BATAM KEPRI KORUPSI

Buntut Surat Edaran Sekda Batam Minta Bantuan Pada PNS : Ratusan Mahasiswa Desak Jefridin Dicopot Dari Sekda Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Surat edaran permohonan bantuan untuk membantu meringankan hukuman mantan Pegawai Negari Sipil (PNS) terpidana korupsi berbuntut panjang. Aliansi mahasiswa Kota Batam mendesak Walikota Batam agar mencopot Jefridin dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, yang mengeluarkan surat edaran minta bantuan kepada seluruh PNS Kota Batam tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, berbagai media cetak maupun online ramai memberitakan menyusul Sekretariat Daerah (Setda) Kota Batam mengeluarkan surat edaran permohonan bantuan terhadap salah seorang mantan Pegawai Negara Sipil (PNS) yang dulunya menjabat Kasubbag Bantuan Sosial, Abd Samad terlibat korupsi.

Surat yang ditandatangani Sekda Batam Jefridin tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam.  Adapun sumbangan tersebut ditentukan minimal Rp 50 ribu yang dikoordinasikan Kasubbag Umpeg, kemudian disampaikan ke BKPSDM untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, Abd. Samad.

Akibat surat tersebut, puluhan mahasiswa Kota Batam yang tergabung dalam organisasi eksternal kampus melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Batam, Senin (4/2/2019). Mereka mendesak Walikota Batam agar mencopot Sekretaris daerah (Sekda) Kota Batam. Karena surat edaran kontroversi permohonan bantuan dana terhadap mantan Pengawai Negeri Sipil (PNS) terpidana Korupsi, Abdul Samad. “Kami minta penjelasan, ini tindakan penyelewengan, hanya di Kota Batam koruptor dianggap pahlawan,” ujar seorang mahasiswa.

Aksi demonstrasi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP. Sebelumnya surat edaran permohonan bantuan dana dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2018. Namun karena menimbulkan pro kontra maka pada tanggal 15 Januari lalu dikeluarkan surat pembatalan atas surat edaran tersebut. Terpidana korupsi itu merupakan mantan Kasubbag Bantuan Sosial di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, Abdul Samad.

Abdul Samad divonis hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda 626 juta, jika denda tidak dibayarkan maka hukuman penjara menjadi 5 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, surat permohonan bantuan tersebut dikeluarkan dan setiap pegawai diminta memberikan bantuan sebesar Rp50 ribu.

Surat edaran minta sumbangan kepada seluruh Pegawai Pemko Batam yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, untuk urunan membantu salah seorang terpidana koruptor Abdul Samad yang saat ini tengah meringkuk dibalik terali besi terus menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan soal surat edaran untuk urunan koruptor yang diteken Sekda Kota Batam Jefridin. Hal ini diungkapkan juru bicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan beberapa hari lalu di Jakarta.  Menurut Febri  apabila surat urunan untuk koruptor itu benar, inspektorat diminta melakukan pemeriksaan internal.”Jika surat itu benar, wali kota Batam harus menjelaskan apakah surat tersebut dibuat atas inisiatif sekda atau ada arahan dari wali kota,” kata Febri.

“Kami minta sebaiknya kepala daerah menugasi inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara internal. Surat tersebut tujuannya untuk permohonan bantuan yang ditujukan guna “meringankan beban” terpidana korupsi Abdul Samad, eks Kasubbag Bansos bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam.

Lebih jauh Febri menjelaskan, Abdul Samad, dalam surat itu, disebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp626 juta, dan jika tak dibayarkan, masa tahanan bertambah jadi 5 tahun 6 bulan. Untuk “membantu” Abd Samad dalam melunasi denda itulah, sekda Batam meneken surat yang di dalamnya memohon bantuan Rp50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam.

Surat itu juga ditembuskan ke wali kota, wakil wali kota, asisten administrasi setda, serta inspektorat. KPK menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti korupsi.”Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada ada Sekda mengeluarkan surat minta bantuan seperti itu,” jelas Febri.

Karena itu, lanjut Febri, pihaknya meminta kepada seluruh PNS di Kota Batam untuk tidak mematuhi surat tersebut. Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor.

“Jiwa korsa mestinya kebersamaan untuk kebaikan dalam pelayanan tugas melayani masyarakat. Bukan justru kebersamaan membela pelaku korupsi, bagi para PNS di Pemerintah Kota Batam, tidak perlu mengikuti permintaan tersebut,” tegas Febri.

Abdul Samat, adalah terpidana kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) insentif guru agama (TPQ) untuk tahun anggaran 2011 senilai Rp 6.4 miliar dan telah divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 626 juta rupiah. Menurut Kepala Badan kepegawaian dan sumber daya manusia (BKPSDM) Pemko Batam, M Sahir, dikeluarkannya edaran ini, karena sebelumnya Pemkot Batam menerima surat permohonan dari keluarga AS.

Mengingat AS adalah mantan pegawai di Pemkot Batam dan kondisinya yang tidak dalam keadaan baik, maka melalui Sekda dibuatlah surat edaran tersebut.”Surat tersebut berisi permintaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Batam, untuk mengeluarkan iuran sebesar lima puluh ribu Rupiah untuk membantu AS,” ungkap M Sahir, kepada wartawan belum lama ini.

