ACEH TAMIANG

WAKIL BUPATI HADIRI SOSIALISASI PERAN TP4D SEKALIGUS PERESMIAN POSKO KONSULTASI

ACEH TAMIANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID, Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST pada senin 25 Februari 2019 menghadiri Sosialisasi Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta peresmian Posko Konsultasi para Datok Penghulu terhadap Pengelolaan Dana Desa di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

Acara yang dimulai pada pukul 09.30 WIB diawali dengan pemotongan pita Posko TP4D oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Irwinsyah yang didampingi Wakil Bupati.

Kajari Irwinsyah, dalam pidatonya menjelaskan, ia meminta agar para Datok Penghulu tidak sungkan atau takut datang ke Posko TP4D, Kajari menambahkan pelayanan konsultasi tidak di pungut biaya sama sekali, ujarnya.

Dengan adanya TP4D dan Posko konsultasi ini para datok penghulu apabila ada ada hal- hal yang mau disampaikan atau hal apapun bisa datang ke posko pengaduan yang berada di Kantor Kejaksaan dan peran jaksa sangat penting di TP4D dan Dan kegiatan ini sesuai dengan surat perintah dari kajagung, jelas Irwinsyah dalam pidatonya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan oleh Wakil Bupati yaitu ucapan sangat berterima kasih atas kegiatan yang diadakan oleh kejaksaan.

Menurutnya, keberadaan TP4D sangat penting. TP4D, ujarnya, adalah posko konsultasi para Datok Penghulu terhadap pengelolaan dana desa. Wakil Bupati menambahkan kehadiran TP4D dan posko konsultasi ini untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Beliau berpesan kepada para datok penghulu supaya dapat mengoptimasi manfaat posko pengaduan yang berada di Kantor Kejaksaan, paparnya.

TP4D dibentuk mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh serta membutuhkan pendampingan dari kejaksaan, kata T Insyafuddin, ST.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Yetno, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Amiruddin Y, Kepala Dinas Syariat Islam Syamsul Rizal, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sayed Mahdi, Kepala Dinas Perhubungan Fadly, Kepala DPMKPP & KB Tri Kurnia. Selanjutnya, Direktur RSUD dr. T. Dedy Syah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Oki Kurnia, Sekretaris Badan Pendidikan Dayah, Camat serta para Datok Penghulu se-Kabupaten Aceh Tamiang hadir dalam giat tersebut. (Muliyadi/RM)

Ekokomansah

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Pemkab Aceh Tamiang dan Forkopimda Komitmen Penuhi Tuntutan Aksi Mahasiswa

pimred pimred

Pememerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dorong SKPK Berinovasi Tingkatkan PAD

pimred pimred

Bupati : Kita Akan Benahi Kota Kuala Simpang

pimred pimred