JAKARTA SELATAN POLITIK TOKOH

Sandiaga Sebut Korupsi Bupati Kotim Jadi Bukti Ucapan Prabowo Anggaran Negara Bocor 25 Persen

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut anggaran negara bocor 25 persen. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menantang Prabowo membuktikan pernyataannya itu. Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno, memberikan bukti kebocoran anggaran negara. Dia menyebut antara lain korupsi yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi (SH).

Pernyataan Sandiaga sekaligus menjawab tantangan pemerintah dan juga Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.”Bukti kebocoran korupsi dengan tersangka seorang bupati di Kalimantan. Akibat ulahnya, negara rugi hingga Rp 5,8 triliun,” ujar Sandiaga di Jakarta, Minggu (10/2/2-2019).

Sandiaga mengatakan, data-data mengenai kebocoran anggaran dapat ditemukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Buktinya (kebocoran anggaran) banyak di KPK dan BPK,” kata Sandiaga Uno.

Sandiaga berjanji akan menutup celah kebocoran anggaran negara jika diberikan amanat memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Seperti saat memimpin DKI Jakarta.”Saya pernah di DKI Jakarta, satu 1 tahun saja berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan aset yang lebih baik. Nilainya bisa sampai ratusan triliun itu dari 1 provinsi saja di DKI Jakarta jadi saya mengalami sendiri,” kata Sandiaga

“Kuncinya adalah kesamaan pandangan kita bahwa harus meningkatkan pengelolaan aset pengelolaan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran dan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya,” tegas Sandiaga.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Misbakhun, mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran dana APBN hingga 25 persen. Politikus Golkar yang dikenal getol membela kebijakan Jokowi itu menganggap pernyataan Prabowo tak disertai data valid.

“Pendapat Pak Prabowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen itu harus dibuktikan secara faktual. Tidak boleh seseorang bisa menyebutkan angka kebocoran tetapi tidak bisa membuktikan apa pun,” ujar Misbakhun, pada wartawan di Jakarta Jumat (8/2/2019) lalu.**

Sumber : Detik.com

Editor : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Masyarakat Tidak Dipungut Biaya Masuk alias GRATIS : Puluhan Ribu Warga Kepri Siap Dukung dan Ramaikan Kedatangan Prabowo di Carina

pimred pimred

Gerindra : Kami Menghormati Partai Lain yang Hendak Keluar Koalisi

pimred pimred

KPK Tangkap Direksi PT Angkasa Pura II, Barang Bukti Uang Dolar Singapura Sebanyak 1 Miliar

pimred pimred