BINTAN KEPRI UMUM

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Burhanuddin : Soal TKI Bekerja Jadi Kuli di Bintan Tanggungjawab Disnaker

BINTAN, RAKYAT MEDIAPERS.CO.ID-Imigrasi Kelas II Tanjunguban meminta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) bersinergi mengawasi Warga Negara Asing (WNA) terutama Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Burhanuddin.

 Burhan mengatakan di Wilayah Bintan Bagian Utara yang mencakup Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam telah lama dibentuk Timpora. Mereka dari berbagai instansi mulai dari RT/RW, desa, kelurahan bahkan kecamatan. “Kami harapkan semuanya saling tingkatkan sinergitas dalam pengawasan bersama. Baik itu soal keberadaan TKA, WNA yang menetap hingga WNA yang menikah dengan WNI,”kata Burhanuddin, belum lama ini kepada wartawan di Tanjungubang.

Seperti yang terjadi di proyek pembangunan pertokoan Anrawika Tanjunguban. Di sana BPMPTSP Bintan mendapati ada puluhan TKA asal Tiongkok yang bekerja sebagai pekerja kasar alias tukang bangunan, namun dari hasil pengecekan mereka semua ada izin tinggalnya.

Soal izin tinggal, kata Burhan, itu memang wewenang kantor Imigrasi. Namun masalah untuk izin kerja, itu bukan di ranahnya melainkan tanggungjawab Disnaker. Seharusnya pihak yang mengeluarkan izin kerja juga melakukan pengawasan.”Kalau izin tinggal TKA itu kewenangan kami. Makanya kami periksa dan mereka memiliki izin tinggal semua. Kalau soal izin kerja itu wewenang Disnaker,” jelasnya.

Para TKA Tiongkok ini menjadi sorotan, karena mereka dipekerjakan sebagai kuli bangunan. Job desk warga negara asing ini tentunya menjadi tanya warga, kenapa orang asing harus bekerja di posisi yang seharusnya bisa dilakukan tenaga lokal.

Burhan berharap Timpora Bintan Utara juga bisa meningkatkan sinergitas dalam melakukan pengawasan termasuk melaporkan jika ada yang dicurigai. “Semuanya harus sesuai prosedur dan aturan yang ada. Tinggal kita bersama mengawasinya,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Bidang Pengawasan Disnaker Kepri, Robert meminta pihak media masa juga melakukan pengecekan ke perusahaan yang menjamin TKA yang dipekerjakan di Proyek Pembangunan Pertokoan Anrawika Tanjunguban.”Untuk Kitas dan IMTA para TKA itu ada. Namun job desk nya perlu dicek ke perusahaan penjaminnya. Kalau di lapangan ada pelanggaran, maka itu salah perusahaannya bukan kami,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan,  Sebanyak 13 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang didapati bekerja di Pembangunan Proyek Pertokoan Anrawika Bintan ternyata punya izin lengkap. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Kasie Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Ardiansyah membenarkan hal itu. “Para TKA itu memiliki izin tinggal terbatas dan juga izin kerja,” ujarnya.

Ardiansyah menceritakan sebelum lebaran, pihaknya melakukan sidak dan memanggil 10 TKA yang bekerja di Anrawika Tanjunguban. Dari hasil pemeriksaannya, TKA tersebut mengantongi izin tinggal terbatas dan juga izin kerja sebagai enginer.”Para TKA itu merupakan pekerja proyek dari Kawasan Pariwisata Lagoi. Mereka ada 24 orang dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bervariasi. Mulai dari 3 bulan sampai 5 bulan masa kerjanya di Bintan,” jelasnya.

Seiring banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan serta masa kerja yang usai , jumlah TKA tersebut juga berkurang. Sedangkan yang masih ada izin kerjanya dipastikan paling lambat berakhir pada Agustus mendatang.”Dari hasil pemeriksaan kami, izin kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi sudah sesuai. Mereka sebagai enginer dan cakupan kerjaan enginer sangat luas,” katanya.

Khusus tenaga kerja Tiongkok di Anrawika Tanjunguban merupakan tenaga kerja pendukung. Jadi tidak seluruh bidang mereka kerjakan melainkan sebagian pekerjaan mereka juga dilakukan oleh tenaga kerja lokal atau tempatan.

Kalau proyek pertokoan itu telah selesai dibangun. Kemudian juga sudah beroperasi melakukan penjualan maka tenaga kerja yang akan digunakan wajib tenaga lokal dan tidak boleh lagi tenaga asing.”Kalau sekarangkan untuk pengerjaan proyeknya atau tokonya. Kalau sudah beroperasi harus pekerjakan tenaga tempatan,” sebutnya.

Pihak Imigrasi Kelas II Tanjunguban akan selalu meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja yang ada di Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong.  Tujuannya untuk mencegah adanya TKA illegal yang bekerja.

Lalu, pihaknya juga akan melakukan pendataan mengenai tenaga kerja asing di wilayah kerjanya. Kemudian segera melakukan audensi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk bersama menyatukan persepsi sehingga ketika ditemui adanya pelanggaran pelaksanaan penindakan hukum bisa sejalan.”Kita akan pastikan izin kerja TKA sesuai. Jika tidak sesuai akan ditindak. Kalau TKA yang di Tanjunguban itu sudah sesuai yaitu izinnya enginer dan pekerjaan yang dilakukan tetap sama,” ucapnya.

Penulis : Rudi Hartono

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Gara gara Temani Ketua DPRD Kota Batam Bertamu : Kepala Bea Cukai Batam Pecat Sekurity Sepihak

Gunawan ramadhan

Warga Curiga Ada Apa..?…….BUMDES Arya Madani Arjasari Tasik Malaya Sudah Satu Bulan Tutup

pimred pimred

Masyarakat Berharap Pemerintah Bangun Sekolah SLB di Lingga

Gunawan ramadhan