Salah seorang jukir liar usai bertengkar mulut dengan pengendara roda dua di depan rumah makan Singpang Ampek Dotamana/Grande BSI
BATAM KEAUANGAN KEPRI KORUPSI NUSANTARA

Pengelolaan Parkir di Kota Batam Bobrok, Diduga Tiap Tahun Ratusan Miliar Retribusi Parkir Menguap

BATAM, RAKYATMEDIA-Pengelolaan retribusi parkir di Kota Batam dinilai sangat bobrok. Pasalnya sektor retribusi parkir yang semestinya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Batam. Tapi justru disinyalir menjadi sumber korupsi oknum pejabat tertentu. Betapa tidak, setiap tahun ratusan miliar retribusi parkir yang dipungut dari pemilik kenderaan baik roda dua maupun empat menguap tak jelas kemana raibnya.

Padahal potensi pendapatan daerah Pemko Batam dari sektor parkir ditaksir per tahunnya bisa mencapai ratusan miliar. Namun Pemko Batam hanya memasang target yang sangat rendah. Yakni pertahunnya hanya sekitar Rp 10 miliar. Masih mending kalau target yang ditentukan itu tercapai, tapi yang jelasnya setiap tahun target Rp 10 miliar tersebut sering tak tercapai.

Sektor retribusi parkir di Kota Batam jika dikelola secara professional, bisa menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemko Batam. Walaupun saat ekonomi sulit seperti saat ini, sektor tersebut tidak akan terdampak. Apalagi, jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam dari tahun ke tahun terus bertambah.

Pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang tercatat di Ditlantas Polda Kepri, kurang lebih mencapai 700 ribu unit baik roda dua maupun mobil dengan rincian roda dua 569.530 unit. Sedangkan roda empat 130.470 unit.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Rustam Efendi

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1/2012 tentang Parkir dan Retribusi, pungutan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000, dan kendaraan roda empat Rp 2.000. Bisa dihitung berapa potensi pendapatan dari sektor parkir di kota ini. Kalau diasumsikan, satu sepeda motor parkir sekali dalam sehari, maka potensi pendapatannya Rp 1.000 x 569.530 = Rp 569,5 juta sehari. Jika dikali 30 hari dalam sebulan angkanya Rp 17,8 miliar x 12 bulan atau satu tahun bisa mencapai Rp 213 miliar.

Demikian pula potensi parkir roda empat jika dihitung. Dengan asumsi satu mobil satu kali parkir dalam sehari, maka pendapatannya bisa mencapai Rp 260,9 juta per hari x satu bulan 30 hari = Rp 7,8 miliar. Jika dalam satu tahun Rp 7.8 miliar x12 bulan = Rp 93,9 miliar. Jika digabung total pendapatan parkir roda dua dan empat satu tahun bisa mencapai Rp 306 miliar. Itu baru hitungan satu kali parkir untuk 1 kenderaan. Padahal, satu kendaraan di Batam bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya beberapa kali dalam sehari, sehingga pendapatannya bisa lebih besar beberapa kali lipat.

Angka Rp 306 miliar itu lebih dari cukup untuk menutupi devisit anggaran Pemko Batam. Dengan kata lain, bisa digunakan untuk membangun berbagai proyek penting, jika benar-benar dikelola dengan baik dan benar. Namun sayang, dengan potensi yang begitu besar Pemko Batam hanya memasang target yang sangat kecil. Celakanya lagi, sudah dibuat targetnya sangat kecil tapi tidak trealisasi juga.

Salah seorang jukir liar yang hanya bermodalkan baju tengah memungut parkir depan U Bekry Cikitsu Batam Centre

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam mencatat realisasi pendapatan dari retrebusi parkir kota Batam, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp 3,1 miliar, tahun 2011 Rp 1,4 miliar, tahun 2012 Rp 3,2 miliar, tahun 2013 Rp 3,2 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 3,59 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 3,66 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 3 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 6 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 7.3 miliar (Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018). Namun jika diperhitungkan penerimaan rata-rata hanya sebesar Rp 3 miliar. Sangat jauh dari potensi yang ada. Bisa jadi ratusan miliar rupiah pendapatan dari retribusi parkir tersebut setiap tahun menguap masuk ke kantong oknum pejabat tertentu.

Diduga kuat, uang parkir tersebut mengalir ke kantong-kantong pribadi oknum tertentu. Bisa kita lihat sendiri, hampir setiap sudut ada juru parkir, bahkan jalan di komplek perumahan yang bukan area parkir juga dipungut. Pungutannya juga tanpa karcis parkir dan hal seperti ini sudah menjadi pemandangan umum.

