BINJAI KORUPSI SUMATERA UTARA

Proyek Rehabilitas Pembangunan Lining Sungai Bangkatan Diduga Sarat Korupsi

BINJAI, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Dalam pelaksanaan pekerjaan reabilitas dan rekontruksi pasca bencana di sungai bangkatan, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai telah mengajukan rancangan pekerjaan proyek dan telah selesaikan dikerjakan Tahun 2018 dengan nilai pagu senilai Rp, 6.308.184.000.00,-

Sebelunya diketahui kalau pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan, kalau Badan Penaggulangan Bencana Daerah kota Binjai menyajikan dalam LRA Tahun 2018, anggaran belanja modal sebesar Rp, 7.415.969.727.00,- dengan realisasi sebesar Rp, 7.234.339.700.00,- atau 97,69% dari anggaran.

Diantara realisasi belanja modal tersebut merupakan kegiatan reabilitas dan rekontruksi pasca bencana dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan pada tahun lalu.

Sementara itu dalam pelaksanaan pekerjaan proyek reabilitas dan rekontruksi, PT PSM dinyatakan selaku pemenang tender dan selaku penyedia jasa, hal tersebut berdasarkan kontrak Nomor 602.1-08/PPK/APBD/BPBD/KONS/KB/2018 tanggal 9 Februari 2018.

Pihak PT PSM telah melakukan penawaran senilai Rp, 6.308.184.000.00,- dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kelender atau dari tanggal 9 Februari 2018 s.d. 9 Mei 2018. Namun kendati demikian, kalau pekerjaan tersebut mengalami perubahan kontrak ssuai dengan Nomor. 602.1-67/Add/BBM/APBD/DPUR/KB/2018 tanggal 26 Maret denga nilai sebesar Rp, 6.307.108.200.00,-.

Dari laporan pertanggung jawaban pihak PT.PSM dinyatakan pekerjaan telah selesai mencapai 100%, dan telah diserah terimakan berdasarkan BAST I Nomor 03.d/BASTI/BP/APBD/BPBD/KONS/KB/2018 tanggal 9 Mai 2018 dan bahkan pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar 100% atau sebesar   Rp, 6.307.108.200.00,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa, bahwa  pekerjaan PT.PSM terdapat kelebihan Volume alias Mark Up dan  pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen kontrak dan perubahan nya, back up data, dan pemeriksaan fisik tanggal 1 februari 2019 oleh tim pemeriksa bersama PPK, PPTK, pengawasan lapangan, dan penyedia jasa, serta disepakati dalam BAP fisik.

Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fisik diketahui adanya kelebihan Volume dalam pekerjaan bekisting, dan pekerjaan Bekisting yang dicantumkan pada analisa harga satuan penawaran, merupakan hasil dari perencanaan yang mengacu pada analisis harga satuan pekerjaan sesuai Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 untuk pemasangan dan pembongkaran bekisting.

Kemudian berlanjut pada pemeriksaan dan perhitungan kembali terhadap koefisien pengunaan kayu (untuk balok, sokong dan papan) dengan asumsi pengunaan matrial kayu 1 kali pakai yang digunakan penyedia, tidak sesuai dengan penawaran, dan volume kayu untuk bekisting tersebut telah dihitung oleh tim pemeriksa bersama PPK, PPTK, dan konsultan pengawas.

Sedangkan pada pekerjaan jembatan penyebrangan dengan lebar 1,50 m dan 0,90 m, jembatan tersebut dibuat untuk mempelancar kegiatan penyebrangan (melintas sungai)  matrial dan pekerja, namun pekerjaan tersebut tidak diperhitungkan pada perubahan kontrak (CCO), sedangkan volume kayu untuk jembatan tersebut telah dihitung bersama pihak PPK, PPTK, dan konsultan serta pengawas.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen dan fisik oleh tim pemeriksa diketahui terdapat kekurangan Volume sebesar Rp, 1.259.538.133.12. Ironisnya, dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan tahun 2018 lalu , pihak tim  TP4D dari pihak Kejaksaan selaku pengawas melekat selama pekerjaan proyek berjalan terkesan tutup mata, sehingga tim pemeriksa mendapat temuan kekurangan Volume yang merugikan keuangan Negara mencapai  Rp, 1.259.538.133.12.

Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani S.STP sebagai Pejabat Penguna Anggaran (PPA) dalam pelaksanaan proyek tersebut ketika dikonfirmasi Medan Pos Selasa (17/09) melalui Ponselnya terkait adanya temuan BPK RI Perwakilan Sumut membenarkan adanya temuan atas kekurangan Volume pekerjaan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan tahun 2018.

“Memang ada temuan dari tim pemeriksa BPK RI  perwakilan sumut atas kekurangan Volume untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan tahun 2018, dan Saya sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negri Binjai dalam hal tersebut, Kata Yani.

Dijelaskan nya lagi ,”pihak Kejaksaan telah menyarankan pada Saya agar kerugian atas uang Negara itu harus segera dikembalikan terhitung dalam waktu 60 hari setelah adanya temuan, dan uang tersebut sudah Saya kembalikan ke kas Daerah, dan itu tidak menjadi masalah lagi karena pengembalian uang itu sesuai dengan Undang-undang.

Sebenarnya masalah ini muncul atas laporan pengaduan salah satu LSM yang ada di Binjai, sehingga Kejaksaan Negri Binjai memanggil Saya untuk dilakukan pemeriksaan atas temuan tentang kelebihan Volume oleh BPK RI perwakilan Sumut, dan Medan Pos adalah orang yang ke 8 kali untuk mempertanyakan masalah ini, sudah ngak ada masalah lagi Bang, Ketusnya.

Dengan adanya temuan atas kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan pada tahun 2018 lalu, Lemar Butarbutar Perwakilan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Binjai ketika RakyatMediaPres.co.id meminta tangapan nya Rabu (18/9) menuturkan ,”Menurut Undang-undang tipikor No 31 Thn 1999 Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara tidak serta merta menghapuskan tuntutan hukum, Katanya.

Ditambahkan nya lagi ,”Sedangkan pengembalian kerugian Negara (Akibat perbuatan tindak pidana korupsi-red) tanpa proses hukum tidak sah menurut undang-undang tanpa  adanya proses hukum, lantas dengan adanya pengembalian atas kerugian Negara tersebut oleh pihak PPA juga tetap telah merugikan Negara, artinya pengembalian itu merupakan bukti tambahan adanya perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja merekayasa laporan pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100%, sehingga Negara mengalami kerugian.

Nah… bagai mana kalau ini tidak jadi temuan ? tentunya Oknum terkait dalam pelaksanaan proyek Negara tersebut dengan leluasa mengambil keuntungan besar bersama kelompoknya dalam upaya rekayasa laporan pertanggung jawaban pekerjaan dengan maksut  memperkaya diri pribadi dari uang Rakyat, terang Butarbutar.

Penulis : Supriadi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Kronologis Kasus Suap Walikota Medan Dzulmi Eldin Yang Terciduk KPK

pimred pimred

Tim TP4D Kejaksaan Negeri Batam Mandul : Proyek Dinas Bina Marga Asal Jadi dan Tak Selesai

pimred pimred

Kasus Korupsi Bupati Kotawaringin Rp5,8 Triliun Merembet ke Kepri, Rumah Pengusaha Bauksit di Tanjungpinang Digeledah KPK

pimred pimred