HUKUM JABODETABEK JAKARTA SELATAN NASIONAL

Terkait Kasus Suap Izin Reklamasi dan Gratifikasi Nurdin Basirun : Bobby Jayanto Mangkir Dipanggil KPK

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Tindak lanjut pengembangunan kasus suap izin reklamasi di Provinsi Kepri yang melibatkan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun berbuntut panjang dan menyeret sejumlah pejabat dan anggota DPRD. Lembaga anti rasuah ini dalam mengusut kasus tersebut tidak hanya fokus Kepada sejumlah pejabat yang telah ditahan.

Namun KPK juga menyeret sejumlah anggota DPRD Kepri dan Karimun, diantaranya adalah Bobby Jayanto anggota DPRD Keppri dan anggota DPRD Karimun. Bahkan sejumlah saksi yang akan diperiksa diantara ada seorang wanita bernama Elda Febrianasari Anugerah alias Bela. Elda disebutkan sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Kepri, yang menjadi serkeratis Nurdin Basirun. Belum diketahui apa peran Elda dalam kasus tersebut.

Namun nama Elda sempat heboh isu perselingkuhan antara Nurdin Basirun dengan Elda. Kasus itu sempat dilaporkan ke Polres Tanjungpinang oleh Elda. Elda melaporkan kasus itu sebagai sebuah fitnah terhadap dirinya.

Selain Elda, KPK juga memanggil Juniarto, Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri. Juniarto juga dikenal sebagai orang dekat Nurdin Basirun.”Dipanggil sebagai sebagai saksi untuk tersangka NBU (Nurdin Basirun),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (8/8/2019).

Selain Elda dan Juniarto, Bobby Jayanto, anggota DPRD Provinsi Kepri terpilih. Kemudian Nyimas Novi Ujiani, anggota DPRD Kabupaten Karimun. Nyimas diketahui adalah istri dari Sabari Basirun, abang Nurdin Basirun. Belum diketahui kaitannya dengan Nurdin. Pengusaha Batam Rury Afriansyah selaku Direktur PT Riau Utama Pratama. Perusahaan penambang pasir laut di Pulau Terong, Batam, Kepri juga ikut diperiksa KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK menetapkan Edy Sofyan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Budi Hartono Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri, dan Abu Bakar dari pihak swasta sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar pemberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri. KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya.

Namun beberapa saksi yang dipanggil KPK untuk diperiksa hanya satu yang memenuhi panggilan pada Kamis (8/8/2019). Dari lima saksi yang dipanggil hanya satu orang yang datang ke Gedung KPK di Jakarta yakni Juaniarto yang menjabat Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri.

Sedangkan empat saksi lain yakni Bobby Jayanto selaku Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rury Afriansyah yang merupakan Direktur PT Riau Pratama, Nyimas Novi Ujiani selaku Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Elda Febrianasari Anugerah, seorang PNS Provinsi Kepri mangkir. “Empat orang itu tidak datang,” kata  Febri Diansyah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat  KPK kepada Kamis (8/8/2019).

Febri mengatakan, kelima saksi tersebut diperiksa terkait suap dengan izin prinsip dan lokasi  pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. Serta penyidik juga mendalami keterangan saksi terkait pengetahuan saksi tentang dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun.”Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang minggu depan,” katanya.

Permainan Nurdin diketahui setelah tertangkap tangan oleh KPK menerima suap izin reklamasi Tanjungpiayu. Dalam kasus tersebut ditemukan barang bukti Rp 150 juta ketika OTT berlangsung. Pengembangan pemeriksaan KPK juga menggeledah beberapa tempat. Sejumlah uang diperkirakan sampai angka Rp 6 miliar diamankan di rumah dinas Nurdin Basirun, serta dokumen penting dari beberapa tempat lain.

Uang miliaran tersebut tidak hanya terkait suap izin prinsip. Tetapi juga uang gratifikasi yang diterima Nurdin sejak ia menjabat Gubrnur Kepri. KPK terus mendalami kasus tersebut hingga saat ini sudah 30 orang lebih saksi yang diperiksa.

Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun juga menerima setoran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikasi ini tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saat ini sedang didalami.”Indikasinya sudah ada, karena kasus ini ada dua yaitu suap izin reklamasi dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” ujar Febri Diansyah.

Lebih lanjut Febri mengatakan, beberapa uang tersebut didapatkan Nurdin Basirun dari gratifikasi yang diterimanya selama menjabat sebagai Gubernur.”Gratifikasi ini kami telusuri selama Gubernur menjabat,” kata Febri.

Kebanyakan, lanjut Febri, gratifikasi terkait perizinan didapat dari pemberian pihak lain diantaranya ada unit-unit dinas, atau OPD terkait di Kepri. “Ini perlu didalami apakah bentuknya setoran rutin ke atas atau pemberian-pemberian (dengan) tujuan lain,” katanya.

Untuk kasus gratifikasi, KPK memfokuskan kepada penerima sesuai pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”Langkahnya sekarang kami mengidentifikasi penerima melihat dari hubungan jabatanya,” kata dia.

Sementara Johannes Kenedy Haritonang, Pengusaha Panbil Grup, Jumat (9/8/2019) telah datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Johannes diperiksa sebagai saksi terkait pengembangan kasus suap dan gratifikasi dengan tersangka Nurdin Basirun.

“Ya hari ini Johannes Kenedy diperiksa sebagai saksi,” kata Febri Diansyah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK kepada wartawan, Jumat (9/872019).

Hingga saat ini KPK sudah periksa hampir 35 orang saksi terkait kasus Nurdin Basirun. Nurdin terjerat kasus suap dan juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. KPK menjerat Nurdin dengan pasal 12 B yaitu hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara.

Editor : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Seorang Ibu di Palembang Jual Bayinya Rp 20 Juta Untuk Pesta Sabu

pimred pimred

Menkominfo Bakal Tertibkan Media Online Tak Jelas

Riski perdana

Wali Kota Airin Akan Panggil Pengelola Gedung Roboh di Bintaro

Gunawan ramadhan