Juru parkirnya juga banyak bergaya preman tak mau senyum. Baru muncul manakala kendaraan hendak meninggalkan lokasi parkir. Banyak warga yang jengkel dengan sepak terjang juru parkir. “Kerjanya hanya menerima uang, tukang parkirnya baru kelihatan ketika kenderaan hendak berangkat dari lokasi parkir,” ungkap seorang warga Batam menceritakan pengalamannya ditagih uang parkir.

Potensi parkir di Batam mencapai Rp 306 miliar dengan asumsi jumlah kendaraan dan lokasi parkir. Tapi angka tersebut hanya tinggal angka. Nyatanya, PAD dari sektor parkir ini benar-benar hancur. Paling tinggi bisa trealisasi hanya sekitar Rp 3 miliar per/tahun. Jauh dari harapan dan target. Bukan tahun ini saja, bahkan kegagalan mengelola sektor parkir ini sudah lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketua LSM Barelang Yusril Koto, ketika melakukan pertemuan dengan sejumlah jukir saat menolak pungutan retribusi di depan ruko mereka di komplek Dotamana/grand BSI karena lokasi tersebut bukan jalan umum

Bisa jadi, pendapatan retribusi parkir ini dengan mudah diselewengkan karena paling sulit diawasi. Tidak tercatat dan masih berdasarkan asumsi dan sistem setoran. Petugas dari Dishub Batam dan penanggungjawab titik parkir diduga ada bermain kongkalikong dalam penagihan setoran.

Pemerintah Kota Batam pernah ingin menerapkan parkir berlangganan, tapi tidak berjalan. Wali Kota Batam HM Rudi yang menggagas rencana tersebut tak berdaya untuk merealisasikannya. Entah apa sebabnya, sampai saat ini wacana tersebut hilang ditelan waktu.

Juru parkir liar juga marak di beberapa lokasi yang ada di kota Batam. Jalan perumahan dan jalan pertokoan yang saat ini dipungut retribusi parkir oleh sejumlah jukir liar dengan hanya bermodalkan baju seragam parkir dan foto cofi surat tugas untuk melakukan pungutan retribusi parkir.

Salah satu jalan perumahan dan pertokoan yang dipungut retribusi parkir adalah pertokoan Grand BSI. Belum lama ini puluhan pemilik ruko menolak kehadiran juru parkir yang melakukanm pungutan parkir di depan ruko mereka. Yusril Koto salah seorang pemilik ruko nyaris adu mulut dan mengusir juru parkir dari depan rukonya.

Salah satu spanduk penolakan pemungutan parkir yang dipasang pemilik ruko di komplek Dotamana/Grand BSI

Menurut Yusril yang juga aktivis LSM, halaman rukonya bukan lokasi parkir Rumija, akibat adanya juru parkir yang melakukan pungutan parkir di depan ruko mereka, membuat mereka resah,”Makanya kami menolak kenderaan pelanggan kami dipungut parkir. Karena berpengaruh kepada kami sebagai pedagang.

Menurut Yusril, semestinya Pemko Batam membantu mensejahterakan masyarakat, jangan malah jadi pemalak pungut retribusi parkir di halaman ruko kami yang bukan lokasi parkir rumija. Apa yang sudah dibuat Pemko untuk jalan ruko Grand BSI??. Mau pungut hak tunjukan dulu kewajiban,”kata Yusril

Menurut Yusril, Jukir liar kerap membuat pengendara kendaraan tidak nyaman. Mereka seakan terpaksa untuk memberikan uang receh. Padahal manfaatnya saat melakukan parkiran tidak ada. “Bantuin parkir aja nggak ada, pas kita jalan tiba-tiba Jukir nongol, wajahnya seram,”ujar yusril lagi

Para jukir banyak yang tidak mematuhi aturan. Kadang mereka seperti menodong pengendara dengan meminta uang parkir.  Di kawasan Batam kota, pengelolaan parkir terus menjadi sorotan. Bahkan beberapa Jukir beroperasi di atas pukul 22.00 WIB yang mana telah melanggar jam operasional yang sudah di tentukan. Warga mempertanyakan ketegasan Dinas perhubungan dan Satpol PP Kota Batam.”Harusnya ditertibkan. Saya kadang ngeri juga juru parkirnya kayak nodong. Baru kita parkir sebentar, mereka udah minta uang parkir.”kata beberapa pengendara kepada media ini.

Ironisnya, aparat berwenang terkesan pasif dalam menindaklanjuti dugaan tersebut. Padahal selama ini retribusi parkir yang diperoleh Pemko Batam sangat minim jauh dari target rata-rata setiap tahun hanya berkisar Rp 3 miliar saja.***

Penulis : Mawardi

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Kapolda Sumut : Hakim Jamaluddin Korban Pembunuhan Berencana

pimred pimred

Anang Family Karaoke di Didisain Nuansa Selfi Room

pimred pimred

Pencalonan Mustofa Wijaya Jadi Wagub Kepri Belum Memenuhi Persyaratan

Riski perdana