BATAM BISNIS KEPRI

Masyarakat dan Pengusaha Tolak Walikota Batam Merangkap Ex-officio

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kisruh penujukan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP berlanjut hingga saat ini. Ratusan pegawai BP Batam beramai-ramai menandatangani petisi penolakan, Kamis (9/5/2019) sore di Gedung BP Batam. Mereka tampak khawatir, akan ada perubahan yang negatif jika Wali Kota Batam menduduki kursi Kepala BP Batam sebagai ex officio.

Selain itu, masyarakat Batam meyakini dan meragukan kemampuan Walikota Batam, HM Rudi, dalam mengembangkan pembangunan dalam bidang industri, pariwisata serta alih kapal yang selama ini dilakukan oleh BP Batam.

Masyarakat juga sudah mencium adanya upaya kepentingan politik pihak-pihak tertentu untuk menguasai pengelolaan lahan di Pulau Batam. Karena, HM Rudi jelas masih merangkap sebagai pengurus DPD salah satu partai politik yang tetap tunduk pada pimpinan partainya yang memang dikenal terlalu berambisi untuk menguasai Batam. Masyarakat menilai, sejak kepemimpinan era Presiden Jokowi dan pengaruh pimpinan daerah partai pendukungnya, semua lini bidang pemerintahan, hukum dan perundung-undangan menjadi carut marut.

“Nuansa politik praktis semakin kental. Kita tau HM Rudi masih aktif sebagai pengurus partai politik dan tunduk kepada pimpinan partai yang selama ini terlalu berambisi untuk menguasai semua lini di Pulau Batam ini,” uja

Aksi Penolakan Ex-officio yang di gelar secara spontan oleh pegawai BP Batam dihalaman kantor BP Batam, sempat memanas, dikarenakan pihak Satpol PP meminta spanduk bertuliskan tolak Ex-officio segera diturunkan. Namun hal tersebut, mendapatkan perlawanan dari pegawai BP Batam yang bersiaga menjaga spanduk yang mereka telah pasang di beberapa titik aset milik BP Batam.

Sembari menanti dan siap bentrok dengan Satpol PP, karyawan BP Batam berpakaian putih dan ratusan Direktorat Pengamanan (Ditpam) membubuhkan tanda tangan di spanduk putih sepanjang 200 meter yang dibentang di depan Kantor BP Batam. Pembubuhan tanda tangan ratusan karyawan tersebut diiringi dengan orasi dari perwakilan karyawan dan mantan karyawan BP Batam serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan (SRK).

Menurut seorang perwakilan BP Batam, seluruh  karyawan BP Batam tidak ingin BP Batam dipimpin oleh Wali Kota Batam karena saat ini BP Batam telah bekerja sesuai dengan koridor. Hal yang sama diungkapkan oleh Akhmad Rosano Ketua Umum DPP LSM SRK, dalam orasi nya kepada karyawan BP Batam pihaknya bukan membela BP Batam, namun sebagai elemen masyarakat yang mengerti hukum dirinya tidak ingin Wali Kota ex-officio sebagai Kepala BP Batam karena belum adanya payung hukum untuk itu.“Kita minta Walikota Batam Ex-officio Dibatalkan,” Ujarnya.

Ironisnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan menyetop dualisme kepemimpinan di Batam. Darmin menegaskan BP Batam tidak dibubarkan.  Hanya saja, BP Batam nantinya akan dipimpin langsung Wali Kota Batam.”Rapat Kabinet Terbatas di Istana membahas tentang pengembangan Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam telah mengambil keputusan penting,” ujar Darmin Nasution dalam siaran persnya yang diterima batamnews.co.id pada 13 Desember 2018 lalu.

Darmin menambahkan, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Wali Kota Batam. Niat pemerintah pusat meleburkan BP Batam dengan Pemko Batam menuai reaksi sejumlah pihak. Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam menilai rangkap jabatan ini  melanggar undang-undang yakni UU nomor 53 tahun 1999 pasal 21.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan rangkap jabatan ini harus dijelaskan kepada pemangku kepentingan. Menata kelola kewenangan pembangunan di Batam tidak dapat dilakukan dengan ex officio. “Ini pasti ada masukan yang keliru kepada pak presiden,” ujar Jadi, Kamis (13/12/2018).

Jadi menjelaskan UU tidak bisa dianulir oleh Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan PP 46/2007 hanya menetapkan Batam menyeluruh KPBPB dan mengalihkan Otorita Batam (OB) menjadi BP, maka kepala BP Batam tidak bisa dirangkap oleh Wali Kota Batam. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) yang dijadikan dasar hukum untuk Ex-officio Kepala BP Batam merupakan revisi PP 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam.”Salah satu point dalam hal menimbang adalah mengatur Ex-officio kepala BP Batam, padahal PP 46 ini mengatur KPBPB, ini yang salah menurut kita,” ujar Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang.

