Kendal: Dewan Minta OPD Punya Naskah Akademik Atasi Pertumbuhan Ekonomi Tidak Merata
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Kendal, Indonesia - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Abdul Syukur, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal untuk segera menyusun naskah akademik. Desakan ini disampaikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah.
Syukur menyatakan bahwa imbauan untuk setiap OPD memiliki kajian akademis mengenai potensi pendapatan daerah ini telah digaungkan berkali-kali. Namun, respons dari pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam menindaklanjuti usulan penting ini. Ia berharap ada keseriusan agar kajian mendalam menjadi dasar dalam pengelolaan dan peningkatan PAD.
Pencapaian PAD dan Tanda Tanya Pertumbuhan Ekonomi
Pada tahun 2025, Kabupaten Kendal memang mencatatkan prestasi yang signifikan dengan peningkatan PAD mencapai Rp17 triliun. Angka ini menempatkan Kendal sebagai kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, mencapai sekitar 7,99%. Namun, capaian gemilang ini dinilai oleh Abdul Syukur perlu dikaji lebih mendalam.
Menurut pandangan Syukur, tingginya angka pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini dinilai masih tersentralisasi di Kawasan Industri Kendal (KIK) atau yang juga dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kesenjangan Ekonomi Antara KEK dan Daerah Lain
“Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, 7,99 persen. Tapi ini masih belum merata, masih tersentral di KEK sementara di daerah lain masih rendah,” ungkap Syukur. Ia menjelaskan bahwa dampak positif ekonomi dari KEK belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di luar kawasan tersebut.
Masih banyak keluhan dari masyarakat di daerah yang lebih jauh dari KEK terkait persoalan ekonomi. Fenomena “masyarakat yang sambat” atau mengeluh ini menjadi indikator kuat adanya ketidakmerataan dalam sebaran manfaat ekonomi pembangunan. Oleh karena itu, Syukur menekankan perlunya dorongan agar pemerataan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus di kawasan KIK.
Pentingnya Naskah Akademik untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah
Abdul Syukur, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, menilai naskah akademik tentang kajian potensi pendapatan daerah sangat krusial. Kajian ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan mencapai target pendapatan yang maksimal bagi daerah. Dengan adanya naskah akademik, dewan dapat melakukan pengawasan yang lebih terarah.
“Kajian potensi ini penting agar kami selaku anggota dewan yang mengawasi pemerintahan bisa mengetahui secara pasti targetnya berapa persen dari potensi yang ada,” jelasnya. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi kinerja OPD yang lebih objektif berdasarkan data dan analisis yang valid.
Contoh Sektor Potensial yang Belum Optimal
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kendal ini mencontohkan beberapa sektor yang potensial namun belum dikelola secara optimal karena minimnya kajian akademis. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah sektor parkir dan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang umum disebut galian C.
“Pertambangan atau MBLB itu kemarin hanya sekitar Rp1,8 miliar, itu apa sudah sesuai dengan pajak MBLB gitu?” urai Syukur dengan nada tanya. Rendahnya realisasi penerimaan pajak dari sektor MBLB ini menjadi indikasi kuat adanya potensi yang belum tergali secara maksimal akibat ketiadaan kajian mendalam mengenai potensi pendapatan sebenarnya dari sektor tersebut.
Selain itu, sektor parkir juga diidentifikasi masih memiliki persoalan. Syukur mengakui bahwa pada sektor parkir, masih belum jelas penataan lokasi dan sistem elektronik retribusi (e-retribusi) juga belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini semakin memperkuat argumennya mengenai urgensi naskah akademik sebagai landasan kebijakan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Penyusunan naskah akademik bagi setiap OPD diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pendapatan dari setiap sektor. Informasi ini akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan target PAD, merancang kebijakan pengelolaan, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan demikian, diharapkan Kendal dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakatnya.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap kebijakan harus didasarkan pada data dan analisis yang kuat. Keterlibatan anggota dewan dalam mendorong penyusunan naskah akademik ini menunjukkan komitmen legislatif untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah berjalan sesuai dengan rencana strategis dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal.
Menyikapi hal ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat segera merespons positif desakan dari DPRD. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses penyusunan dan implementasi naskah akademik akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi isu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan meningkatkan PAD secara optimal.
Langkah proaktif dalam menyiapkan kajian akademis ini bukan hanya tentang peningkatan PAD semata, tetapi juga tentang memastikan keadilan distribusi pembangunan dan kesejahteraan di seluruh pelosok Kabupaten Kendal. Pemahaman mendalam atas potensi setiap sektor akan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
Selain sektor MBLB dan parkir, naskah akademik juga krusial untuk sektor-sektor lain yang berpotensi menyumbang PAD. Misalnya, potensi dari sektor pariwisata, perizinan usaha, atau bahkan retribusi pasar tradisional perlu dikaji secara ilmiah untuk menemukan cara-cara inovatif dalam pemungutannya agar lebih maksimal dan transparan.
Dengan adanya naskah akademik, diharapkan setiap OPD dapat bekerja lebih terarah dan akuntabel. Anggota dewan, sebagai wakil rakyat, akan memiliki dasar yang kuat untuk melakukan fungsi pengawasan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.
Proses ini juga dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika potensi dan target pendapatan daerah jelas melalui kajian akademis, masyarakat dapat ikut memantau realisasinya, sehingga akuntabilitas pemerintah daerah semakin terjaga.
Keputusan DPRD untuk terus menyuarakan pentingnya naskah akademik menunjukkan keseriusan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Harapannya, inisiatif ini akan segera diimplementasikan oleh seluruh OPD di Kendal demi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.