HUKUM NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT PERISTIWA

Diduga Terima Suap Rp1,2 Miliar, Kepala Kantor Imigrasi NTB Dibekuk KPK

MATARAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Diduga menerima suap Rp 1,2 miliar, Kepala Kantor Imigrasi kelas I Mataram, Kurniadie dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap izin tinggal warga negara asing di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (29/5/2019) dinihari. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kurniadie langsung dijebloskan ke rumah tahanan

Selain Kurniadie, KPK juga menangkap dua tersangka lainnya, yakni Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Yusriansyah Fazrin (YRI) dan Liliana Hidayat selaku Direktur PT Wisata Bahagia (WB) serta pengelola Wyndham Sundancer Lombok.”Tiga tersangka resmi ditahan, 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019) malam.

Menurut Febri, ketiga tersangka ditempatkan di rumah tahanan berbeda. Untuk Kurniadie ditempatkan rumah tahanan KPK cabang C-1. Sedangkan untuk Yusriansyah di rumah tahanan, Pomdam Guntur. Sementara untuk Liliana di Rumah Tahanan KPK cabang K-4.

Ketika keluar ruangan pemeriksaan, Kurniadie yang pertama kali keluar dengan menggenakan rompi oranye dan tangan diborgol, sekitar pukul 01.50 WIB. Disusul, Liliana keluar ruangan pemeriksaan pukul 02.10 WIB. Terakhir, Yusriansyah sekitar pukul 02.21 WIB.

Ketiga tersangka  kompak tak mau mmenjawab pertanyaan wartawan dan lebih memilih bungkam.

Seperti diketahui, pada Senin (27/5/2019) kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil OTT tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Kurniadi (KUR) selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin (YRI) selaku Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas Mataram.

Kemudian, untuk pemberi suap yakni Liliana Hidayat, selaku Direkur PT. Wisata Bahagia dan pengelola Wyndham Sundancer Lombok.

Pejabat imigrasi tersebut meminta uang suap hingga sebesar Rp 1,2 miliar. Uang itu, diberikan untuk mengurus kasus dua WNA berinisial BGW dan MK yang melakukan pelanggaran izin tinggal. Keduanya diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa sebagai turis biasa. Namun, kedua turis tersebut diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Penyalahgunaan visa ini kemudian diproses pihak imigrasi Mataram. Melalui pihak manajemen tempat kedua WNA itu bekerja, mencoba untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan sejumlah uang.

Awalnya, Liliana memberikan uang sebesar Rp 300 juta kepada pihak imigrasi Mataram. Namun, ditolak lantaran terlalu kecil untuk menghilangkan kasus tersebut. Hingga akhirnya, diberikan sebesar Rp 1,2 miliar dan diterima oleh pihak Imigrasi Mataram.

Sebagai pihak yang diduga penerima, KUR dan YRI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi: LIL disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Sumber : Suara.com

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Nelayan Gunung Kijang Demo DPK dan DPRD Bintan

pimred pimred

Program Tax Amnesty Tarik 137 Triliun Dana Dari Singapura

Gunawan ramadhan

Pemkab Pasbar Siap Raih Prestasi di Ajang MTQ Nasional Tingkat Sumbar

Riski perdana