INTERNASIONAL MALAYSIA POLITIK

Diduga Melakukan Kampanye Terselubung Dibalik Pesta Rakyat di KBRI Malaysia

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Gaung serta panasnya suhu perpolitikan tanah air pada pelaksanaan persiapan berbagai tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sangat berbeda dengan pelaksanaan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.

Apalgi para partai politik serta masyarakat pendukung kedua kandidat pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi-Mahruf serta partai pendukung Paslon Capres/Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi yang bersatu bersama seluruh lapisan rakyat Indonesia yang sebahagian besar menginginkan adanya perubahan kepemimpinan, terasa memanas.

Berbagai cara dilakukan masing-masing pendukung kedua Paslon Capres/Cawapres untuk menarik simpati masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia yang selama hampir lima tahun ini merasakan tidak adanya kenyamanan serta belum adanya program-program pemerintah yang dilakukan Paslon Presiden Petahana, Jokowi, yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, menambah panasnya suhu perpolitikan di Indonesia.

Meski selama berkuasa, Capres Petahana Jokowi terus mengungkapkan berbagai keberhasilan, malah dituding sering melakukan pencitraan serta kebohongan publik, membuat hampir seluruh rakyat Indonesia meminta agar Jokowi hanya satu priode saja berkuasa.

Keinginan perubahan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia karena diindikasikan rakyat merasa terus dibohongi dengan berbagai kata-kata manis serta keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, baik di bidang ekonomi, ketahanan pangan, HAM serta program pembangunan insprastruktur yang masih belum berpihak kepada masyarakat kecil, terus disuarakan.

Penahanan para alim ulama, artis serta tokoh partai yg tidak mendukung segala kebijakan Capres Petahana, terus berlanjut. Elektabilitas Capres Petahana semakin merosot pasca pelaksanaan debat Capres kedua beberapa waktu lalu.

Program penyampaian berbagai keberhasilan serta tudingan kepemilikan ribuan hektar Capres Nomor Urut 02 yang disampaikan Capres Petahana Jokowi, menimbulkan protes serta tanggapan miring dari berbagai peneliti dan pemerhati lingkungan serta hukum, terus dialamatkan kepada Capres Nomor Urut 01 yang merangkap sebagai Presiden RI. Jokowidodo.

Merasa elektabilitas serta dukungan masyarakat Indonesia semakin berkurang, partai pendukung Capres 01 serta kebijakan Jokowoi selaku Capres serta merangkap sebagai Presiden akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan kotor untuk mendulang suara dengan menghalalkan para pekerja asing yang berasal dari Tiongkok ramai-ramai diijinkan eksodus ke Indonesia serta memperoleh identitas resmi berupa e-KTP sebagai Warga Negara Indonesia.

Padahal, untuk kepentingan Negara, khususnya di bidang olahraga, pemerintah Indonesia saat melakukan naturalisasi para pemain sepakbola asing berdarah Indonesia, tidak mudah. Bahkan harus melalui berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi WNI.

Namun, sejak elektabilitas dukungan Jokowi anjlok, secara curang terindikasi begitu mudah warga negara asing khususnya dari Tiongkok, memperoleh KTP sebagai pengakuan pemerintah bahwa mereka telah menjadi WNI dengan catatan harus memilih Paslon Capres Petahana Nomor Urut 01 Jokowi-Mahruf.

Hal ini dibuktikan tersebarnya informasi cara pencoblosan surat suara untuk saat pelaksanaan Pemilu pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencoblosan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dalam bahasa Mandarin. Selain itu, saat ini juga sudah tersiar kabar jika jajaran Polri terindikasi mulai tidak netral dan berpihak kepada Capres Petahana Jokowi.

Hal ini terlihat tidak adanya proses hukum bagi pelaku penistaan agama, kampanye terselubung dari pihak pendukung Capres Petahana. Apakagi, belakangan Polri diduga sudah melakukan kampanye terselubung memasang icon kegiatan keselamatan berlalu lintas dengan memasang foto Jokowi.

Aksi kegiatan Millenial Safety Road Fistival yang diselenggarakan jajaran Polri, dterindikasi untuk mendapatkan foto coppy KTP warga yang terdapat NIK sebagai jalan untuk mencari celah agar orang asing bisa mendapatkan NIK dari foto coppy KTP warga dan peserta kegiatan yang hadir di masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Bahkan, dugaan kecurangan yang dilakukan Capres Petahan Nomor Urut 01 serta partai pendukungnya, mulai melakukan kampanye terselubung yang melibatkan berbagai PNS, pejabat pemerintah struktural dan Kedutaan Besar RI yang melibatkan Kementrian Hukum dan HAM RI di berbagai negara tetangga.

Contohnya, di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, yang akan melaksanakan kegiatan dengan topeng pagelaran Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi. Pelaksanaan kegiatan Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi ini sebelumnya tidak ada terdaftar dalam Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu RI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur.

Tak pelak lagi, kegiatan penyelenggaran Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi yang dilaksanakan Kepala KBRI di Malaysia, Rusdi Kirana, diindikasikan sengaja melakukan kampanye terselubung untuk mencari dukungan suara dari para WNI yang bekerja dan tinggal di Malaysia.

Namun, Kepala KBRI untuk Malysia, Rusdi Kirana, melalui Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Mulkan Lekat, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dikemas dengan dalih Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi ini apakah merupakan upaya melakukan kampanye terselubung melalau sambungan aplikasi WhatApp, namun Mulkan Lekat tidak memberikan jawaban apapun. Tidak seperti biasanya, setiap adanya informasi tentang penelantaran serta penyiksaan tenaga kerja baik TKW/TKI serta WNI lainnya di Malaysia, Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur tersebut cepat memberikan respon.

Penulis : Rudi Hartono (Redaktur Pelaksana)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Polda Sumut Terjunkan Ratusan Personel Pasca-Rusuh di Tanjung Balai

Trianto

Kelurahan Belian Paslon 02 Prabowo-Sandi Menang 57.73

pimred pimred

Diperkirakan Seratus Ribu Pendukung Sambut Prabowo di Mega Wisata Ocarina Batam

pimred pimred