DOMPAK KEPRI KORUPSI

Ruangan Kepala Dinas PU, Pariwisata dan Pendidikan Kepri Digeledah KPK

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9/2019) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Menurut salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di kantor Dinas PUPR, penggeledahan mulai dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB.”Ada sekitar tujuh petugas mengenakan seragam bertulis KPK dan masker penutup wajah yang datang ke sini,” tuturnya.

Penggeledahan ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan tujuan penggeledahan tersebut. Petugas lembaga antirasuah itu juga masih berada di dalam ruangan Kantor Dinas PUPR Kepri.

Selain Dinas PU, KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Muhd Dali,”Ada lima orang petugas (KPK) di ruangan saya,” kata Dali di Disdik Kepri, Selasa.

Dali mendampingi penggeledahan di ruang kerjanya. Beberapa kali dia keluar ruangan.
“Saya belum tahu,” ucap Dali saat ditanya penggeledahan dalam kasus apa.

Sekitar sejam berada di dalam ruangan Kadisdik Kepri, lima anggota KPK kemudian keluar, lalu masuk ke ruangan sebelahnya. Mereka tidak ingin mengomentari kasus yang sedang ditangani.

Sementara di Dinas PU Kepri, sebanyak tujuh anggota KPK menggeledah ruang kerja Kepala PU Kepri Abu Bakar. Sejumlah staf di PU Kepri mengatakan bahwa Abu Bakar jarang masuk kantor setelah KPK memeriksa dirinya.”Kami sulit untuk koordinasi dengan pimpinan dalam 2 bulan terakhir,” kata sala seorang staf

KPK masih mendalami kasus dugaan gratifikasi izin reklamasi Tanjung Piayu, Batam, setelah mendapatkan sejumlah data terkait dugaan suap jabatan di Pemprov Kepri.
Sebelumnya puluhan kepala dinas dan pejabat eselon III Pemprov Kepri diperiksa di Mapolresta Barelang, termasuk Dali.

Tak hanya dua instansi yang digeledah penyidik KPK, kantor Dinas Pariwisata di gedung B1, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak. Sebanyak tujuh penyidik KPK mengenakan rompi cokelat muda dan masker penutup wajah tampak menggeledah ruangan sekretariat Dinas Pariwisata.

Penggeledahan ini turut disaksikan oleh sejumlah pegawai yang berdinas di kantor tersebut. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang pun ikut mengawal.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penggeledahan dilakukan pihaknya di sejumlah kantor dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.”Kegiatan ini masih berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun,” kata Febri

Bahkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau, penyidik KPK juga menggeledah mobil dinas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Hendriza. Dari mobil yang terparkir di depan Gedung C, Komplek Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang itu. Petugas KPK tampak mengamankan sebuah tas samping diduga berisi dokumen, di antaranya kuitansi pembayaran.

Belum diketahui pasti terkait kasus apa penggeledahan dilakukan. KPK sampai sejauh ini belum memberikan keterangan resmi. Kegiatan penggeledahan ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian berseragam lengkap senjata laras panjang.

Kepala Disdik Kepri Muhamad Dali seusai penggeledahan KPK di ruang kerjanya, Selasa, mengatakan, dokumen yang dibawa KPK berupa laporan kegiatan bulanan mulai Januari-Desember 2018 dan Januari-Agustus 2019. Dokumen itu disita untuk memperkuat barang bukti di pengadilan terkait kasus dugaan suap jabatan yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

KPK hanya menyita dua bundel dokumen.”Penggeledahan ini terkait kasus suap jabatan yang melibatkan Pak Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif,” kata Dali.

Penggelapan dilaksanakan sekitar pukul 09.30 WIB. Penyidik KPK datang lebih dulu ke Disdik Kepri, namun mereka belum melakukan penggeledahan hingga Dali tiba ke kantornya seusai mengikuti upacara HUT Perhubungan.

Dali mengatakan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepri sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tidak memberi uang kepada Nurdin Basirun untuk mendapatkan jabatan eselon II tersebut. Dali naik jabatan dari Kepala Bidang SMK menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kepri pada Juli 2018.”Saya ikuti proses, ikut open bidding. Tidak, tidak ada uang atau hadiah yang saya berikan kepada gubernur saat itu,” katanya.

Dali belum pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Ia mengaku tidak mengetahui kaitan dirinya dengan kasus yang ditangani KPK tersebut.”Saya agak kaget, terkejut, tiba-tiba dapat informasi KPK sudah tiba di kantor,” katanya.***

Editor : Mawardi

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Program Sabtu Bersih Wujudkan Karimun Asri

rakyatme

Pungli Marak di Imigrasi Gedung Sumatera Batam Centre, Biaya Pengurusan Kitas Dipatok Rp 6 Hingga Rp 7 Juta

Riski perdana

Jalan Sei Tamiang Sekupang Rawan Aksi Begal

pimred pimred