BATAM KORUPSI

Proyek Jalan Dinas PUPR Kepri Diduga Sarat Korupsi : Meski Angggaran Cukup Besar, Tapi Realisasi Pengerjaannya Dinilai Tidak Sebanding Dengan Biaya Proyek yang Dikucurkan Sampai Rp31 Miliar

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak hanya menangkap sejumlah Kepala Daerah dan Kepala Dinas di daerah lain terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan dan infrastruktur. Akan tetapi lembaga anti rasuah ini diharapkan tidak tutup mata untuk mengusut berbagai kasus pelaksanaan proyek pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang diduga kuat berbau korupsi.

Salah satunya pelaksanaan dua paket proyek pembangunan dan pelebaran Jalan protokol di Kota Batam, pekerjaan proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikeluhkan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar karena hingga saat ini proyek itu  tidak kunjung selesai.

Proyek jalan yang dibiayai secara bertahap dari anggaran APBD Provinsi Kepri ini juga menjadi sorotan publik, selain kualitas pengerjaannya secara teknis diduga kuat sarat menyimpang dan tidak sesuai dari ketentuan. Yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini anggaran proyek yang cukup besar untuk membangun dua proyek itu tapi dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya, maka wajar jika timbul pertanyaan masyarakat kuat dugaan terjadi penggelembungan anggaran. Nilai kedua peket proyek itu mencapai Rp 31 miliar, itu belum termasuk kelanjutan pengerjaan pada tahun anggaran 2019.

Kemungkinan kalau proyek pelabaran jalan itu jadi dilanjutkan pada tahun 2019 ini, sudah bisa dipastikan proyek itu akan menyedot anggaran lebih dari Rp 100 miliar lebih. Artinya publik dapat maklum seandainya kualitas pengerjaan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penggelebungan nilai proyek yang bisa merugikan keuangan negara.

Umumnya setiap tahun pelaksanaan proyek di Kepri banyak kualitas proyek dikerjakan asal jadi, hal ini terjadi karena anggaran proyek yang sampai ke tangan kontraktor sudah menyusut akibat potongan biaya siluman. Sebagai contoh untuk mendapatkan proyek tersebut kontraktor wajib memberikan fee 10 sampai 12 persen dari nilai proyek, belum lagi potongan biaya siluman lainnya. Sementara kontraktor juga harus mengambil sedikitnya 15 hingga 20 persen.

Otomatis anggaran proyek yang sebelumnya utuh 100 persen, menyusut  tinggal 65 persen, akhirnya sisa anggaran inilah yang digunakan untuk mengerjakan proyek oleh kontraktor pemenang tender.  Untuk proses pengerjaan proyek itu selanjutnya sampai selesai kontraktor terpaksa manipulasi kualitas matrial dan mengurangi ukuran dan volume pekerjaan. Umumnya praktek manipulasi kualitas bahan dan volume pekerjaan proyek yang terjadi pada pelaksanaan proyek pemerintah di Provinsi Kepri.

Hal ini yang  diduga kuat terjadi pada pelaksanaan dua paket proyek pelebaran dan peningkatan jalan dinas PUPR Provinsi Kepri di Batam, meski anggaran yang sudah dikucurkan cukup besar untuk membangun dua paket proyek pelebaran jalan di Kota Batam. Akan tapi kalau dilihat secara kasat mata pelaksanaan pekerjaan kedua proyek itu sangat tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 31 miliar lebih.