Menurutnya jika ingin mengatur kewenangan Ex-officio Kepala BP Batam, lebih baik buat PP yang baru. Jika nantinya RPP tetap diteruskan dan PP juga dikeluarkan maka akan ada pelanggaran hukum.  “Jika diuji nanti di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mental juga,” katanya.

Para pengusaha di Batam meragukan kemampuan Wali Kota Batam yang juga sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keraguan itu menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Mereka khawatir Batam tidak mengalami kemajuan. Ketua Bidang Organisasi Dewan Koperasi Indonesia,Tony misalnya, menilai Keputusan yang dikeluarkan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu harus dikaji ulang.”Tentang persoalan dualisme, bukan dengan cara begitu untuk menyelesaikannya,” ujar Tony pada kesempatan yang sama.

Sementara itu Daniel Burhanuddin, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta agar jabatan kepala BP Batam dapat dilakukan fit and proper test. Agar yang menduduki Kepala BP Batam memang sesuai dengan kemampuannya. Keputusan Menko Perekonomian menjadikan Wali Kota Batam sebagai Ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam kian memantik pro kontra dari berbagai pihak. Kebanyakan tidak mendukung keputusan tersebut, termasuk juga dari kalangan pengusaha. Selain itu juga dari masyarakat.“Keputusan itu harus dikaji ulang, karena sangat tidak tepat,” ujar Ketua Lembaga Survey Batam, Muhammad Azhar beberapa waktu lalu

Kekhawatiran dari masyarakat itu juga banyak disampaikan kepada pihaknya. Karena ditakutkan menimbulkan kekacauan dan mengganggu iklim investasi di Batam. “Serta menghambat pertumbuhan ekonomi di Batam, karena antara BP Batam dan Pemko Batam adalah 2 (Dua) sistem yang berbeda,” kata dia.BP Batam merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berorientasi pada Pendapatan atau Penghasilan, sedangkan Pemko Batam yang berorientasi pada Penyerapan Anggaran.“Sebaiknya pemerintah pusat berkonsentrasi dulu pada penyelesaian berbagai persoalan yang ada di BP Batam, daripada buru-buru mengangkat Walikota sebagai Ex-officio Kepala BP Batam,” ujarnya.

Pemerintah pusat masih belum pasti memutuskan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam. Hal ini terbukti dengan belum finalnya rencana yang beberapa bulan terakhir digaungkan. Pada, Selasa (7/5/2019) lalu, Kementerian Koordinator Perekonomian masih mengumpulkan sejumlah stakeholder dari Batam untuk dimintai pendapat.

Dalam rapat di Kantor Kemenko Perekonomian yang dimulai sekira pukul 13.00 WIB, lembaga itu belum juga mengeluarkan kebijakan resmi terkait Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam. Bahkan, dalam undangan rakor yang disampaikan, agenda rapat yang dipimpin Sekretaris Kemenko Perekonomian adalah konsultasi publik terkait rencana Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sebanyak 200 massa dari berbagai LSM Kota Batam berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Perekonomian RI di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019) lalu. Mereka menyuarakan penolakan terhadap jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam. Orasi berlangsung selama dua jam sebelum akhirnya mereka berdialog dengan pihak kementerian.”Kita berdialog, kementerian sangat mengakomodir, dialog hampir tiga jam,” ujar Mulkansyah, Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Kepri, Selasa (7/5/2019).

Mulkan melanjutkan, pihaknya menolak ex-officio karena belum pernah dilakukan uji materi, dan menjadikan jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam bukanlah solusi memajukan ekonomi. Selain itu menurutnya, ex-officio juga sarat timbulnya praktik korupsi. Dia mensinyalir ada kepentingan dalam penerapan kebijakan ex officio tersebut.  Menurutnya BP Batam yang sebelumnya memang sebagai badan yang dibentuk untuk mengembangkan Pulau Batam sebagai kota industri punya peran berbeda dengan Pemko Batam.

Editor : Rudi Hartono

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Gubernur Kepri Lantik Dan Mutasi Pejabat Eselon II,III Dan IV

Riski perdana

Camat Sagulung Reza Khadafi : Penanganan Sampah dan Banjir Merupakan Prioritas

Riski perdana

Ketua PWI : Verifikasi Perusahaan Pers Masih Berlanjut

rakyatme