Senat AS Beri Sinyal Tolak Resolusi Batasi Konflik Iran Trump
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Senat Amerika Serikat pada Rabu diperkirakan akan menolak resolusi kekuatan perang yang didukung Partai Demokrat, yang bertujuan mencegah Presiden Donald Trump melanjutkan konflik militer melawan Iran. Penolakan ini menandai pertarungan politik sengit antara cabang eksekutif dan legislatif terkait otoritas perang, dengan mayoritas senator Republik menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan presiden.
Partai Demokrat secara tegas mengecam Trump karena melancarkan serangan udara terhadap Iran tanpa terlebih dahulu mencari persetujuan dari Kongres, sambil terus menawarkan penjelasan yang berubah-ubah mengenai tujuan operasi tersebut. Resolusi kekuatan perang yang diperkenalkan oleh senator Demokrat Tim Kaine, Adam Schiff, dan pemimpin minoritas Chuck Schumer, dirancang untuk mengakhiri partisipasi AS dalam permusuhan yang sedang berlangsung dan mewajibkan presiden untuk meminta izin Kongres sebelum kembali terlibat dalam perang.
Perdebatan Konstitusional dan Kritik Demokrat
Senator Tim Kaine menyampaikan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa konstitusi mengamanatkan Kongres untuk memutuskan keterlibatan AS dalam perang. Ia menegaskan, "Kita seharusnya tidak berperang tanpa perdebatan dan pemungutan suara; itulah yang dimaksudkan oleh para pembuat konstitusi." Kaine melanjutkan dengan menekankan bahwa melindungi pasukan AS berarti melakukan segala sesuatunya dengan cara yang benar, sementara tindakan yang salah hanya akan membahayakan mereka.
Resolusi ini membutuhkan 50 suara untuk dapat disahkan di Senat, namun Partai Demokrat hanya menguasai 47 kursi. Keadaan semakin rumit dengan pernyataan senator Pennsylvania John Fetterman yang akan menentang resolusi tersebut, yang berarti Partai Demokrat membutuhkan setidaknya lima suara Republik untuk mencapai kemenangan.
Pembelaan Republik atas Kewenangan Presiden
Kemungkinan resolusi ini untuk berhasil semakin menipis pada hari Selasa, ketika Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Trump memiliki otorisasi yang tepat untuk kampanye militer. Thune berpendapat bahwa presiden bertindak demi kepentingan terbaik bangsa dan keamanan nasional, khususnya dalam melindungi warga Amerika serta pangkalan dan instalasi militer di wilayah tersebut, termasuk sekutu-sekutu AS.
Pada konferensi pers Selasa, Thune menjawab pertanyaan tentang perlunya persetujuan kongres, "Presiden memiliki otoritas yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas dan operasi yang saat ini sedang berlangsung di sana." Ia menambahkan, "Saya pikir presiden bertindak demi kepentingan terbaik bangsa dan kepentingan keamanan nasional kita dengan memastikan bahwa ia melindungi warga Amerika serta pangkalan dan instalasi Amerika di wilayah tersebut, begitu pula sekutu-sekutu kita."
Pandangan Demokratis terhadap Kegagalan yang Mungkin Terjadi
Senator Demokrat Chris Murphy memprediksi bahwa resolusi tersebut "kemungkinan besar akan gagal," namun ia juga menyatakan bahwa ini tetap merupakan kesempatan penting untuk mempertimbangkan justifikasi konflik. Setelah menerima pengarahan rahasia dari pejabat administrasi pada Selasa sore, Murphy mengatakan kepada wartawan bahwa "Kita seharusnya tidak memilih untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang lain sampai kita mendapatkan debat mengenai perang dengan Iran yang sangat tidak populer, tidak bermoral, dan ilegal ini."
Sentimen serupa juga bergema di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Demokrat Ro Khanna dan Republik Thomas Massie telah memperkenalkan resolusi kekuatan perang mereka sendiri. Resolusi tersebut diharapkan akan divoting pada hari Kamis, namun juga menghadapi oposisi kuat dari Partai Republik.
Oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Tantangan Veto
Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson pada Senin menyatakan bahwa "berbahaya" jika memaksa penghentian keterlibatan AS dalam konflik tersebut. Johnson berpendapat bahwa mengambil kewenangan panglima tertinggi presiden untuk menyelesaikan tugasnya adalah "prospek yang menakutkan dan berbahaya." Ia menambahkan keyakinannya bahwa mereka memiliki cukup suara untuk menggagalkan resolusi tersebut.
Bahkan jika resolusi kekuatan perang berhasil melewati Dewan dan Senat, Presiden Trump masih dapat memvetonya, yang berarti para anggota parlemen akan membutuhkan mayoritas dua pertiga di kedua majelis untuk membatalkan veto tersebut. Presiden Trump juga memiliki riwayat membalas dendam terhadap anggota parlemen yang berbeda pandangan dengannya mengenai isu-isu kebijakan luar negeri.
Riwayat Retaliasi dan Kekhawatiran Konstitusional
Sebagai contoh, Trump pernah menyatakan bahwa empat senator Republik yang pada Januari memilih untuk memajukan resolusi kekuatan perang yang memblokir permusuhan terhadap Venezuela "seharusnya tidak pernah terpilih lagi." Dua dari senator tersebut kemudian menarik dukungan mereka, dan langkah tersebut akhirnya gagal, menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh resolusi serupa.
Meskipun demikian, pemungutan suara minggu ini mungkin menawarkan kesempatan bagi beberapa sekutu Trump untuk menyuarakan penolakan terhadap konflik yang sejauh ini telah mengakibatkan kematian enam anggota layanan militer AS. Selain itu, menurut Bulan Sabit Merah Iran, konflik ini juga telah merenggut 787 nyawa di Iran, menyoroti dampak kemanusiaan yang signifikan.
Senator Kentucky Rand Paul, seorang tokoh konservatif, menulis di platform X saat pertempuran dimulai akhir pekan lalu, "Konstitusi memberikan kekuasaan untuk menyatakan atau memulai perang kepada Kongres karena suatu alasan, yaitu untuk membuat perang menjadi lebih kecil kemungkinannya." Ia menambahkan, "Seperti semua perang, naluri pertama dan paling murni saya adalah mendoakan keselamatan dan keberhasilan tentara Amerika dalam misi mereka. Tetapi sumpah jabatan saya adalah kepada konstitusi, jadi dengan pertimbangan yang cermat, saya harus menentang perang kepresidenan lainnya."
Sikap Skeptis Beberapa Republikan
Anggota Kongres sayap kanan Warren Davidson juga menunjukkan skeptisisme serupa terhadap keterlibatan AS dalam konflik tanpa otorisasi kongres. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, ia mengingatkan bahwa Trump "berkampanye... menentang dimulainya perang di Iran," menyoroti janji kampanye presiden.
Davidson menyatakan harapannya bahwa para pejabat administrasi yang dijadwalkan memberi pengarahan kepada anggota parlemen pada Selasa sore akan mampu meyakinkannya tentang alasan presiden. "Saya ingin melihat intelijen yang Presiden Trump anggap meyakinkan, dan, Anda tahu, meyakinkan kami. Saya terbuka untuk diyakinkan," kata Davidson kepada CNN, menunjukkan pentingnya transparansi dan justifikasi yang kuat.
Perdebatan seputar resolusi kekuatan perang ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas mengenai pembagian kekuasaan dalam kebijakan luar negeri dan militer AS. Ini juga menyoroti kompleksitas dinamika domestik di tengah krisis yang terus berkembang di Timur Tengah.
Dengan suara yang akan datang, keputusan Senat akan mengirimkan pesan kuat tentang keseimbangan kekuasaan antara Gedung Putih dan Capitol Hill. Ini juga akan menentukan arah keterlibatan AS dalam konflik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.
Ditulis oleh: Siti Aminah