Pasalnya, pelabaran jalan simpang BNI-Simpang Underpass yang rencananya akan dibuat lima jalur dengan nilai proyek sebesar Rp 13.299.834.571sebagai pelaksana PT.Belantara Karyatama terlihat pengerjaannya boleh dikatakan sangat amburadul alias asal jadi, pengerjaan pelebaran diujung jalan tersebut sama sekali belum dikerjakan. Hal sama juga terlihat pengerjaan peningkatan jalan yang direncanakan dibuat tiga lajur Jalan Simpang Frangky-Simpang BNI senilai Rp 17.779.543.424 dikerjakan kontraktor PT Maju Bersama Jaya

Selain itu, pekerjaan pemerataan dan pengerasan sepajang kiri jalan itu dinilai sangat jelek dan memperihatinkan, dimana penimbunan tanah tidak dipadatkan dan tidak merata, unggukan tanah disepanjang jalan masih kelihatan menumpuk disana sini. Diduga kuat proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Maju Bersama Jaya tersebut secara teknik tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Bisa jadi jeleknya kualitas pengerjaan proyek itu oleh kontraktor karena kurangnya pengawasan dari Dinas PUPR provinsi Kepri

Ironisnya lagi, Informasi yang diterima Koran Rakyat Media dari sumber di internal dinas PUPR Kepri menyebutkan, meski kualitas pengerjaan proyek itu dinilai sangat jelek dan progress pengerjaannya belum rampung 100 persen. Namun pembayaran termin pekerjaan proyek itu kepada PT.Maju Bersama Jaya sebagai kontraktor pelaksana disebut-sebut  sudah diselesaikan hingga 100 persen.

Dua proyek peningkatan jalan yang menjadi sorotan masyarakat hingga akhir tahun belum selesai tersebut yakni Simpang BNI-Simpang Underpass Pelita Batam senilai Rp 13.299.834.571 sebagai pelaksana PT. Belantara Karyatama dan satu lagi peningkatan jalan Simpang frangky-Simpang BNI senilai Rp 17.779.543.424 dikerjakan oleh PT. Maju bersama Jaya. Kedua proyek tersebut menggunakan sumber dana dari anggaran APBD 2018.

Dugaan penyimpangan dan bobroknya kualitas pengerjaan proyek yang dilaksanakan dinas PUPR Provinsi Kepri, tidak hanya terjadi pada dua paket proyek jalan di Kota Batam itu saja. Tapi pelaksanaan proyek pemeliharaan rutin pada ruas jalan Provinsi di sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Proyek pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi ini disebut-sebut menjadi sumber korupsi oknum pejabat di dinas PUPR Provinsi Kepri.

Seperti pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi di Kabupaten Karimun senilai Rp 1.024.392.595 sumber dana dari anggaran APBD Provinsi Kepri 2018, sebagai pelaksana dilapangan kontraktor CV CV Buyon Jaya. Proyek pemeliharaan ruas jalan provinsi di mKarimun tersebut kabarnya dikerjakan secara tambal sulam dan hanya disiram dengan pasir.

Hal sama juga terjadi pada pemeliharaan ruas jalan provinsi di Kabupaten Bintan, pemeliharaan jalan dengan biaya Rp 1,3 miliar itu dikerjakan asal-asalan saja dan tambal sulam. Dimana CV. Buton Pratama sebagai kontraktor pelaksana pengerjaan dilapangan sangat tidak professional matrial seperti pasir yang digunakan untuk pemeliharaan jalan itu menggunakan pasir bercampur tanah sehingga jalan yang baru saja selesai dikerjakan bias cepat rusak kembali.

Selain itu peningkatan jalan Simpang KDA-Batam Centre, proyek pengaspalan jalan senilai Rp 1,9 miliar yang dikerjakan CV Tiara Sukses Bersaudara tersebut diduga kuat tidak sesuai ketentuan teknis. Pasalnya, pengaspalan jalan yang menggunakan aspal hotmix diduga kuat banyak kecurangan. Peningkatan jalan Bagan-Punggur senilai Rp 2 miliar, kontraktor pelaksana Laluna Artha Kencana Tanjungpinang. Peningkatan jalan menuju Kampung Tua Tanjunguma Batam senilai Rp 2,1 miliar, kontraktor CV Bintan Suporindo Tanjungpinang

