Tantangan Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%: Perspektif Sejarah dan Analisis Pakar
Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai realistis, namun membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang, demikian disampaikan Raden Pardede, ekonom senior dan pendiri CReco Research Institute, dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia pada Kamis, 3 Juli 2025. Raden Pardede menekankan perlunya persyaratan khusus untuk mencapai angka tersebut.
Pengalaman Era Soeharto: Pertumbuhan 8% Setelah 10 Tahun Pembangunan
Sebagai referensi, Raden Pardede menunjuk pada periode 1990-an di era Presiden Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 7-9%. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil pembangunan terencana, bertahap, dan terfokus pada prioritas selama kurang lebih 10 tahun. Proses tersebut, menurut Raden Pardede, memerlukan perencanaan yang memperhitungkan kapasitas fiskal dan sumber daya eksternal.
Peran Sektor Produktif dan Swasta
Raden Pardede lebih lanjut menjelaskan pentingnya memperhatikan sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas. Perencanaan harus mencakup identifikasi sektor prioritas, penentuan waktu pelaksanaan, serta perencanaan peran sektor swasta. "Menaikkan produktivitasnya, alokasikan dengan benar, pilih sektor-sektor mana yang akan kita dorong. Kapan itu dilakukan? Kapan itu penting? Jadi prioritasnya, tahapannya seperti apa, itulah planning. Siapa yang melakukan itu? Tidak harus pemerintah semua. Bagaimana peran swasta? Itu harus di plan," ujarnya.
Peran Bappenas dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Raden Pardede menyoroti peran penting Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pada masa Presiden Soeharto, Bappenas memegang peranan sentral dalam perencanaan dan pengendalian anggaran pembangunan, dengan evaluasi dan implementasi program yang terstruktur dan berada di bawah pengawasan langsung presiden. "Dulu perencanaan dan pembangunan, anggaran pembangunan dikelola oleh Bappenas. Itu direncanakan dengan baik. Kemudian implementasinya juga harus baik. Jadi pengendalian pembangunan di bawah presiden langsung, tetapi evaluasi, monitor dan evaluasi oleh Bappenas," jelasnya.
Catatan Menteri Keuangan: Pertumbuhan Ekonomi 7-8% di Era 1990-an dan Tantangan Masa Kini
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di kisaran 7-8% pada era 1990-an (periode 1989-1996) di masa pemerintahan Presiden Soeharto, dengan rata-rata 8%. "Dalam 50 tahun terakhir dalam sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi yang sebetulnya pernah kita capai ialah pada era 1990-an, saat kita bisa memperoleh pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%. Ini sama persis dengan India saat ini. Itu kenapa sekarang setiap orang memuji-muji India kini dan seperti China selama dua dekade terakhir," kata Sri Mulyani.
Namun, Sri Mulyani juga menekankan bahwa tren pertumbuhan tinggi tersebut tidak berkelanjutan. Selama 24 tahun terakhir hingga saat ini, ekonomi Indonesia stagnan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5%, menyebabkan Indonesia terjebak dalam middle income trap. Ia juga menyinggung tantangan seperti perubahan iklim, teknologi digital, perang, geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi akibat tekanan inflasi di negara maju yang menghambat pencapaian target pertumbuhan 6% atau 7% saat ini. "Di era saat ini, ketika ada ancaman perubahan iklim, tantangan teknologi digital, perang, geopolitik, serta ketidakpastian ekonomi yang muncul dari tekanan inflasi di negara-negara maju, bagaimana kita bisa mencapai 6% atau bahkan 7%?" ucap Sri Mulyani.
Disclaimer: Artikel ini telah diolah dan ditulis ulang dari berbagai sumber untuk tujuan informasi umum. Meskipun kami berupaya menyajikan informasi yang akurat dan relevan, kami tidak menjamin kelengkapan, keandalan, atau ketepatan informasi yang terkandung di dalamnya. Pembaca disarankan untuk melakukan verifikasi informasi independen.