OPINI POLITIK

Sebenarnya Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Kalah Telak?

Jika kita melihat dinamika yang berkembang dan hasil survey real count dari sejumlah lembaga survey baik internal BPN Prabowo-Sandi maupun lembaga survey lainnya bisa dikatakan Jokowi  sudah kalah telak. Berbagai elemen masyarakat sudah sangat yakin paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang di berbagai wilayah di Indonesia.

Tanda-tanda kekalahan paslon 01 bukan hanya dari hasil survey internal BPN Prabowo-Sandi saja, tapi berbagai lembaga survey yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi swasta juga menyatakan paslon 01 sudah kalah. Informasi ini bukan sekedar isu yang dibesar besarkan, tapi itulah fakta sebenarnya, public sudah mengetahui dari berbagai media social (medsos).

Namun masyarakat dibuat bingung karena ada sejumlah lembaga survey yang ditayangkan di sejumlah media elektronik atau televisi kompak menyatakan Prabowo-Sandi kalah. Hasil hasil quick count lembaga survey yang menyatakan paslon 01 menang, unggul diatas Prabowo-Sandi dengan selisih diantara 7 sampai 9 persen hingga kini masih tayang di sejumlah tv meski sudah mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sementara real count internal  Badan Pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkalaim paslon 02 Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan suara 62 persen. Pertanyaannya siapa yang benar?. Seandainya KPU bisa bersikap jujur, tidak terjadi kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan massif, sudah dipastikan Prabowo-Sandi menang sampai perhitungan manual KPU selesai. Dan hal ini tidak diragukan lagi, secara defakto Prabowo dinyatakan menang.

Namun ada sejumlah lembaga survey yang menayangkan hasil kebohongan tersebut berulang-ulang. Tujuannya untuk menggiring opini public seakan-akan hasil survey yang ditayangkan tersebut benar-benar faktual. Apalagi selama ini, secara ilmiah quick count terbukti akurat marjin tingkat kesalahannya hanya plus minus satu persenen, sangat mungkin bisa mempengaruhi  tingkat keyakinan masyarakat.

Pada saat itulah scenario kecurangan tahap akhir bisa berlangsung secara sempurna hasil perhitungan suara melalui sejumlah lembaga quick count, yang dipublikasikan secara berulang-ulang tersebut, oleh beberapa media elektronik atau televisi, bukan tidak mungkin hasil kebohongan itu bisa jadi kebenaran. Maka dengan demikian hasil kecurangan tersebut mendapat legitimasi ilmiah dari lembaga quick count.

Padahal jika kita melihat proses pelaksanaan pemilu saat ini penuh kecurangan. Sebagai konsultan sekaligus suverfaiser, quick count adalah salah satu bagian terpenting dari instrument kecurangan itu. Tugas mereka memberi legitimasi atas kecurangan itu sekaligus mematahkan perlawanan dan mental para pendukung Prabowo. Namun upaya tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai terungkap.

Sebenarnya tanda-tanda kekalahan petahana sedah terlihat sejak lama, hal tersebut terlihat dari adanya pengumuman hasil survey litbang kompas yang mengungkap elektabilitas sang petahana sudah  berada dibawah 50 persen lalu disusul keluarnya instruksi kapolri agar semua anggota Polri harus netral dalam Pemilu. Selain itu, Kapolri juga menghentikan sementara kegiatan Milenial Road Festival 2019 yang dinilai berbau kampanye.

Bisa jadi survey litbang kompas hanya menjadi pemicu saja, saat Kapolri menginstruksikan bawahannya agar netral dalam Pemilu, sudah tentu orang nomor satu di kepolisian itu memiliki hitung hitungan yang matang meski tindakan tersebut berisiko bagi jabatan. Karena bukan tidak mungkin akibat instruksi itu akan merugikan sang petahana yang mengangkatnya.

Sudah menjadi rasasia umum bahwa selama ini tindakan aparat Polri di seluruh daerah cendrung menjadi alat untuk memenangkan kembali sang petahana. Padahal seharusnya polisi netral dan hal ini tertuang dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang polri pada pasal 28 disebutkan polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Sejumlah analis menilai instruksi Kapolri agar aparat polri bersikap netral bukan karena korp bayangkara ini dikepung isu tidak netral, tapi polri memutuskan hal itu diduga karena elektabilitas sang petahana memang sudah mentok sulit untuk didongkrak lagi, bisa jadi survey litbang kompas hanya salah satu parameter saja. Sementara Polri sejatinya sudah tau realitas dan kondisi dilapangan yang sebenarnya

Bahkan tak perlu survey-survey an segala dinamika yang berkembang dilapangan saat ini, secara terang benderang terlihat pendukung 02 Prabowo-Sandiaga tak terbendung lagi. Kemana Prabowo datang lautan manusia menyambutnya, sedangkan disisi lain hal yang sama tidak terjadi pada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Namun realitas ini semua kembali terpulang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), apakah KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019 masih memiliki integritas dan netralitas untuk menegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan Pemilu yang jujur, adil dan transparan. Sehingga menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Inilah yang sedang ditunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kita berharap KPU tidak menjadi penjahat demokrasi.***

Penulis : Mawardi

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Sandiaga Sebut Korupsi Bupati Kotim Jadi Bukti Ucapan Prabowo Anggaran Negara Bocor 25 Persen

pimred pimred

Perlunya Menjaga Perdamaian dan Persatuan di Tahun Politik

pimred pimred

Kejari Stabat Peti-eskan Kasus Pembelian Software Simkeudes

rakyatme