Lebih lanjut M Sahir menjelaskan, bantuan tersebut untuk melunasi denda dari vonis yang diterima AS. Dimana AS divonis selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626.360.000. jika tidak bisa melunasi denda tersebut, maka AS harus menjalani masa hukuman tambahan selama 1.5 tahun.“Kalau dia (AS) tidak bayar, maka proses masa hukuman terus berlanjut,” Sahir mengaku memang kesalahan administrasi Pemkot Batam. Ia menerangkan, akan koreksi kedepannya hingga hal tersebut tidak lagi terulang. “Memang mekanismenya tidak tepat,” kata Sahir.

Sementara Walikota Batam, Muhammad Rudi, terkait Surat Edaran, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemko) Batam Jefridin untuk penggalangan dana membantu koruptor, mengaku tidak tahu menahu. Hal itu disampaikannya saat setelah menerima puluhan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam saat melakukan aksi unjuk rasa guna menuntut pencopotan Sekda Kota Batam, Jeffridin.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan kronologis beredarnya surat urunan yang ditujukan bagi terpidana korupsi Abdul Samad. Dimana Sekda Kota Batam, Jeffridin mengeluarkan surat tersebut dengan dilatarbelakangi kedatangan keluarga Abdul Samad, yang mengadukan nasib mereka kepada Sekda Kota Batam.”Karena rasa kemanusiaan maka muncullah surat itu, tapi sekarang surat tersebut sudah diklarifikasi dan ditarik,” jelasnya, Senin (04/02/2019) siang.

Walikota Batam, Muhammad Rudi juga menegaskan bahwa beredarnya surat tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan nya selaku pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Batam. Ia sendiri mengaku baru mengetahui perihal tersebut, setelah viralnya pemberitaan di media massa.”Melihat adanya fenomena mengenai surat itu, langsung saya minta untuk ditarik dan diberhentikan mengenai urunan itu. Dan belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang melakukan penarikan uang kepada para pegawainya,” tegasnya.

Rudi juga menjelaskan adanya tembusan kepada Walikota Batam, yang tertera di dalam surat tersebut. Dimana walau tertulis tembusan ditujukan kepada Walikota Batam, namun surat tersebut juga tidak sampai ke meja kerjanya.Sebagai Walikota Batam, Rudi juga menambahkan bahwa saat ini ia juga telah meminta pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Sekda Kota Batam mengenai surat urunan tersebut.

“Bukan begitu cara memandang sebuah surat, walau ada tembusan ke saya bukan berarti surat itu sampai ke saya dan saya setujui. Bisa dilihat dari tanda tangan yang ada di surat, dimana Sekda memang berhak untuk menandatangani surat itu, karena sudah ada tupoksinya,” ungkapnya.

Untuk pemeriksaan sendiri, Rudi juga menyatakan bahwa tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Kota Batam. Namun pihak Inspektorat juga diwajibkan untuk meminta klarifikasi, kepada pihak berwenang lainnya yang telah menandatangani surat edaran tersebut.”Tapi pada saat pemeriksaan tengah berlangsung, Inspektorat Pemko Batam. Kemendagri. Rencananya mereka akan datang Rabu mendatang ke Batam,” tutunya.

Dalam pemeriksaan ini nantinya, pihak Itjen Kemendagri RI akan melakukan pemeriksaan secara mendalam. Sesuai dengan permintaan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Hasil pemeriksaan tidak bisa langsung kami ketahui, karena hasil pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dibawa ke Jakarta, dan akan dikembalikan ke kami untuk bisa saya ambil langsung keluputusan nya,” paparnya.

Beredarnya surat dari Sekda Kota Batam berisi permohonan bantuan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) tujuannya untuk meringankan hukuman terpidana korupsi Abd Samad, mantan Kepala Sub-Bagian Bantuan Sosial bidang Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Abdul Samad dijerat hukum dengan sangkaan menyelewengkan dana bantuan sosial atau bansos yang dianggarkan untuk guru mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPQ).

Dimana putusan hukuman untuk Samad sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.pada direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Selasa (22/1/2019), dalam kasus tersebut Samad tidak sendiri melakukan perbuatan itu.  Abdul Samad bersama Junaidi selaku Kepala Sub-Bagian Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam dan Jamiat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam. Junaidi dan Jamiat sudah dihukum.

Pada pengadilan tingkat pertama, Samad divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau penjara selama 1 tahun 3 bulan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, termasuk uang pengganti kerugian negara.

Vonis itu diketok di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 15 Maret 2017. Setelah itu, baik Samad maupun jaksa mengajukan banding hingga kasasi. Hukuman Samad di tingkat kasasi menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau 1 tahun penjara. Hukuman itu dibacakan majelis hakim MA yang dipimpin M Askin pada 10 Januari 2018.

Samad disebut tidak menyalurkan bansos itu sesuai dengan peruntukan. Total dana bansos yang tercantum dalam APBD 2011 itu sebesar Rp64,4 miliar untuk 3.500 guru. Namun ternyata tidak semua guru mendapatkan bansos tersebut. Sebagian dana itu diberikan kepada guru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kriteria yang tercantum sebelumnya serta ada pula yang bukan pada guru TPQ ikut mendapatkannya.

Persoalan muncul saat surat edaran yang diteken Sekda Batam yang di dalamnya berisi permohonan bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam. Surat yang ditembuskan ke Walikota, Wakil Walikota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat sempat ramai menjadi pemberitaan hangat disejumlah media cetak dan online.

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Gubernur Kepri Nurdin Jadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-72

Riski perdana

Jusuf Kalla Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lingga

Riski perdana

Sekolah Dilarang Memperjualbelikan Buku Paket Dan Lembar

Trianto