BATAM HUKUM KEPRI NUSANTARA

Proyek Mistrius, Pembangunan Drainase di Nagoya Garden Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Warga mempertanyakan proyek pembangunan drainase di belakang ruko Komplek Nagoya Garden. Pasalnya, proyek milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sepanjang 240 meter tersebut sama sekali tidak ada papan nama. Warga sekitar bertanya-tanya dari mana anggaran pembangunan tersebut. Karena informasi keterbukaan publik itu wajib diketahui oleh semua rakyat Indonesia yang mana sudah di atur oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008.

Salah satu warga yang rukonya persis berada di samping proyek itu mengeluh karena bangunan belakang rumah toko (Ruko) mereka rusak akibat pembangunan drainase itu.“Rumah saya ini jadi rusak karena pembangunan drainasi itu merembet sampai ke dinding bangunan belakang rukonya. Bahkan proyek itu juga tidak ada pemberitahuan kepada warga bahwa akan ada pekerjaan pembangunan drainasi disekitar rumah mereka,”ungkap salah seorang warga yang minta tidak disebutkan namanya dalam berita ini.

Warga yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal kawasan Nagoya Garden ini mempertanyakan apakah anggaran proyek itu dari pemerintah melalui dana APBD atau dari pihak swasta. Sebab, ia mendengar proyek itu sepertinya hanya untuk kepentingan sejumlah pengusaha bukan kepentingan masyarakat.

 Dikatakannya, selain dari pemerintah melalui anggaran dari APBD 2019, sejumlah pengusaha yang punya kepentingan dengan proyek itu juga disebut-sebut ikut memberikan dana untuk pembangunan drainase itu, boleh jadi karena anggarannya tidak jelas dari mana asal usulnya maka kontraktornya juga tidak memasang papan nama di lokasi proyek itu.” Yang sering meninjau proyek itu ada pejabat dari PU, saya tak tau namanya, tapi orangnya pendek dan kepalantya agak botak, saya pernah lihat dia datang bersama Camat Batuampar Tukizan,”ujarnya

Ditambahkannya, jika ada pekerjaan fisik yang tidak menggunakan papan proyek, patut dipertanyakan dan proyek itu dianggap mistrius. “Salah satu persyaratan utama pelaksanaan proyek yang sumber dananya dari APBD atau APBN adalah harus ada papan nama, karena sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek. Maka jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal,” katanya.

Padahal, kata dia, Kewajiban memasang plang papan nama tersebut sudah jelas tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2021. Selain itu ada Permen PU Nomor 12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek. Sebab informasi papan nama tersebut, memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak dan jumlah anggaran.

“Dengan adanya plang papan nama proyek, masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang ada di daerah mereka masing-masing,”tandas dia.**

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Pedagang Pasar Induk Datangi Kantor DPRD Batam

Gunawan ramadhan

DPRD Kepri Terbitkan SK Panitia Pemilihan Cawagub Kepri

Riski perdana

Rakyat Media Serahkan Sertifikat dan Kartu Wartawan Lulus UKW

pimred pimred