Perang Iran yang Tidak Populer: Risiko Politik Besar Menghantui Donald Trump
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Sejak episode traumatis krisis penyanderaan 52 staf kedutaan besar AS di Teheran selama 444 hari pada awal Revolusi Islam 1979, opini publik Amerika secara konsisten memandang Iran sebagai 'negara paria' utama. Dalam konteks historis ini, tingkat dukungan publik yang rendah, sebagaimana diukur oleh beberapa survei konvergen, terhadap serangan besar-besaran terhadap rezim Iran yang diputuskan oleh Donald Trump berkoordinasi dengan Israel, menjadi semakin mengejutkan.
Kondisi ini berfungsi sebagai peringatan serius bagi Presiden AS, yang kini berhadapan dengan gelombang ketidakpuasan domestik terkait keterlibatannya dalam konflik regional. Meskipun sejarah permusuhan antara kedua negara telah lama mengakar, kurangnya dukungan publik menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi atau prioritas warga Amerika.
Kebingungan Justifikasi dan Kepercayaan Publik yang Merosot
Donald Trump hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas situasi ini, karena ia terbukti tidak mampu menjelaskan alasan di balik keputusan untuk berperang dengan cara yang meyakinkan dan konsisten. Ia telah mengajukan semakin banyak justifikasi, berisiko membuat pernyataan yang tidak koheren dan bahkan salah, seperti rujukannya pada 'ancaman yang akan segera terjadi' yang tidak pernah terbukti di jam-jam setelah pemboman awal terhadap rezim Iran.
Setelah bertahun-tahun mengutuk petualangan pendahulunya di Timur Tengah, Trump seharusnya tahu lebih baik dari siapa pun bahwa upaya untuk mempersiapkan opini publik untuk perang adalah hal yang esensial. Kegagalannya dalam membangun narasi yang kuat dan transparan telah mengikis kepercayaan, membuat publik semakin skeptis terhadap motif di balik intervensi militer ini.
Dinamika Medan Perang dan Ambisi Regional Iran
Di lapangan, militer AS masih menikmati superioritas yang luar biasa, membatasi dampak serangan balasan Iran yang signifikan. Namun, mereka menghadapi lawan yang tangguh dan memiliki kemampuan untuk merespons secara asimetris, terutama melalui proksi-proksi regionalnya.
Rezim Iran sendiri telah dilegitimasi secara tak terpulihkan oleh tindakan keras berdarah terhadap pemberontakan populasi terbaru, dengan rakyat Iran yang membayar harga atas pilihan strategis fatal rezim selama beberapa dekade. Kini, terguncang oleh pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, rezim tersebut berupaya menyebarkan konflik di seluruh wilayah, dalam upaya untuk melemahkan Washington dan mengalihkan perhatian dari masalah internalnya.
Penyebaran konflik ini berpotensi melibatkan lebih banyak aktor regional, menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar dan mengancam jalur pelayaran vital serta pasokan energi global. Ekonomi global telah terpengaruh oleh perang ini, dan konsekuensinya hanya akan memburuk jika konflik tersebut semakin berkepanjangan dan menemui jalan buntu tanpa solusi yang jelas.
Dampak Kekuasaan Trump Pasca-Kembali ke Gedung Putih Januari 2025
Rezim Iran, yang dibenci di dalam perbatasannya sendiri dan kini menabur kekacauan di lingkungannya, tidak dijamin akan mencapai tujuannya. Efek kumulatif dari serangan intens yang berkelanjutan telah menghasilkan keausan yang tidak boleh diremehkan, meskipun dengan biaya kemanusiaan dan ekonomi yang sangat besar.
Namun, serangan terhadap Iran juga telah mengungkapkan konsekuensi dari gaya kepemimpinan Trump sejak kembalinya ia ke Gedung Putih pada Januari 2025. Proses pengambilan keputusan yang terpusat dan kurangnya masukan dari para ahli telah menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan legitimasi kebijakan luar negerinya.
Politisasi ekstrem militer, yang dipercayakan Trump kepada seorang ideolog seperti Pete Hegseth yang dipilih semata-mata karena kesetiaannya, telah merusak kredibilitas Pentagon, padahal ini sangat penting di masa perang. Penunjukan semacam itu dikhawatirkan mengesampingkan meritokrasi dan objektivitas yang krusial bagi sebuah lembaga pertahanan negara.
Keputusan untuk mempercayakan negosiasi diplomatik yang rumit kepada orang-orang terdekat presiden, alih-alih diplomat berpengalaman — banyak di antaranya dipaksa keluar dari Kementerian Luar Negeri ketika Trump kembali berkuasa karena alasan ideologis — semakin berkontribusi pada rasa ketidakpastian yang meliputi Washington. Hilangnya keahlian dan pengalaman dalam badan diplomatik dapat menghambat kemampuan AS untuk membentuk aliansi dan menemukan solusi damai.
Ancaman Politik "America First" dan Isu Israel
'Kabut perang' ini, yang sangat membebani pemerintahan saat ini, telah membangkitkan kembali tuduhan yang dilontarkan oleh faksi-faksi paling isolasionis dari basis dukungan Trump, bahwa pemerintah AS semata-mata mengobarkan perang demi kepentingan Israel. Tuduhan ini mengancam untuk mengalienasi sebagian besar pemilih yang mengharapkan kebijakan luar negeri yang lebih fokus pada kepentingan nasional AS.
Kritik-kritik ini telah muncul sebelumnya, seringkali dengan virulen, selama 'Perang 12 Hari' melawan Iran yang diluncurkan oleh Israel dan kemudian bergabung dengan Washington pada Juni 2025. Peristiwa tersebut menjadi preseden yang menunjukkan kerentanan Trump terhadap persepsi bahwa ia mengutamakan kepentingan asing di atas janji 'America First' miliknya.
Kini, tuduhan-tuduhan tersebut merupakan risiko signifikan bagi Trump, seorang pria yang terpilih dan kemudian terpilih kembali berdasarkan janji 'America First' yang kuat. Jika ia tidak dapat meyakinkan basisnya bahwa tindakan militer ini sepenuhnya untuk kepentingan Amerika, ia mungkin akan menghadapi konsekuensi politik yang berat, termasuk penurunan dukungan dan potensi kekalahan di masa depan.
Dengan opini publik yang terpecah dan kritikus yang semakin vokal, masa depan kebijakan luar negeri AS di bawah Trump, terutama terkait Iran, berada dalam posisi yang sangat tidak pasti. Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan Trump, yang harus menyeimbangkan antara tindakan militer, legitimasi domestik, dan janji-janji kampanye utamanya.
Ditulis oleh: Rudi Hartono