BATAM KEPRI UMUM

Media Yang Telah Terverifikasi Faktual Dewan Pers Akan Diberi Barcode Khusus

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Dewan Pers terus melakukan perapian data, program tersebut terus dilakukan. Bagi media yang telah terverifikasi faktual Dewan Pers segera diberi barcode khusus. Barcode ini langsung tersambung ke situs Dewan Pers yang menampilkan identitas dari media tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri CH Bangun, saat melakukan pertemuan dengan Ketua SPS Kepri Marganas Nainggolan, Kamis (5/9/2019) pagi di Batam, “Saat ini program dan perapian data sedang kami lakukan di Dewan Pers, target Desember sudah selesai,”ujarnya.

Mantan Sekjen PWI Pusat ini, menjelaskan langkah tersebut diambil Dewan Pers mengingat saat ini cukup banyak media-media yang belum terverifikasi, namun mencantumkan logo Dewan Pers, seolah-olah mereka telah terverifikasi.

“Kalau untuk media yang telah terverifikasi faktual, tak jadi masalah, tapi kalau logo tersebut tayang atau terbit di media yang belum terverifikasi, ini yang tidak dibenarkan,” sebutnya.

Menurut mantan Pemred Warta Kota itu ada kurang lebih 300-an media yang telah lulus verifikasi administrasi menunggu untuk diverifikasi faktual.“Makanya tim verifikasi kita terus melakukan verifikasi ke daerah-daerah, sebagian daerah terbantu dengan adanya Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang diberi mandat untuk memverifikasi perusahaan pers, tapi di daerah-daerah lain yang SPS-nya kurang aktif, Dewan Pers harus langsung turun tangan,”jelas Hendri.

Di Kepri, SPS Pusat telah memberi mandate kepada SPS Kepri untuk melakukan verifikasi media. Tim ini terdiri dari tiga orang yakni Marganas Nainggolan sebagai Ketua SPS Kepri, Haryanto Wakil Ketua SPS Kepri dan Novianto, Wakil Sekretaris SPS Kepri.

“Media-media yang sudah terverifikasi administrasi boleh mengajukan permohonan verifikasi faktual ke SPS Kepri,” kata Marganas Nainggolan.

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi SPS Kepri nantinya akan diserahkan pada Dewan Pers agar dikeluarkan status terverifikasi faktual terhadap media tersebut.“Tapi tentunya sesuai dengan aturan Dewan Pers, semua persyaratan media harus lengkap, termasuk kantor, peraturan perusahaan, akte notaris berkategori khusus perusahaan pers, BPJS ketenaga kerjaan dan lain-lain,”kata marganas.(rm/rudi)

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Pemuatan KTP Gratis di Lapas Batam Diduga Berbau Politis

pimred pimred

Pengalaman 3 Hari Mengikuti UKW di LPDS Jakarta

pimred pimred

Agussahiman : Tugas Tim Saber Pungli Bukan Untuk Menangkap

Riski perdana