ANAMBAS KEPRI KORUPSI

BPK RI Temukan Indikasi Penyimpangan Proyek Dinas PUPR Kabupaten Anambas Miliaran Rupiah

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri menemukan indikasi penyimpangan sejumlah pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Anambas. Indikasi penyimpangan tersebut diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas Tahun 2018 Nomor. 16.C/LHP/XVIII.TJP/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan menganggarkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp248.156.963.460,29 dengan realiasasi sebesar Rp227.140.347.224,00 atau sebesar 91,53% dari pagu anggaran. Dari realisasi tersebut terdapat untuk anggaran pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp84.126.407.735,00. Namun dalam pelaksanaannya sejumlah proyek ditemukan trindikasi penyimpangan yang merugikan negara

Dimana pelaksanaan proyek yang terindikasi penyimpangan tersebut antara lain pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD Tarempa tidak selesai 100% karena masih terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kontraktor pelaksana tidak dapat memperbaiki dan melengkapi pekerjaan karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai.

Dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Anambas ditemukan PT Debitindo Jaya selaku kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan  tersebut 100 persen, sehingga kekurangan Volume Pekerjaan yang berpotensi merugikan Negara mencapai Rp1.344.300.491,83

Tak hanya itu, kebobrokan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Anambas pada tahun anggaran 2018 lalu, dari hasil laporan pemeriksaan BPK, ada empat paket pelaksanaan proyek di dinas PUPR Anambas juga ditemukan indikasi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Ke empat paket proyek tersebut antara lain Pekerjaan pembangunan Jalan Piabung-Muntai SMK Kecamatan Palmatak dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp Rp702.656.184,04 serta Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp141.546.435,04

Pekerjaan Pembangunan Jalan Piabung Muntai SMK Kecamatan Palmatak dilaksanakan oleh PT Abutra Perkasa berdasarkan kontrak nomor 02.LU/SP-HS/PEMB.JLN-APBD/DPUPRPRKP-BM/4.2018 tanggal 13 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.997.184.148,35. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 dengan pengawasan dilakukan oleh CV Kenen Konsultan.

Selain pekerjaan pembangunan jalan Piabung SMK yang ditemukan kekurangan volume pekerjaan, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A Sebesar Rp555.473.647,83. Berdasarkan kontrak diketahui bahwa volume pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A sebesar 3.047,22 m3 dengan harga satuan item pekerjaan Lapisan sebesar Rp1.544.164,81 sehingga nilai item pekerjaan tersebut sebesar Rp4.705.409.892,33.

Namun dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK di lokasi pekerjaan atas 20 titik sample diketahui terdapat pekerjaan yang terpasang sebesar 2.687,50 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 359,72 m3 (3.047,22 m3 – 2.687,50 m3) atau sebesar Rp555.473.647,83. Kemudian kekurangan Volume Pekerjaan Laston Lapis yang belum diselesaikan kontraktor Sebesar Rp147.182.536,21

Dalam kontrak biaya volume pekerjaan Laspon Lapis  sebesar 2.033,61 ton. Bahkan dikontrak juga telah ditentukan harga satuan pekerjaan Laston Lapis setiap ton sebesar Rp2.404.356,06 atau sebesar Rp4.889.522.527,18 (2.033,61 x Rp2.404.356,06). Dalam spesifikasi kontrak telah ditentukan tinggi pekerjaan Laston Lapis adalah setinggi 6 cm ternyata dalam pelaksanaannya pekerjaan laston terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp147.182.536,21.

Kemudian kekurangan Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Rewak-KusikKecamatan Jemaja yang di biayai memakai dana DAK Sebesar Rp669.971.803,59. Pekerjaan Peningkatan Jalan Rewak-Kusik Kecamatan Jemaja tersebut dikerjakan oleh PT Varia Indah Lestari berdasarkan kontrak nomor 01.LU/SP-HS/PEMB.JLN-APBD/DPUPRPRKP-BM/3.2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.688.783.933,00.  Namun dalam pelaksanaannya ternyata pekerjaan proyek tersebut ditemukan kekurangan volume Pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A Sebesar Rp626.450.569,85.

Berdasarkan kontrak diketahui harga volume pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A sebesar 3.105,00 m3 dengan harga satuan sebesar Rp1.566.740,44 atau Rp4.864.729.066,20 (3.105,00 x Rp1.566.740,44).  Dari hasil pemeriksaan BPK menemukan kekurangan volume atas Lapisan Pondasi Agregat Kelas A sebesar 399,84m3 sebesar Rp626.450.569,85.

Tak hanya itu, pekerjaan Peningkatan Jalan Genting-Desan Kecamatan Siantan Selatan dilaksanakan olehPT Putra Bentan Karya sesuai kontrak nomor 03.LU/SP-HS/PEMB.JLN-APBD/DPUPRPRKP- BM/6.2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.413.202.906,00.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, ketika dikonfirmasi rakyatmediapers.co.id, Sabtu (18/10/2019) melalui WhatsApp minta kepada awak media ini,  untuk teknisnya agar menanyakan langsung kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

“Itu bukan penyimpangan, itu kan hasil dari pemeriksaan BPK ada kekurangan volume pekerjaan ada juga kelebihan volume. BPK sebagai badan pengawas wajarlah untuk menyampaikan kepada Pemda dari hasil kerjanya supaya Pemda menindaklanjuti dengan meminta kepada pihak pelaksana mengembalikan ke kas daerah dengan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang,”tulis Haris.

Diakhir tulisannya Bupati Anambas, membantah jika hasil laporan pemeriksaan BPK tersebut dikatakan penyimpangan.” Itu bukan penyimpangan, kalau penyimpangan itu sudah korupsi,”kata Haris. Terkait dengan banyaknya sorotan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018. Bupati KKA itu enggan untuk menjawabnya secara mendetail.

Menurut Haris, kalau dilihat dari sorot menyorot BPK anda langsung saja menanyakan ke dinas biar dinas yang lebih terang benderang menjelaskannya.”Saya sudah sampaikan dengan seluruh  OPD jangan coba-coba bermain dengan proyek,  kalau BPK pakai sorot ada penampakan indikasi saran saya langsung saja ke yang bersangkutan,”jawab Haris.***

Penulis : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Polda Kepri Tangkap 196 TKI Ilegal Berangkat Ke Malaysia

rakyatme

Suhar Dilantik Jadi Kepala Dinas Tata Kota

Riski perdana

Kapolda Kepri: TKI Ilegal Diberangkatkan Saat Petugas Lengah

Riski perdana