BATAM KEPRI KORUPSI NUSANTARA

Laporan Keuangan RSUD Embung Fatimah Bobrok : BPK Ungkap Pembelian Obat Tak Sesuai Ketentuan

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Meski sudah hampir 2 tahun dr Ani Dewiyana menjabat sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah, namun pengelolaan keuangan di rumah sakit pelat merah tersebut bukan semaik baik, tapi kondisinya justru semakin bobrok. Banyak transaksi pembelian obat diduga fiktif. Di atas kertas obat dibeli, namun wujudnya tak pernah ada.

 Bobroknya sistem administrasi di RSUD Embung Fatimah ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk dua tahun terakhir (2017-2018). Tak tanggung-tanggung, ada belasan temuan BPK yang terindikasi kecurangan dan korupsi, di antaranya diduga pembelian obat fiktif  yang dilakukan dengan sengaja.

Dari sejumlah temuan yang tercatat dalam hasil LHP BPK tersebut, semua berpotensi merugikan keuangan Negara hingga miliaran rupiah. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri No.10.B/LHP/XVIII.TJP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2018, ditemukan pembelian obat-obatan dan bahan medis habis pakai (OBHP) tidak sesuai ketentuan.

Bobroknya pengelolaan keuangan RSUD Batam dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. BPK juga menemukan pencairan uang atas kegiatan yang tak pernah dilakukan alias kegiatan fiktif. Pengadaan fiktif ini bekerja sama dengan pihak ketiga, serta mark up harga dengan cara menaikkan angka nominal pada kuitansi pembayaran.

Berdasarkan data yang dimiliki media ini, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Batam mengucurkan anggaran APBD murni untuk Belanja Barang dan Jasa pembelian obatan dan bahan medis habis pakai sebesar Rp20.771.168.738,74. Namun dari jumlah tersebut ada pembelian obat dan bahan habis pakai (OBHP) sebesar Rp614.530.011 tidak dapat diyakini sebagai jumlah tagihan yang valid. Kemudian ada juga beban persediaan atas OBHP pada laporan keuangan BLUD belum menyajikan nilai yang andal dan lengkap sebesar Rp583.599.

Selain itu, BPK juga menemukan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.264.807.423 tidak menunjukkan kondisi sebenarnya sebagai kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian sisa utang belanja Tahun 2017 sebesar Rp5.121.526.991 tidak terbayar hingga tahun 2018

Masih pada tahun 2018, BPK juga menemukan penyimpangan tiga tagihan pembelian obat dari Apotik Kimia farma untuk pasen rawat jalan sebesar Rp448.309.826. Dimana pertanggungjawaban pembelian obat dan bahan medis habis pakai (OBHP) tersebut tidak sesuai ketentuan, yakni penerimaan obat BHP hasil pengadaan di Gudang Farmasi tidak tercatat. RSUD Embung Fatimah tidak melakukan rekonsiliasi data copy resep dan amprahan yang disampaikan ke apotik Kimia Farma sebagai dasar pembayaran pembelian obat pasien rawat jalan.

PT Kimia Farma Apotik menyediakan obat untuk pasien rawat jalan, namun obat itu harus diambil langsung oleh pasien ke Apotik KFA dengan membawa copy resep yang dilegalisasi PPTK. Tapi copy resep dari PPTK yang diberikan ke pasien tanpa pertinggal di RSUD. Padahal cofy resep tersebut yang dijadikan dasar PT KFA membuat amprahan atau tagihan ke PPTK.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan penyimpangan RSUD Embung Fatimah pembelian obat dan bahan medis habis pakai (OBHP) dengan apotik ARF. Pembelian OBHP kepada apotik ARF hanya terjadi satu kali selama tahun 2018 sebesar Rp166.220.185. Akan tetapi dalam dokumen pertanggungjawaban pembelian obat daN bahan medis habis pakai (OBHP) tersebut tidak tercatat pada kartu stok dan tidak dilengkapi faktur dan delivery order pada gudang farmasi, bahkan gudang farmasi sama sekali tidak pernah penerimaan OBHP dari apotek.

Selanjutnya, BPK Kepri menemukan masalah adminitrasi dan finansial di RSUD. Misalnya, dalam program atau kegiatan pengadaan obat. Ada beberapa pengadaan obat yang tidak beres dan kemungkinan fiktif. Sehingga stok obat di rumah sakit pemerintah itu kerap kosong dan pasien terpaksa harus beli obat di luar rumah sakit. Dalam LHP BPK Kepri, ditemukan administrasi pencatatan utang dalam laporan keuangan di RSUD Embung Fatimah tidak mematuhi ketentuan.

Dalam LHP BPK tersebut, ada beberapa modus yang digunakan RSUD Embung Fatimah, diduga terindikasi penyimpangan, dimana RSUD Embung Fatimah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadaan obat dan bahan medis. Kemudian melakukan penawaran kegiatan. Tetapi diduga ini tidak lain hanya formalitas dan fiktif, tujuannya agar RSUD mudah meminta kuitansi dan faktur pembayaran. Seakan-akan kuitansi itu telah terjadi transaksi.

Modus yang sama juga kerap digunakan dalam proyek pengadaan obat, informasi yang diperoleh media ini dari sumber di RSUD Embung Fatimah mengungkapkan, tidak hanya kinerja pimpinan RSUD tersebut dinilai bobrok. Namun yang lebih parah lagi, diduga kuat yang melakukan penyelewengan anggaran di RSUD tersebut oknum bendahara, bendahara pembantu, dan PPTK.

Apalagi RSUD Embung Fatimah memiliki dua sumber anggaran. Yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Namun yang kerap menjadi sumber korupsi adalah anggaran dari BLUD ini.” Disinyalir penyelewengan tersebut sudah berlangsung lama. Dan yang diduga terlibat permainan itu adalah Bendahara,” kata sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Sementara Direktur RSUD Embung Fatimah dr. Ani Dewiyana, sampai berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi terkait buruknya pengelolaan keuangan RSUD tersebut. Ketika awak media ini mencoba untuk konfirmasi di kantornya di RSUD tersebut, orang nomor satu di rumah sakit plat merah itu tidak berada di tempat.

Untuk menghindari pemberitaan sepihak terkait kasus tersebut, redaksi media ini menyampaikan surat permohonan konfirmasi Nomor : 396/RM/KB/XI/2019 kepada Direktur RSUD Embung Fatimah yang diterima petugas bernama Arman agar berita yang dimuat bisa berimbang. Namun hingga kini tidak direspon.***

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Wali Kota Instruksikan Camat Rajin Kelapangan

Riski perdana

Kejari Batam Lelang 4 Mobil Mewah Hasil Sitaan

Riski perdana

Kapolres Tanjungpinang Minta Pedagang Tidak Timbun Barang

Gunawan ramadhan