Ketua LSM Barelang Yusril Koto dan Babinkamtibmas Serma Sugiarto
BATAM HUKUM KEPRI NUSANTARA

Kehadiran Juru Parkir Liar di Pertokoan Grand BSI-Dotamana Resahkan Pemilik Ruko

BATAM, RAKYATMEDIA-Kehadiran juru parkir (Jukir) liar  di sejumlah kawasan di Kota Batam semakin meresahkan masyarakat. Salah satunya di kawasan pertokoan Grand BSI-Dotamana, Batam Centre. Puluhan pemilik toko menolak kehadiran juru parkir yang melakukan pengutipan retribusi parkir terhadap kenderaan baik sepeda motor maupun mobil yang parkir di depan toko mereka.

Pasalnya, selain kehadiran juru parkir liar tersebut tidak berkoordinasi dengan RT/RW setempat. Surat Tugas juru parkir atas nama Saut Manurung sebagai Koordinator lapangan, Florianus Kewaman dan Danner Simbolon sebagai pendamping dengan No.030/SPT-Parkir/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani J. Alexander Banik selaku Kepala UPTD Pelayanan parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, diduga surat palsu karena tidak menggunakan stempel basah.

Yusril Koto Ketua LSM Barelang sedang melakukan pertemuan dengan para juru parkir di Kompllek Perumahan Grand BSI

Selain itu, jalan di kawasan pertokoan Grand BSI yang dikutip jasa parkir terhadap berbagai kenderaan bermotor baik mobil maupun sepeda motor juga masih dikelola oleh pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sehingga kehadiran juru parkir mengutip retribusi parkir bisa dianggap sebagai pungutan liar.

Yusril salah seorang pemilik ruko yang mewakili puluhan pemilik toko Grand BSI kepada rakyatmedia menjelaskan, pihaknya menolak tegas adanya pengutipan retribusi parkir di depan ruko mereka sebelum ada aturan hukum yang jelas. Sebab, kata Yusril, jalan di kawasan pertokoan Grand BSI masih dikelola oleh pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, fasilitas jalan depan ruko mereka juga masih dirawat oleh pengembang

“Sebelum ada aturan yang jelas, kami menolak adanya pengutipan retribusi parkir di depan halaman ruko kami, kehadiran juru parkir di kawasan ini kami anggap pungutan liar, tidak ada kontribusi pemerintah kota Batam terhadap jalan tersebut, jadi kami menolak pengutipan retribusi di depan halaman ruko kami,”tegas Yusril.

yUSRIL Koto pemilik ruko yang juga aktivis LSM kota Batam, menunjukan Surat Tugas para Jukir yang tidak memiliki stempel

Yusril yang juga merupakan aktivis dan Ketua LSM Barelang menyebut, Pemko Batam dinilai linglung menghadapi divisit anggaran hingga kebablasan memungut retribusi parkir di halaman ruko sehingga meresahkan pemiliknya. Mau pungut hak tapi Pemko Batam tidak punya kontribusi dan parahnya lagi pungutan retribusi parkir mandiri tidak dilandasi aturan yang jelas,”kata Yusril tegas

Padahal kata Yusril, pungutan retribusi parkir sudah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam nomor 3 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Selain itu, fasilitas jalan, penerangan umum dan saluran air di komplek ruko masuk dalam harga ruko yang dibayar pemilik. Hingga saat ini jangankan fasilitas, rambu dan marka parkir dan kontribusi Pemko Batam terhadap jalan maupun halaman ruko Grand BSI tidak ada,” Jadi aneh, halaman ruko milik pemilik ruko kok bisa-bisa dipungut retribusi parkir,”kata Yusril heran

Untuk menyelesaikan masalah keributan antara juru parkir dan Yusril Koto tersebut yang terjadi pada Jumat pagi, Jumat (14/2/2020) malam Yusril Koto beserta sejumlah pemilik Ruko diantaranya Jupen, Novi Andri dan Ketua RT setempat beserta juru parkir mengatakan pertemuan dengan para jukir diantaranya Saut Manurung, Florianus Kewaman dan Danner Simbolon. Namun dalam pertemuan tersebut diputuskan para jukir tidak diperbolehkan melakukan pengutipan uang parkir di kawasan tersebut sebelum ada ketentuan hukum yang jelas. Pertemuan tersebut diadakan di komplek perumahan BSI.***

Penulis : Rendi F

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

NU Kabupaten Tasik Dukung Penegakan Supremasi Hukum

pimred pimred

Bea Cukai Batam Periksa 35 Kontainer Limbah Plastik Berbagai Bentuk

pimred pimred

Gugat Pilpres, Bambang Widjojanto Ingatkan MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator

pimred pimred