Langkah Hukum dan Penahanan Tersangka
Akibat konspirasi yang melibatkan berbagai pihak ini, sebanyak 390 ton tanah yang mengandung logam tanah jarang hampir berhasil keluar secara ilegal dari Indonesia. Kerugian negara dari upaya penyelundupan sumber daya alam ini tentu menjadi perhatian serius pihak berwenang.
Sebagai tindak lanjut hukum, Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan. Mereka kini mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus korupsi ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku industri mineral dan oknum pejabat terkait integritas dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain dalam rantai perdagangan ilegal komoditas strategis ini.