KESEHATAN PADANG SUMATERA BARAT

Masalah BAB di Jamban Sumbar Menampati Urutan ke-3

SUMBAR, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ketiga terbawah setelah Papua dan Kalimantan Tengah terkait proporsi perilaku buang air besar di jamban pada penduduk diatas 10 tahun yaitu masih dibawah 65 persen.

Direktur Sustainability Danone, CEO Cleanomic, dan CEO Toilet Rates mengatakan, salah satu faktornya yakni minimnya kesadaran perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan belum menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan dan hak setiap manusia.”Maka perlu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan di Indonesia termasuk di Sumbar,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.Menurutnya perlu peran swasta dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan NGO untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan PBB atau biasa disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals).

Beberapa program yang sudah dilakukan pemprov Sumbar yakni monev desa ODF (Open Defecation Free) bebas buang air besar sembarangan dan verifikasi kabupaten/kota ODF dan pemberian lebih dari 1700 jamban gratis kepada masyarakat.”Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak tantangan yang dihadapi. Saat ini baru 2 kabupaten dari 19 kabupaten di Sumbar yang ODF,” kata dia.

Dijelaskannya, menurut data BPS, potret sanitasi di Indonesia saat ini adalah 74.58 persen untuk akses sanitasi. Dari angka tersebut akses yang dapat dinilai termasuk sanitasi aman hanya 7.42 persen pada tingkat nasional.”Dapat dipastikan Indonesia tidak dapat mencapai target RPJMN 2019 untuk mencapai akses 100 persen,” paparnya.

Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, banyak sungai dan pantai sehingga BAB di sungai dan pantai sudah membudaya di masyarakat. Walaupun demikian Pemprov Sumbar berkomitmen untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang ODF.”Bahkan dulu di Pariaman terkenal dengan WC terpanjang. Untuk itu harus dimulai pendekatan bahwa BAB itu di WC bukan di sungai atau pantai,” ujarnya.

Irwan berjanji akan menyusun Peraturan Gubernur mengenai percepatan pencapaian ODF dan pembangunan sanitasi. Melalui Pergub, kepemimpinan, sosilisasi pentingnya sanitasi kepada masyarakat dan pelibatan sektor swasta.

Menurutnya, masalah sanitasi tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Maka, pemerintah daerah di berbagai tingkatan dan lini perlu membangun kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, penyedia layanan, pihak swasta termasuk mengoptimalkan potensi CSR sebagai sumber daya program.

“Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi harus ditingkatkan, mulailah stop Buang Air Besar Semabarangan.” tandasnya.(red/klp/rm)

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Kadis Kesehatan Pemprov Sumbar Berikan Tip Mencegah Kabut Asap

pimred pimred

Pemprov Sumbar Gelar Pasar Murah Jelang Lebaran

pimred pimred

Gubernur Sumbar : Harga Bahan Pokok Relatif Stabil

pimred pimred