BATAM HUKUM KEPRI KORUPSI

KPK Bidik Sekda Kota Batam Jefridin : Minta Sumbangan Kepada PNS Buat Bantu Koruptor

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Heboh surat edaran minta sumbangan kepada seluruh Pegawai Pemko Batam yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, untuk urunan membantu salah seorang terpidana koruptor Abdul Samad yang saat ini tengah meringkuk dibalik terali besi.

Pasalnya surat edaran tersebut mengundang reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebaga anti rasuah meminta Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan soal surat edaran untuk urunan koruptor yang diteken Sekda Kota Batam Jefridin. Hal ini diungkapkan juru bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut Febri  apabila surat urunan untuk koruptor itu benar, inspektorat diminta melakukan pemeriksaan internal.”Jika surat itu benar, wali kota Batam harus menjelaskan apakah surat tersebut dibuat atas inisiatif sekda atau ada arahan dari wali kota,” kata Febri kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

“Kami minta sebaiknya kepala daerah menugasi inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara internal. Surat tersebut tujuannya untuk permohonan bantuan yang ditujukan guna “meringankan beban” terpidana korupsi Abdul Samad, eks Kasubbag Bansos bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam.

Lebih jauh Febri menjelaskan, Abdul Samad, dalam surat itu, disebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp626 juta, dan jika tak dibayarkan, masa tahanan bertambah jadi 5 tahun 6 bulan. Untuk “membantu” Abd Samad dalam melunasi denda itulah, sekda Batam meneken surat yang di dalamnya memohon bantuan Rp50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam.

Surat itu juga ditembuskan ke wali kota, wakil wali kota, asisten administrasi setda, serta inspektorat. KPK menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti korupsi.”Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada ada Sekda mengeluarkan surat minta bantuan seperti itu,” jelas Febri.

Karena itu, lanjut Febri, pihaknya meminta kepada seluruh PNS di Kota Batam untuk tidak mematuhi surat tersebut. Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor.”Jiwa korsa mestinya kebersamaan untuk kebaikan dalam pelayanan tugas melayani masyarakat. Bukan justru kebersamaan membela pelaku korupsi, bagi para PNS di Pemerintah Kota Batam, tidak perlu mengikuti permintaan tersebut,” tegas Febri.

Informasi yang diperoleh Koran Rakyat Media, Abdul Samat, merupakan terpidana kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) insentif guru agama (TPQ) untuk tahun anggaran 2011 senilai Rp 6.4 miliar dan telah divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 626 juta rupiah

Terkait surat edaran itu, Kepala Badan kepegawaian dan sumber daya manusia (BKPSDM) Pemko Batam, M Sahir mengatakan, adapun dasar dikeluarkannya edaran ini, karena sebelumnya Pemkot Batam menerima surat permohonan dari keluarga AS.

Mengingat AS adalah mantan pegawai di Pemkot Batam dan kondisinya yang tidak dalam keadaan baik, maka melalui Sekda dibuatlah surat edaran tersebut.”Surat tersebut berisi permintaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Batam, untuk mengeluarkan iuran sebesar lima puluh ribu Rupiah untuk membantu AS,” ungkap M Sahir, kepada wartawan belum lama ini.

Mmenurut M Sahir, bantuan tersebut untuk melunasi denda dari vonis yang diterima AS. Dimana AS divonis selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626.360.000. jika tidak bisa melunasi denda tersebut, maka AS harus menjalani masa hukuman tambahan selama 1.5 tahun.“Kalau dia (AS) tidak bayar, maka proses masa hukuman terus berlanjut,” jelas Sahir.

Terkait dengan kehadiran surat edaran tersebut, Sahir mengaku memang kesalahan administrasi Pemkot Batam. Ia menerangkan, akan koreksi kedepannya hingga hal tersebut tidak lagi terulang. “Memang mekanismenya tidak tepat,” kata Sahir.

