JAKARTA SELATAN KORUPSI NASIONAL

Jaksa KPK Ungkap 24 Kepala Dinas di Kepri Suap Nurdin Basirun : Kepala Biro Umum Rp1,4 M dan Kadis PUPR Rp 1 M

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkap ada 24 Kepala Dinas dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memberikan gratifikasi atau menyuap Nurdin Basirun Gubernur Kepri nonaktif. Selain uang gratifikasi dari OPD, Nurdin Basirun juga menerima suap dari sejumlah pengusaha di Kepri.

Hal itu tersebut diungkap Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Nurdin Basirun pada sidang pertama Rabu (4/12/2019) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Nurdin telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar Rp 4,228 miliar. Uang gratifikasi tersebut berasal dari pemberian pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan penerimaan lainnya,” kata jaksa KPK, M Asri Irwan.

Dikatakan Asri Irawan, khusus terkait penerbitan perizinan, Nurdin menerima gratifikasi berupa uang melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan seorang ajudannya, Juniarto. Penerimaan gratifikasi ini terjadi dalam rentang masa jabatan Nurdin selaku Gubernur Kepulauan Riau, dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

M Asri Irwan menyebutkan, Nurdin terbukti menerima gratifikasi dari pejabat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari Kepala Biro Umum Kepulauan Riau, Martin Luther Maromon sebesar Rp 1,4 miliar. Uang itu diberikan untuk mendukung keperluan Nurdin, seperti ibadah umrah. Kemudian, pada tahun 2017 Nurdin menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari Kepala Dinas PUPR Kepulauan Riau, Abu Bakar atas commitment fee sejumlah proyek. dari Kepala Dinas ESDM Kepulauan Riau Amjon sebesar Rp 10 juta untuk memenuhi kebutuhan hari raya Nurdin.  Selanjutnya, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yerri Suparna sebesar Rp 170 juta terkait pesetujuan tapak di Dinas Lingkungan 2018 dan Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah sebesar Rp 32 juta.

Selanjutnya Nurdin menerima gratifikasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zulhendri sebesar Rp 43 juta; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ahmad Nizar sebesar Rp 4,6 juta; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tigor Napitupulu sebesar Rp 10 juta. Berikutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil, Sardison sebesar Rp 9 juta; Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep sebesar Rp 144 juta; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Maifrizon sebesar Rp 59 juta; Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu, Azman Taufik sebesar Rp 20 juta dan Kepala Dinas Pendidikan Arifin Nasir sebesar Rp 60 juta. Kepala Biro Organisasi Korpri Any Lindawati sebesar Rp 2,5 juta; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aris Fhariandi sebesar Rp 18 juta; Kepala Biro Layanan Pengadaan Misbardi sebesar Rp 3 juta; Kepala Biro Kesejahteraan Tarmidi sebesar Rp 10 juta.

Kemudian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nilwan sebesar Rp 110 juta, dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Naharuddin sebesar Rp 10 juta; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andri Rizal sebesar Rp 55 juta; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi sebesar Rp 13,4 juta. Dari Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Firdaus sebesar Rp 23 juta, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Reni Yusneli sebesar Rp 20 juta; dan Kepala Dinas Pariwisata Buralimar sebesar Rp 100 juta. “Total penerimaan gratifikasi terdakwa yang berasal dari pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi serta ditambah dengan penerimaan dari Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri sebesar Rp 4,228 miliar,” ujar jaksa.
Dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) juga mengungkap sejumlah temuan uang yang diduga hasil gratifikasi saat KPK menggeledah rumah dinas mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Salah satunya yang diungkap jaksa KPK adalah temuan tas karton warna putih bertuliskan “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” berisi uang. “(KPK menemukan) 1  buah tas karton putih bertuliskan ‘Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’. Di dalamnya berisi uang dengan total Rp 659.900.000,” kata jaksa dalam paparannya di persidangan.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penjelasan dalam konteks apa tulisan “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” di tas itu dan keterkaitannya dalam kasus ini. Tak hanya di tas karton saja, KPK juga menemukan uang lainnya yang tersimpan di berbagai tempat, seperti dompet, tas jinjing, koper, ransel, kantong plastik, paperbag, kardus bertuliskan merek air mineral, hingga amplop bertuliskan nama suatu bank.

“Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan uang rupiah dan mata uang asing dengan total sejumlah Rp 3.233.960.000, 150.963 dollar Singapura, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal dan 34.803 dollar AS yang diduga merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019,” kata jaksa.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi. Penerimaan tersebut sebagian besar melalui Edy Sofyan yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Selain itu, juga melalui Budy Hartono yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Dalam persidangan tersebut eks Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan pengacara Nurdin, Samsul Huda saat sidang perdana Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/12/2019). “Setelah berkonsultasi dengan terdakwa maka kami berketetapan tidak mengajukan keberatan, kami minta jaksa membuktikan dakwaan,” ujar Samsul setelah berdiskusi dengan kliennya.

Selain itu, Samsul juga meminta jaksa KPK agar bisa menghadirkan saksi lebih dari satu dalam persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi. “Dengan berpegang pada prinsip asas peradilan cepat dan sederhana, kami berharap jaksa bisa mengajukan untuk didengar keterangan saksi mungkin bisa lebih dari satu,” kata dia.

Sebelumnya, Nurdin didakwa jaksa KPK telah menerima suap berupa uang sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dolar Singapura. Uang tersebut bersumber dari Kock Meng, Johanes Kodrat dan Abu Bakar selaku pihak yang mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut kepada Nurdin. Menurut jaksa, penerimaan suap itu melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Budy Hartono.

Jaksa menuturkan pemberian itu dimaksudkan agar Nurdin menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan ruang laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 di lokasi Piayu Laut, Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektar dan Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 di Pelabuhan Sijantung, Jembatan Lima atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektar. Keseluruhan gratifikasi yang diterima terdakwa pada kuurun waktu 2016-2019 sebesar Rp 4,22 miliar.***

Editor : Mawardi

 

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Polda Metro Jaya Bekuk Warga Negara China Sindikat Penipuan Online

pimred pimred

Presiden Jokowi : Peringatkan Cina Untuk Tidak Menyerobot Kedaulatan NKRI

rakyatme

Pengeluaran Anggaran Gunakan Invoice dan Nota Palsu : BPK RI Temukan Rp1,7 Miliar Penyelewengan APBD Bintan

pimred pimred