MPR Desak Pemerintah Mitigasi Ekonomi Hadapi Konflik AS-Iran
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mempersiapkan mitigasi ekonomi yang komprehensif. Langkah ini dianggap krusial untuk melindungi bangsa dari potensi dampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa risiko ekonomi global yang timbul dari ketegangan geopolitik ini sangat berpotensi memengaruhi stabilitas domestik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk “Nuklir atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya Bagi Indonesia dan Dunia” pada Rabu, 4 Maret 2026.
Amanat Konstitusi dan Kesiapan Nasional
Lestari Moerdijat menegaskan bahwa amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut serta dalam perdamaian dunia harus menjadi perhatian utama. Para pengambil keputusan diharapkan menyikapi dampak konflik AS-Israel dan Iran dengan serius dan terukur.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga menggarisbawahi bahwa konflik yang tengah terjadi merupakan kelanjutan dari ketegangan panjang yang berakar sejak Revolusi Iran pada tahun 1979. Ia mengingatkan bahwa dampak perang tidak hanya akan terasa di kawasan Timur Tengah, melainkan juga di negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Dalam konteks ini, Lestari Moerdijat mendorong semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi berbagai dampak ekonomi dan geopolitik yang mungkin muncul. Kesiapan dini merupakan kunci untuk meminimalkan gejolak yang tidak diinginkan di tingkat nasional.
Pandangan Para Ahli dalam Forum Diskusi Denpasar 12
Diskusi yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12 tersebut dimoderatori oleh Luthfi Assyaukanie, Ph.D, yang merupakan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. Acara tersebut menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang untuk memberikan analisis mendalam.
Para panelis yang turut serta antara lain mantan Duta Besar RI untuk Iran periode 2012–2016, Dian Wirengjurit; Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari; Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo; serta Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertahanan RI, Hendra Manurung.
Analisis Geopolitik dan Kedaulatan Iran
Dari perspektif diplomasi, Dian Wirengjurit menyampaikan pandangannya yang kritis terhadap alasan serangan AS terhadap Iran. Ia menilai dalih ancaman eksistensial terhadap Israel tidak sepenuhnya tepat, bahkan cenderung menempatkan Iran dalam posisi yang terancam oleh tekanan politik dan militer.
Dian juga berpendapat bahwa upaya pergantian rezim di Iran akan menghadapi hambatan besar karena struktur kepemimpinan negara tersebut dinilai sangat solid. Ia bahkan menegaskan bahwa pembunuhan Pemimpin Iran Ali Khamenei tidak serta-merta akan mengubah kendali kekuasaan di negara tersebut, menunjukkan kompleksitas politik internal Iran.
Sementara itu, Broto Wardoyo turut menganalisis bahwa serangan yang terjadi erat kaitannya dengan upaya paksa pergantian rezim oleh AS. Ia merinci bahwa serangan pada Juni 2025 menyasar fasilitas nuklir, ahli nuklir, dan komandan militer Iran, sedangkan serangan pada Februari 2026 ditujukan untuk memutus struktur komando militer negara tersebut.
Menanggapi tuduhan seputar program nuklir Iran, Hendra Manurung berpendapat bahwa respons Iran terhadap serangan tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika konflik yang kompleks. Ia menilai tudingan penggunaan nuklir sebagai senjata pemusnah massal tidak sejalan dengan posisi Iran sebagai penandatangan perjanjian nuklir untuk tujuan damai, yang menekankan penggunaan energi atom untuk keperluan sipil.
Dampak Ekonomi Global dan Tekanan Domestik
Dari sisi ekonomi, Denni Puspa Purbasari menyoroti dampak langsung konflik pada sektor energi global. Ia secara khusus mengingatkan tentang potensi blokade Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia, dan implikasinya terhadap pasokan dan harga.
Denni memperkirakan harga minyak berpotensi naik 8 hingga 10 persen pada fase awal perang, dan kenaikan ini bisa melambung lebih tinggi lagi bila konflik berkepanjangan dan mengganggu stabilitas pasar secara signifikan. Kenaikan harga energi tersebut, menurut Denni, akan berimplikasi serius pada tingkat inflasi domestik, neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, serta tekanan fiskal yang dihadapi Indonesia.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran guna melindungi kelompok rentan dari gejolak ekonomi yang mungkin timbul akibat dampak global. “Ketahanan ekonomi domestik akan menjadi faktor penentu utama dalam menghadapi guncangan ekonomi global yang tak terhindarkan,” ujarnya, menekankan pentingnya fondasi ekonomi yang kuat.
Transparansi dan Solidaritas Publik
Dalam diskusi yang sama, wartawan senior Usman Kansong turut menyoroti keresahan publik yang meningkat dalam lima hari terakhir konflik. Keresahan tersebut terutama berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar menjelang Lebaran, yang menjadi isu sensitif bagi masyarakat.
Usman mengharapkan pemerintah, termasuk Presiden, untuk menyampaikan penjelasan yang transparan dan jujur mengenai dampak ekonomi yang mungkin dihadapi Indonesia. Menurutnya, komunikasi publik yang jelas dan mitigasi kebijakan yang terukur sangat diperlukan untuk membangun solidaritas masyarakat dalam menghadapi potensi dampak perang AS-Iran.
Keterbukaan informasi dan langkah konkret dari pemerintah akan membantu masyarakat mempersiapkan diri serta memperkuat kepercayaan publik di tengah ketidakpastian global. Solidaritas nasional menjadi kunci untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin muncul akibat ketegangan geopolitik yang semakin memanas.
Ditulis oleh: Eko Kurniawan