BATAM HUKUM KEPRI

Ada Proyek Pembangunan “ Siluman “ di Kantor Perwakilan Hukum dan HAM Kepri Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Pembangunan dikiri-kanan kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Kepri di Batam yang berlokasi persis di belakang Rumah Sakit Elisabert Batam Centre terkesan tak bertuan dan tidak jelas karena tidak ada plang papan proyek yang terpampang di depan kantor tersebut. Ketika ditanya kepada para pekerja mereka juga tidak ada yang mengetahui hal itu.

Pembangunan gedung yang terkesan dipaksakan ini juga tidak jelas bertujuan untuk apa?. Karena selama ini kantor tersebut sejak selesai dibangun tidak berfungsi dan tidak digunakan. Bahkan jarang terlihat ada pegawai di kantor tersebut. Namun belakangan ini di kiri-kanan kantor dua lantai itu justru ditambah bangunan gedungnya tak jelas entah digunakan untuk apa. Karena di papan nama proyek yang dipajang di depan pembangunan kantor itu tidak ada tertulis pembangunan itu untuk apa?

Bahkan di papan nama proyek yang dibuat pakai spanduk, tidak jelas sebab tidak ada tertulis berapa besar anggaran proyek itu, dari mana diperoleh anggarannya dan berapa lama pengerjaannya. Bisa jadi proyek tersebut dibuat hanya untuk menyerap anggaran di akhir tahun 2019 ini sehingga patut dipertanyakan pembangunan gedung di kantor Kementerian Hukum dan HAM Kepri.

Padahal sudah ada ketentuannya setiap proyek tanpa papan nama informasi merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor  14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tak hanya itu, ketentuan keterbukaan atau transparansi tersebut dilaksanakan mulai dari pelaksanaan tender atau lelang proyek yang dilakukan di badan publik. Dalam pasal 25 Perpres nomor 70 tahun 2012 juga disebutkan dengan jelas mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, dan papan pengumuman resmi. Namun kantor Perwakilan Hukum dan HAM ini justru melanggar hukum.***

Editor : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Ketua DPRD Karimun Laporkan Sekwan ke Polisi

Gunawan ramadhan

Divonis 2 Tahun, Ahok Langsung Dijebloskan ke Penjara

Gunawan ramadhan

Ditreskrimum Polda Kepri Gerebek Perjudian Berkedok Gelper Kungfu Game di Hotel Formosa

pimred pimred