BATAM KEPRI

Pengusaha Pelayaran di Batam Mengeluh Birokrasi Berbelit Belit : Kanpel Batam Persulit Pengurusan Berbagai Izin

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kantor Pelabuhan Laut (Kanpel) Batam, terus menjadi sorotan publik. Pasalnya tudingan miring yang dialamatkan ke instansi dibawah komando Bambang Gunawan ini, tak hanya terkait masih maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) di instansi tersebut. Namun Kanpel Batam sebagai pengelola seluruh pelabuhan resmi yang ada di Pulau Batam belakangan ini dikeluhkan oleh para pengusaha mengeluh akibat berbelit belitnya birokrasi pelayanan di instansi itu.

Puncaknya para pengusaha bidang pelayaran itu ramai-ramai melaporkan soal perizinan dan pengurusan bongkar muat di pelabuhan yang terhambat. Akibatnya, mereka dipersulit dalam hal pengurusan berbagai perizinan sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta dan hal itu dapat mengakibatkan harga komoditi di Batam menjadi melonjak.

Para agen pelayaran di Batam mengeluhkan karena pelayanan di kantor syahbandar pelabuhan Batam berbelit belit dan mereka dipersulit dalam hal pengeluaran izin. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, kepada wartawan Kamis (30/11/2017) lalu di Batuampar.

Menurut Osman Hasyim, birokrasi disana sangat berbelit perizinan yang seharusnya bisa rampung di tangan Kepala Bidang (Kabid) maupun Kepala Seksi (Kasi) dan bisa langsung digunakan pengusaha ternyata harus melewati restu dulu dari Syahbandar atau Kepala Pelabuhan Laut Batam, Bambang Gunawan. Akibatnya, para pengusaha mengaku mengalami kerugian ratusan juta perhari karena kegiatan pengusaha terhambat akibat harus menunggu restu dari Bambang Gunawan.

“Ini merupakan masalah lama dan ini sudah keterlaluan. Izin yang seharusnya bisa selesai di tangan Kabid atau Kasi dan sekarang harus lewat izin Kepala Kantor Bambang Gunawan. Jika dia sedang rapat, kami harus menunggu sehari atau dua hari. Ini masalah serius buat kami karena pelayanan publik tak boleh berhenti karena kesibukan Kepala Kantor,”tegasnya.

Lebih lanjut Osman mengungkapkan, pada Rabu (29/11/2017) lalu, banyak agen pelayaran yang mengantri untuk mendapat restu dari Bambang terkait penerbitan izin-izin penting seperti izin berlayar, izin muat, Izin bongkar dan lainnya di depan kantor syahbandar. Mereka sudah menunggu berhari-hari tanpa kepastian.

“Ini soal pelayanan publik. Syahbandar harus sediakan ketepatan waktu dan biaya pengurusan sehingga efisiensi bisa tercapai. Namun ini tidak terjadi di Batam. Dua atau tiga hari menunggu sudah biasa, apalagi prosedur pengurusan juga tak jelas,” paparnya.

Akibat berbelit belitnya birokrasi pelayanan di Kanpel, kerugian besar-besaran bagi pengusaha pelayaran. Pertama urusan logistik dan ekspor impor terganggu. Kapal-kapal yang membawa kebutuhan rakyat seperti barang konsumsi sering telat tiba di tujuan. Begitu juga kapal yang mau berlayar keluar negeri membawa hasil ekspor atau membawa bahan baku industri terpaksa harus menunda keberangkatannya dan ini sangat merugikan.

“Ini menyebabkan biaya tinggi. Karena kapal urusan logistik kena biaya demorage atau biaya keterlambatan akibat terikat perjanjian bisnis yang harus dibayar pemilik kapal kepada si pemberi pesanan. Kalau pemesannya di Singapura, maka biaya demorage bisa 2000 Dolar Singapura tergantung jenis kapal,” jelasnya.

Osman menambahkan, sudah banyak keluhan yang diterima oleh INSA Batam terkait hal ini. Dan mereka telah menyurati Kementerian Perhubungan dan akan terus menyurati sampai kantor syahbandar pelabuhan Batam dievaluasi.”Jika tidak diindahkan, kami akan demo,” tegasnya.

Sementara Regional Manager  PT Bahari Eka Nusantara, Aris Wibowo mengatakan, pengusaha pelayaran dipersulit oleh tingginya tarif labuh tambat yang diterapkan oleh BP Batam. Namun ketika BP Batam sudah mulai membuka diri dengan menurunkan tarif dan menjalin komunikasi, malah kantor syahbandar masih berkutat dengan masalah klasik seperti mempersulit birokrasi.“Ini bertentangan dengan keingingan Presiden yang menginginkan agar izin dipermudah dan jangan beranak pinak lagi,”ujarnya.

Aris yang datang dari perusahaan pelayaran mengakui tugas kantor syahbandar pelabuhan Batam telah diatur dalam Peraturan Menteri (PM) 36/2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan di Batam.“Dalam PM tersebut sudah mengatur dengan jelas tugas masing-masing eselon. Sehingga tak perlu disposisi Kepala Kantor karena sudah ada bidang-bidangnya,” terangnya.

Ia juga mengatakan setiap kebijakan yang diterapkan akan diikuti, tapi pelayanan harus diperbaiki.“Sudah dua tahun kami menderita. Konsep BP Batam saat ini yang mendukung investasi harus didukung oleh instansi lainnya seperti syahbandar Batam,” harapnya.

Aris Wibowo menambahkan, susahnya mendapatkan surat izin tersebut sudah dialami semenjak Bambang dipilih menjadi Kepala Kantor Pelabuhan Batam. “Sudah lama, tapi waktu itu kami fokus saja sama BP Batam tapi sekarang sudah beda, pimpinan BP Batam sudah berganti dan iklimnya sudah baik. Tinggal di bagian pelabuhan ini saja yang perlu pembenahan,” ujar Aris saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Kemudian, kendala surat izin tersebut juga dipertanyakan oleh pengusaha dari luar negeri. “Mereka sampai heran, kenapa kok lama sekali surat izinnya keluar, kalau dibandingkan dengan Singapura, kita kalah jauh. Itu yang disampaikan mereka karena barang dari mereka lama masuk, begitu juga barang dari Batam lama juga keluar,” sebutnya.

Akibatnya, para pengusaha mengalami kerugian sampai ratusan juta rupiah karena harus membayar biaya keterlambatan.”Kapal-kapal yang akan berlabuh atau berlayar itu ada yang membawa kebutuhan pokok masyarakat juga dan kegiatan ekspor-impor juga pasti terhambat,” kata Aris.

Sementara Kepala Pelabuhan Laut Batam, Bambang Gunawan yang coba dikonfirmasi terkait berbelit belitnya birokrasi pelayanan di kantor tersebut, hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi. Menurut petugas Sekuriti di kantor Kanpel Batuampar Kepala Kantor tidak berada di tempat.(rm/mawardi)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Pemko Batam Lelang 6 Posisi Untuk Pejabat Eselon IIB

Gunawan ramadhan

BP Batam dan Bintang 99 Persada Bangun Pelabuhan Batuampar

pimred pimred

Amsakar : Pembentukan Provinsi Batam Hanya Sebatas Wacana

Gunawan ramadhan