BATAM KEPRI

Lahan Belum HPL, Tanaman Warga Juga Belum Diganti Rugi Pembangunan Waduk Sei Gong Menyalahi Ketentuan

BARELANG, RAKYAT MEDIA-Pembangunan Sungai Gong di Barelang Batam terus menjadi sorotan dan menyalahi aturan. Pasalnya selain lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek waduk tersebut belum memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tanaman milik rakyat di sekitar proyek tersebut juga belum diganti rugi.

Namun Badan Pengusahaan (BP) Batam, melalui Deputi IV BP Batam, Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto menegaskan, tahun 2018 proyek pembangunan Waduk Sei Gong tersebut tetap dilanjutkan dan segera akan diselesaikan, waduk tersebut akan selesai dibangun.“Tak akan molor. Tahun depan selesai,” ujarnya, kepada wartawan Selasa (28/11/2017) di Batam Centre.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan mengatakan progres pembangunan sudah mencapai 60 persen.“Waduk Sei Gong dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih di kota Batam disamping waduk-waduk lainnya yang telah beroperasi,” katanya.

Sumber air bersih sangat diperlukan karena pada tahun 2020, Batam diprediksi akan mengalami krisis air bersih. Namun di sisi lainnya, pembangunan waduk Sei Gong juga menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas bermukim dan bercocok tanam.

Makanya BP Batam akan memberikan semacam sagu hati atas tanaman warga yang terkena imbas dari pembangunan waduk.”Sudah ada tapi untuk yang ditanam di Alokasi Peruntukan Lain (APL). Luasnya sekitar 40 persen,” paparnya.

Pantauan di lapangan, luas lahan yang tergenang akibat pembangunan waduk sudah mencapai sekitar 700 hektare.”Sisanya ini masih dibicarakan kembali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Harus clear, boleh dibayarkan atau tidak,” jelasnya lagi.

Untuk besaran tarif sagu hati atas tanaman warga, BP Batam sudah menetapkannya. Namun, untuk detailnya, Binsar menyarankan awak media untuk menanyakannya kepada tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan (PDPL).“Pembayaran ganti rugi tanaman untuk di APL belum dilakukan. Tinggal menunggu jadwal saja,” ujar Binsar(rm/red).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Senin, KPK Akan Memeriksa 24 Kepala Dinas di Kepri Terkait Kasus Grantifikasi Gubernur Nonaktif Nurdin Basirun

pimred pimred

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo : Verifikasi Perusahaan Media Masih Terus Dilakukan

pimred pimred

Penambahan Kursi DPR Diharap Tingkatkan Anggaran DPRD Kepri

Gunawan ramadhan