Resmi Disahkan, Ini Poin Penting UU PPSK Terbaru 2026 yang Banyak Dicari
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Pemerintah bersama DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi undang-undang. Keputusan monumental ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Proses legislasi ini memakan waktu yang cukup panjang dengan melibatkan 1.212 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang mencakup isi batang tubuh hingga penjelasan teknis. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi baru memiliki landasan hukum yang kuat dalam memperkuat sistem finansial nasional di tengah dinamika global.
Perluasan Mandat Strategis Bank Indonesia
Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI) yang kini tidak hanya berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah saja. Bank sentral kini memiliki tanggung jawab tambahan untuk turut serta mendorong terciptanya lapangan kerja di dalam negeri sebagai bagian dari dukungan ekonomi nasional.
Selain penambahan mandat, pemerintah memberikan penguatan perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur hingga pegawai BI selama menjalankan tugas sesuai prosedur dan itikad baik. Kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di ranah hukum juga kini diperjelas agar dapat didelegasikan secara resmi kepada pejabat terkait demi efisiensi birokrasi.
Peran Baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan tanggung jawab baru yang lebih luas dalam mengatur serta mengawasi sektor pasar modal dan keuangan derivatif. OJK juga dipastikan akan memantau aktivitas di bursa karbon serta bursa mineral dan komoditas strategis nasional yang kini semakin berkembang pesat.
Tugas pengawasan OJK kini mencakup pengelolaan dana publik yang lebih komprehensif, termasuk di dalamnya dana keuangan haji serta program tabungan perumahan rakyat. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku.
Evaluasi Kinerja oleh DPR RI
Menariknya, UU PPSK ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi dan rekomendasi dari DPR bersifat mengikat serta wajib ditindaklanjuti oleh otoritas terkait maupun pemerintah guna menjamin akuntabilitas lembaga.
Langkah ini mencerminkan adanya pergeseran fungsi lembaga keuangan menjadi lebih integratif dan akuntabel di bawah pengawasan legislatif yang lebih ketat. Mekanisme ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap kebijakan selaras dengan kepentingan publik.
17 Pilar Utama Penguatan Sektor Keuangan
Terdapat 17 topik utama yang menjadi pilar dalam aturan baru ini guna memperkuat fondasi dan sistem finansial di Indonesia secara menyeluruh. Daftar poin penting tersebut meliputi mekanisme evaluasi kinerja otoritas, perluasan operasional perbankan syariah, hingga pengaturan tata kelola aset kripto yang kini semakin relevan.
Regulasi ini juga mengatur penyelesaian masalah piutang macet bagi pelaku UMKM dan pembentukan satgas khusus penanganan pinjaman online serta judi online. Selain itu, terdapat prosedur penanganan bank dalam status penyehatan dan mekanisme keadilan restoratif dalam setiap penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
Harapan dan Dampak bagi Industri
Penerapan aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pelaku industri serta masyarakat luas sebagai konsumen. Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski berada di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.