HUKUM KORUPSI NASIONAL TANJUNG PINANG

Kasus Korupsi Bupati Kotawaringin Rp5,8 Triliun Merembet ke Kepri, Rumah Pengusaha Bauksit di Tanjungpinang Digeledah KPK

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Hendy HDS, seorang pengusaha bauksit di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (21/8/2019). Petugas KPK tiba di kediaman Hendy Jalan Ir Sutami Nomor 99, Kecamatan Bukit Bestari sekitar pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan dua unit mobil Toyota Innova.”Ada anggota kepolisian dan KPK datang ke rumah itu,” kata warga setempat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan tersangka mantan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.”Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari,” kata Febri saat dikonfirmasi. Sampai saat ini KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Fajar Mentaya Abadi. Febri mengatakan proses penggeledahan dilakukan hingga sore hari.

Hendy yang populer disapa Hendy HDS beberapa waktu lalu pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap penerbitan IUP ini. Kasus suap itu terkait pemberian IUP bauksit tahun 2010-2012 yang dikeluarkan Supian. Selain Hendy, KPK juga memeriksa Alias Wello, rekan bisnis Hendy di Kotawaringin. Alias Wello sejak tahun 2016 menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepri.

Diketahui Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur menerbitkan Surat Keputusan IUP Operasi Produksi seluas 1.671 Hektar kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan. Padahal, Supian mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.

Dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan tersebut yakni PT FMA, PT BI dan PT AIM. Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp4,58 triliun.

Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus yang menerpa Supian ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Century, negara mengalami kerugian sebesar Rp7,4 triliun.

Dalam penggeledahan yang dilakukan tim KPK tersebut dijaga ketat oleh sejumlah anggota kepolisian bersenjata lengkap untuk mengamankan lokasi. Sementara dua Satpam berpakaian preman menutup akses wartawan untuk memotret peristiwa tersebut.

Sebelumnya Hendy pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Supian Hadi, mantan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Selain Hendy, KPK juga kabarnya pernah memeriksa Alias Wello, rekan bisnisnya di Kotawaringin. Alias Wello sejak tahun 2016 menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepri.

Sumber media ini menyebut beberapa hari lalu Alias Wello juga kabarnya diperiksa KPK. Namun belum diketahui apakah Hendy juga diperiksa dalam waktu yang sama. Tak hanya itu, menariknya lagi terkait PT FMA, nama Alias Wello (Awe) tertera sebagai direktur perusahaan itu sejak tahun 2010. “Dia (Alias Wello) mengabarkan kepada saya diperiksa KPK,”ungkap sumber media ini yang tidak bersedia disebut namanya dalam berita ini.

Atas perbuatannya, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, dari mulai Senin (20/8/2019) tim KPK juga telah memeriksa puluhan Kepala Dinas di Jajaran Pemerintah Provinsi Kepri di Mapolresta Barelang, Batam, mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus gratifikasi Gubernur non aktif Nurdin Basirun. Para pejabat yang telah diperiksa yakni Asisten II Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Syamsul Bahrum ikut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolres Baraleng.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut pemeriksaan ini terkait dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun. KPK terus mendalami kasus suap yang menimpa Nurdin Basirun. Tidak hanya kasus suap reklamasi, hasil pengembangan KPK menemukan uang sebanyak Rp 6 miliar yang diduga gratifikasi setoran dari OPD.

Informasi yang dihimpun media ini, dalam empat sudah 28 OPD di Provinasi Kepri yang telah diperiksa.  Seluruh Kadis mengaku pertaanyaan penyidik KPK tidak ada tentang gratfikasi lelang jabatan. Hanya saja penyidik menanyakan tupoksi masing-masing OPD.

Selain Syamsul Bahrum, pejabat lainnya yang diperiksa diantaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepri Burhanudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tagor Napitupulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sardison, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Judiana , Kepala Dinas Pemberda yaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Misni.

Pada Rabu (21/8/2019) lalu, sebanyak tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperiksa antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri, Mafrizon, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Arifin Nasir, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Pemprov Kepri, Azman Taufik, Kepala Biro Organisasi dan Korpri Pemprov Kepri, Ani Lindawaty, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kepri, Aris Pariyadi, Kepala Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri, Misbardi, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Aiyub

Penyidik KPK juga telah memeriksa Hendri Kurniadi selaku PLT Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Abu Bakar, Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, Muhammad Shalihin. Kemudian, Kepala Biro Umum Provinsi Kepri, Martin Luther Maromon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017-2018, Yerri, Sekda Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Zuhendri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Guntur Sakti dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri, Ahmad Izhar.

Sejak Senin (19/8/2019) lalu, penyidik telah memeriksa 28 orang pejabat dan mantan pejabat Kepri. Pemeriksaan dipusatkan di Mapolresta Barelang, Kota Batam. Pada Kamis (22/8/2019), KPK kembali memanggil tujuh pejabat untuk diperiksa. Adapun mereka yang diperiksa yakni, eks Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Tarmidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Mantan Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri, Nilwan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Pemprov Kepri, Naharuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Kepri, Andri Rizal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Kepri, Lamidi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemprov Kepri, Firdaus, dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Kepri, Reni Yusneli.

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Menkominfo Bakal Tertibkan Media Online Tak Jelas

Riski perdana

Bawaslu RI Rilis 199 Eks Napi Korupsi Sebagai Bacaleg

pimred pimred

Ratusan Massa LSM Dari Langkat Unjuk Rasa di Polda Sumut Desak Usut Korupsi Dana ADD dan DD Pemkab Langkat

Gunawan ramadhan