Proses pengerjaan ketiga paket proyek pengaspalan jalan ini diduga kuat sarat kecurangan dan menyimpang dari ketentuan teknis, selain ketebalan aspal tidak merata dan tidak sesuai spesifikasi, proses pengaspalan yang dilakukan kontraktor dinilai asal-asalan. Dimana proses pengaspalan jalan itu terlihat dasar aspal lama langsung dilapis dan dipadatkan tanpa dilakukan pembersihan debu atau kotoran terlebih dahuludengan menggunakan mesin penyemprot dan tidak memakai cor tack coat agar daya ikat antara lapis aspal lama dan baru bisa lebih kuat. Yang lebih parah lagi aspal lama masih basah karena hujan dan banyak kotoran langsung disiram aspal lalu dipadatkan.

Kepala Bidang (Kabid) jalan dinas PUPR Provinsi Kepri Hendrija, ketika berulangkali dihubungi lewat ponselnya untuk konfirmasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek pelebran dan peningkatan jalan di Batam dan sejumlah daerah lainnya hingga berita ini naik cetak yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi ke ponselnya tak diangkat meski nada sambung berbunyi, dihubungi melalui pesan singkat juga tidak dibalas.

Sementara Handoko Kasi dinas PUPR Provinsi Kepri ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media melalui ponselnya, Selasa (26/2/2019) mengatakan bahwa peningkatan jalan Simpang BNI-Underpass Pelita memang belum selesai.”Pekerjaan peningkatan jalan Simpang BNI-Underpass Pelita itu memang belum selesai, pekerjaan itu dilaksanakan secara bertahap, sudah kita mulai dari tahun 2017, tapi intinya disana sudah tidak ada kemacetan lagi,”kata Handoko.

Lebih lanjut Handoko menjelaskan, tak hanya itu, proyek jalan Simpang Franky-BNI juga sama dikerjakan secara bertahap, kedua proyek itu dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017. Rencananya jalan Simpang Franky-bank BNI itu akan dibuat 3 jalur kanan dan 3 jalur kiri. Sementara jalan Simpang BNI-Underpass Pelita akan dibuat 5 jalu kiri dan 5 jalur kanan,”Kelanjutan proyek ini akan diselesaikan pada tahun anggaran 2019, saat ini proyek kelanjutan jalan itu pada tahun 2019 masih dalam proses lelang,”ujarnya.

Namun ketika ditanya proses pengerjaan proyek itu dinilai sangat jelek, Handoko langsung emosi, dengan nada sedikit keras Handoko mengatakan,”Dari mana anda tahu bahwa proses pengerjaan proyek itu jelek dan amburadul, anda sendiri nggak tahu spesifikasinya, kok bisa menilai pekerjaan proyek itu tidak bagus, jadi begini ya proyek itu memang belum selesai, kita kerjakan secara bertahap milihat kemampuan keuangan pemerintah, pengerjaan itu masih akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, saat ini proses lelangnya sedang berjalan, jadi anda jangan buru-buru mengatakan proyek itu amburadul karena memang belum selesai,”ujar Handoko.

Terkait masih adanya salah satu saluran air parit di jalan Simpang Franky-Simpang BNI yang sama sekali belum dikerjakan. Handoko mengakui memang saluran atau parit tersebut belum dikerjakan karena jalan tersebut akan ditimbun supaya rata,”Memang saluran atau parit yang ditengah jalan itu belum dikerjakan karena jalan itu akan ditimbun untuk diratakan, pekerjaan proyek itu akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini. Saat ini proyek itu masih dalam proses lelang,” ujar Handoko.***

Editor : Mawardi

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Jalan Mulus di Tambal Sulam, Yang Rusak Tak Diperbaiki

Riski perdana

Ratusan Sopir Taksi Kembali Turun ke Jalan

Riski perdana

Imigrasi Tak Mampu Merazia PSK Asing di Batam

Riski perdana