KORUPSI NASIONAL RIAU

Rumah dan Kantor Wali Kota Dumai Digeledah KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Dana Perimbangan 2018

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.Diduga terjerat kasus suap dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018. Jumat (26/4/2019) pecan lalu rumah dan kantor Wali Kota Dumai Zulkifli AS, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan rumah dan kantor Walikota Dumai tersebut dibenarkan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan belum lama ini di Jakarta.
“Benar ada tim KPK ditugaskan ke Dumai untuk melakukan penggeledahan rumah dan kantor Walikota Dumai Zulkifli AS,” kata Febri Diansyah.

Febri mengatakan dari dua lokasi itu tim KPK menyita sejumlah dokumen anggaran dan proyek. Namun, Febri belum menjelaskan secara rinci kasus yang menyeret Walikota Dumai Zulkifli. Febri menjelaskan untuk informasi selanjutnya terkait perkara dan tersangka akan disampaikan pada saat konferensi pers,” katanya.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, sebelumnya nama Zulkifli sempat disinggung dalam kasus dugaan suap dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2018. Dia pernah diperiksa pada 7 Agustus 2018 tahun lalu sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, yakni Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, jelas Febri

Namun usai diperiksa KPK, Zulkifli mengaku tak tahu mengenahu soal aliran duit dalam kasus tersebut. “Tidak tahu soal aliran duit itu kepada siapa,” kata Zulkifli di gedung KPK.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, memvonis Yaya 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 tahun 15 hari kurungan pada 4 Februari 2019. Hakim menyatakan Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta, dan gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar, US$ 55 ribu, dan Sin$ 325 ribu.

Dalam amar putusan hakim tercantum bahwa suap dan gratifikasi tersebut diterima Yaya terkait pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah dalam anggaran negara tahun 2016 hingga 2018 untuk 9 daerah kabupaten dan kota. Salah satu dari 9 kabupaten dan kota itu adalah Kota Dumai untuk pengurusan DAK tahun anggaran 2017 dan 2018.

Masih dala amar putusan terungkap bahwa untuk mengurus anggaran 2017, Zulkifli menyuruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Mardjoko Santoso menghubungi Yaya. Yaya dan Kepala Seksi Perencanaan DAK Non Fisik Kemenkeu, Rifa Surya sepakat memberi bantuan asal diberikan 2 persen dari total anggaran DAK yang diperoleh Kota Dumai.

Setelah DAK untuk Dumai disetujui, Zulkifli dan Mardjoko memberikan Rp 250 juta kepada Yaya dan Rifa. Untuk mengurus DAK 2018, Zulkilfi kembali meminta bantuan Yaya dan Rifa. Setelah anggaran disetujui, Zulkifli kembali memberikan Sin$ 35 ribu untuk keduanya.

KPK juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT), serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.

Terakhir KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah sebelumnya rumahnya digeledah. Budi diduga memberikan suap ke Yaya.

Editor : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Menkumham Buru Aset Bank Century Sampai ke London

rakyatme

Pemko Binjai Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

Gunawan ramadhan

Ditjen Imigrasi Ciduk 76 PSK Asing Asal RRT

rakyatme