Sejarah Gelap Supersemar: Awal Peralihan Kekuasaan Sukarno ke Soeharto
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Sejarah Indonesia mencatat 11 Maret 1966 sebagai titik balik kekuasaan nasional melalui penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Dokumen kontroversial ini menjadi dasar bagi Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pengamanan negara yang mengawali transisi kepemimpinan dari Presiden Sukarno.
Penerbitan mandat ini tidak terlepas dari peristiwa berdarah Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekacauan politik dan keamanan saat itu memicu penangkapan hingga pembantaian terhadap kader serta simpatisan PKI di berbagai wilayah Indonesia.
Latar Belakang Ketegangan Politik 1965
Pada medio 1965, PKI terlibat perselisihan tajam dengan TNI AD mengenai isu suksesi kepemimpinan nasional saat Sukarno dikabarkan sakit. Selain itu, muncul pertentangan mengenai pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani bersenjata yang ditolak keras oleh pihak militer.
Ketegangan memuncak dengan munculnya isu Dewan Jenderal yang dituding hendak merebut kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Letjen Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu ikut terseret dalam pusaran isu yang kebenarannya masih diperdebatkan hingga kini.
Puncaknya terjadi pada malam 30 September 1965, di mana sejumlah perwira tinggi TNI AD diculik dan dibunuh di Jakarta oleh pasukan Resimen Cakrabirawa. Operasi tersebut dipimpin oleh Letkol Untung dan memakan korban jiwa mulai dari Letjen Ahmad Yani hingga putri Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani.
Krisis Ekonomi dan Tuntutan Rakyat
Pasca-peristiwa G30S, Indonesia dihantam krisis ekonomi hebat yang memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan tentara. Memasuki awal 1966, kelompok mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang meminta pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga kebutuhan pokok.
Pada 11 Maret 1966, Sukarno memimpin sidang kabinet terakhirnya sebelum situasi keamanan memaksanya mengungsi ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Keputusan tersebut diambil setelah adanya nota peringatan dari Komandan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, mengenai kondisi Jakarta yang tidak kondusif.
Pertemuan Bogor dan Penandatanganan Supersemar
Tiga jenderal yakni Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Jusuf kemudian menemui Sukarno di Bogor untuk menyampaikan pesan dari Letjen Soeharto. Soeharto menyatakan kesiapannya untuk mengatasi krisis negara jika diberikan mandat penuh oleh Presiden Sukarno secara resmi.
Dalam pertemuan tersebut, Sukarno akhirnya menandatangani Supersemar yang memerintahkan Soeharto mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi stabilitas pemerintahan. Namun, muncul kesaksian dari pengawal presiden bernama Wilardjito yang menyebut adanya penodongan senjata oleh jenderal keempat, M. Panggabean, meski klaim ini banyak dibantah.
Dampak Masif dan Peralihan Kekuasaan
Sehari setelah menerima surat tersebut, Soeharto langsung membubarkan PKI melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1966. Tak berhenti di situ, enam hari kemudian sebanyak 15 menteri loyalis Sukarno, termasuk Subandrio dan Chaerul Saleh, ditangkap atas tuduhan terlibat G30S.
Transisi kekuasaan secara resmi berakhir pada Sidang Istimewa MPRS yang digelar pada 7 hingga 12 Maret 1967. Berdasarkan ketetapan MPRS tersebut, kekuasaan Presiden Sukarno resmi dicabut dan Soeharto diangkat sebagai penggantinya, menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu Supersemar?
Supersemar adalah Surat Perintah Sebelas Maret 1966, sebuah mandat dari Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan demi memulihkan stabilitas negara.
Siapa saja tiga jenderal yang menemui Sukarno di Istana Bogor?
Tiga jenderal tersebut adalah Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen M. Jusuf.
Kapan Soeharto secara resmi menggantikan Sukarno sebagai presiden?
Soeharto secara resmi menggantikan Sukarno melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7-12 Maret 1967.
Apa langkah pertama Soeharto setelah menerima Supersemar?
Langkah pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966.
Ditulis oleh: Budi Santoso