HUKUM NASIONAL POLITIK

Kuasa Hukum Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin Bingung, Peluang BPN Menang di MK Terbuka Lebar *Ketua MK : Kami Hanya Takut Sama Allah

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai peluang kemenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka lebar. Peluang ini bisa terjadi jika BPN sanggup menghadirkan bukti di persidangan.

“Peluang BPN terbuka lebar, selama sanggup menghadirkan bukti di persidangan, hanya saja dari tujuh tuntutan, ada yang terlalu berat terpenuhi yakni mengulang Pemilu. Karena tentu berbiaya tinggi dan menguras energi yang luar biasa,” ujar Dedi sebagamana dilansir dari TeropongSenayan, Selasa (11/6/2019).

Dikatakan Dedi, BPN secara tidak langsung sebenarnya memiliki angin segar, dimana hampir semua Partai Politik (Parpol) baik di kubu 01 maupun 02 sama-sama mendaftarkan gugatan.

“Ini penanda bahwa secara dominan Parpol mengakui ada jejak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Hanya saja, lebih banyak tafsir kecurangan itu mendasar pada pelaksanaan. Tidak menyeluruh sejak pra pelaksanaan, semisal pelanggaran etika kampanye hingga menguatkan money politic,” katanya.

Pengamat yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) menambahkan, persidangan itu memerlukan dua hal, yakni realitas hukum dan fakta hukum. Realitas adalah apa yang benar-benar terjadi dilapangan, sementara fakta adalah bukti dipersidangan.“Ketika dua hal ini berhasil dibawa BPN, maka peluang menang cukup besar, tentu berlaku sebaliknya. Peluang besar ini harus benar-benar dimanfaatkan BPN, jangan sampai BPN tidak berhasil membawa bukti keberatannya di meja sidang. Karena hanya itu peluang yang mereka miliki,” pungkasnya.

dan Pemenangan Nasional (BPN) optimis akan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)  terkait sengketa Pemilu 2019 yang dituding terjadi kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM).Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, keyakinan itu berasal dari kuatnya bukti-bukti yang dikantongi BPN.ak hanya bukti yang dimiliki, keyakinan menang juga berasal dari kapasitas Ketua Tim Hukum yang diutus BPN untuk berperkara di MK yaitu mantan Komisoner KPK Bambang Widjojanto.“Saya kira ini sudah ada ditangan Pak BW bukti sudah kuat,” kata Fadli kepada wartawan seusai menghadiri acara doa bersama untuk para korban kerusuhan 21-22 Mei di Masjid At-Tin TMII, Jakarta Timur, belum lama ini.

Tak hanya itu, kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat juga semakin mempertebal keyakinan BPN untuk memenangkan perkara di MK.“Masyarakat juga melaporkan apa yang terjadi,” tambah Fadli.

Kuasa Hukum TKN 01 Bingung

Dalam perjalanan awal persidangan di MK, kuasa hukum Jokowi-Ma”ruf, Fahri Bachmid mengaku bingung dalam menyiapkan jawaban atas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Hal ini lantaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan yang dilakukan Tim hukum Prabowo-Sandi.

Padahal, tim hukum Jokowi-Ma”ruf menyebut UU Pemilu, maupun PMK nomor 4/2018 dan PMK nomor 5/2018 tidak mengatur adanya perbaikan permohonan PHPU Pilpres.“Keputusan Majelis Hakim Konstitusi ini membingungkan. Dengan keputusan ini, tim Jokowi-Ma”ruf tidak mengetahui secara pasti gugatan yang harus dijawab oleh pihaknya,” kata Bachmid di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Bachmid mengatakan, keputusan hakim MK terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut. Menurutnya, pembuat UU Pemilu dan PMK secara sadar tidak membolehkan untuk memberikan kesempatan atau mengakomodir perbaikan-perbaikan itu.“Justru pihak terkait dan termohon diperbolehkan,” katanya.

Diketahui, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman memutuskan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait, yakni pasangan Jokowi-Ma”ruf dan Bawaslu akan digelar pada Selasa (18/6/2019).

Sementara itu,Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menegaskan, tidak akan menggubris setiap intervensi dan campur tangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu selama memutuskan sengketa Pemilu 2019.

Usai acara halal bihalal di Gedung MK, Senin (10/6), Anwar juga menekankan soal independensi institusi yang dipimpinnya. Menurut Anwar, independensi adalah hak yang tak bisa diganggu gugat.“Kami tetap istikamah. Siapapun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara baik moril dan sebaiknya, itu tidak akan ada artinya bagi kami,” ujar Anwar.

Anwar menekankan, independensi MK tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia bersama seluruh elemen di MK hanya tunduk pada konstitusi dan takut pada Tuhan.“Nah ini mohon dicatat, kami hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anwar juga menyinggung soal banyaknya kritik dan masukan yang dialamatkan kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menganggap, kritik dan masukan itu adalah obat untuk memperbaiki kinerja MK di masa mendatang.“Kritikan dan masukan itu obat bagi kami semua. Untuk para hakim, untuk Pak Sekjen dan stafnya, panitera dan seluruh perangkat pengadilan,” pungkas Anwar.

Sementara Hairul Anas Suaidi yang menjadi saksi untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat persidangan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Secara terang-terangan dia mengaku diangkat menjadi relawan tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto pascapemilu berlangsung. Saat pemaparan, dia menjelaskan pengalamannya ketika mengikuti pelatihan saksi sebagai tim koalisi pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari di Kelapa Gading, di salah satu hotel, dan saya hadir diutus wakil PBB,” papar Anas.

Dalam kesaksiannya, saat mengikuti pelatihan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Anas mengaku diberi salah satu materi dengan judul ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’. Materi itu, katanya, ditayangkan saat Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi salah satu pembicara.

“Saya mendapatkan materi pelatihan 2 hari, itu di mana ingatan saya, juga ada slide-nya pertama adalah ada satu slide materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’, materi ini di-upload ke suatu drive, dan ditayangkan pada saat Bapak Moeldoko, kalau tidak salah,” kata Anas.

Dikutip dari sumber Detik.Com

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

KPK Tetapkan Dirut PLN Sebagai Tersangka Terkait Skandal Suap Proyek Pembangunan PLTU Riau 1

pimred pimred

Tim Saber Polda Sumut Ciduk Kepada BPN Deli Serdang

rakyatme

42 WN Bangladesh Ditinggal Tekong di Kebun Sawit Bengkalis

Riski perdana