Sementara Walikota Batam, H. Muhammad Rudi maupun Sekretaris daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, terkesan tak ambil pusing dengan adanya teguran KPK terkait surat edaran untuk meringankan hukuman koruptor. Kedua pejabat teras Pemko Batam belum menjawab pesan untuk konfirmasi yang disampaikan Koran Rakyat Media. Padahal KPK meminta Walikota Batam perlu menjelaskan soal keberadaan surat sumbangan kepada PNS sebesar Rp 50 ribu rupiah per-orang untuk koruptor Bansos Abdul Samad yang saat ini mendekan di penjara.

Beredarnya surat dari Sekda Kota Batam berisi permohonan bantuan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) tujuannya untuk meringankan hukuman terpidana korupsi Abd Samad, mantan Kepala Sub-Bagian Bantuan Sosial bidang Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Abdul Samad dijerat hukum dengan sangkaan menyelewengkan dana bantuan sosial atau bansos yang dianggarkan untuk guru mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPQ).

Dimana putusan hukuman untuk Samad sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.pada direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Selasa (22/1/2019), dalam kasus tersebut Samad tidak sendiri melakukan perbuatan itu.  Abdul Samad bersama Junaidi selaku Kepala Sub-Bagian Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam dan Jamiat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam. Junaidi dan Jamiat sudah dihukum.

Pada pengadilan tingkat pertama, Samad divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau penjara selama 1 tahun 3 bulan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, termasuk uang pengganti kerugian negara.

Vonis itu diketok di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 15 Maret 2017. Setelah itu, baik Samad maupun jaksa mengajukan banding hingga kasasi. Hukuman Samad di tingkat kasasi menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau 1 tahun penjara. Hukuman itu dibacakan majelis hakim MA yang dipimpin M Askin pada 10 Januari 2018.

Samad disebut tidak menyalurkan bansos itu sesuai dengan peruntukan. Total dana bansos yang tercantum dalam APBD 2011 itu sebesar Rp64,4 miliar untuk 3.500 guru. Namun ternyata tidak semua guru mendapatkan bansos tersebut. Sebagian dana itu diberikan kepada guru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kriteria yang tercantum sebelumnya serta ada pula yang bukan pada guru TPQ ikut mendapatkannya.

Persoalan muncul saat surat edaran yang diteken Sekda Batam yang di dalamnya berisi permohonan bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam. Surat yang ditembuskan ke Walikota, Wakil Walikota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat sempat ramai menjadi pemberitaan hangat disejumlah media cetak dan online.

Hingga kini surat dukungan buat koruptor tersebut menuai berbagai reaksi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai surat yang dikeluarkan Sekda Kota Batam perihal permohonan bantuan untuk meringankan beban hukuman mantan Kasubbag Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, Abdul Samad adalah kebijakan keliru.”Menurut saya ini suatu kebijakan keliru, apabila seorang sekda mengeluarkan surat edaran yang demikian dimana kasus yang menimpa dan yang akan dibantukan ini kasus korupsi,” ujarnya

Udin P Sihaloho, menilai apabila Sekda memiliki jiwa korsa dan kasihan, seharusnya jangan buat perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti bendahara Dinsos yang terkena kasus korupsi dan Direktur RSUD yang lama terkena kasus korupsi.”Kenapa semuanya tidak diperlakukan sama? Jadi sekali lagi saya melihat ini ada yang tak benar dengan terbitnya surat edaran  dari Sekda. Persoalan ini pasti sepengetahuan Wali Kota,” papar Udin.

Dalam kondisi ini Udin berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Batam dan tidak hanya sekedar meminta klarifikasi. Harus mempelajari dan melihat kemana sebenarnya uang si tersangka terpidana korupsi.”Ini perlu didalami dan ditelusuri. Karena ada perlakuan yang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya,” tegasnya.***

Editor : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Kapolri Resmikan Polda Kepri Dari Tipe B Menjadi Tipe A.

Riski perdana

Tim TP4D Kejaksaan Negeri Batam Mandul : Proyek Dinas Bina Marga Asal Jadi dan Tak Selesai

pimred pimred

Bantuan RTLH di Bintan Banyak Tidak Menempati Karena Belum Ada Sumur.

Riski perdana