ANAMBAS KEAUANGAN KORUPSI

BPK Temukan Laporan Keuangan Pemkab Anambas Bermasalah : Kinerja Bupati Anambas Abdul Haris Bobrok

ANAMBAS, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kinerja Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris dinilai bobrok. Pasalnya, temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Anambas, sejak dipimpin Abdul Haris dua tahun belakangan ini bermasalah

Berdasarkan data yang diperoleh Koran Rakyat Media, dari Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kepri No.16.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tersebut terungkap, ada belasan item temuan dengan nilai puluhan miliar laporan keuangan Pemkab Anambas yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Dimana BPK mencatat bahwa Pemerintah kabupaten Anambas tidak patuh terhadap Undang-Undang, dan melaksanakan sistem pengendalian intern dan operasinya serta pokok-pokok kelemahan yang bermasalah dan belum memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditemukan BPK adalah permasalahan kekurangan penerimaan, dan permasalahan penyimpangan administrasi.

Bukti permasalahan ketidakpatuhan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, pada saat pemeriksaan, BPK mengintruksikan kepada pemkab Anambas yang diperiksa BPK mengintruksikan untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut ke kas daerah.

Sistem pengendalian intern dan operasinya serta pokok-pokok kelemahan yang bermasalah dan belum memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditemukan BPK adalah, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran kapitasi Puskesmas Tarempa, Puskesmas Palmatak, Puskesmas Letung, Puskesmas Jemaja Timur, dan Puskesmas Siantan Timur.

Kemudian penatausahaan persediaan pada dinas KPPKB Kabupaten Kepulauan Anambas tidak tertip, dimana realiasasi anggaran sebesar Rp 7.223.410.071 untuk sewa Gedung Kantor dan pembelian barang yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak tepat sasaran. Permasalahan sama juga terjadi anggaran penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sama sekali tidak memberi manfaat bagi pemerintah.

Dimana dari realisasi anggaran sewa rumah dinas/gedung/gudang/parker sebesar Rp7.966.317.101,00 tersebut, diantaranya Rp1.632.382.071 merupakan realisasi pada Sekretariat Daerah.  Namun dari hasil pemeriksaan BPK menemukan anggaran dan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penyediaan rutinitas kantor pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah diketahui terdapat anggaran sewa/gedung/kantor/tempat parkir yang direalisasikan bukan untuk operasional Sekretariat Daerah tetapi untuk sewa kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas (Polres) selama 330 hari kalender (periode 5 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) sebesar Rp598.950.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 008/SP2D-LS/4.01.3.7 tanggal 22 Februari 2018.

Tak hanya itu, realisasi anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahu 2018 dimana pencatatan saldo pada SP3B dan SP2B untuk setiap periode pelaporan tidak konsisten, terdapat pemotongan PPN dan PPh yang dilakukan pada saat anggaran digunakan dan dicatat tetapi disetorkan ke kas negara pada periode berikutnya bahkan sampai lewat tahun. Kemudian penyetoran bunga bank tidak dilakukan secara rutin sesuai periode pelaporan sehingga mempengaruhi saldo dana kapitasi secara keseluruhan.

Kemudian penatausahaan persediaan pada Dinas KPPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas BPK menemukan permasalahan tidak tertib. Dimana Obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan yang telah kadaluarsa tidak diadministrasikan secara memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menemukan identifikasi atas obat, BMHP dan alat kesehatan yang telah rusak dan kadaluarsa pada Balai Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT RSUD, dan UPT Puskesmas diketahui terdapat sebanyak 556.680 buah atau senilai Rp1.160.228.284.

Pencatatan persediaan pada UPT RSUD Palmatak juga tidak tertib, dimana berdasarkan hasil stock opname pada tanggal 27 Februari 2019, diketahui nilai persediaan yang tercantum pada berita acara stock opname persediaan obat dan perbekalan kesehatan Nomor 001/BA-SO/RSUDP.442/12.18 tanggal 31 Desember

2018 disajikan sebesar Rp1.940.650.635,00 dengan rincian obat pelayanan kesehatan dasar senilai 391.292.544,00, bahan medis habis pakai sebesar Rp 340.906.183, benang operasi sebesar Rp 361.184.040, bahan gigi sebesar Rp 22.536.156,00 reagen dan alat perlengkapan Labor 292.380.096, obat Non PKD senilai Rp 532.351.616. Selain itu, realisasi anggaran untuk pembangunan jaringan SPAM Mapolres Anambas Sebesar Rp98.163.000,00 pada Dinas PUPRPRKP tidak tepat dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Karena diketahui tidak terdapat permohonan pihak Kepolisian Resor untuk permintaan bantuan pembangunan jaringan SPAM di Mapolres Kabupaten Kepulauan Anambas, permohonan tersebut dibahas dan diputuskan pada saat rapat rapat internal tetapi tidak terdapat dokumentasi rapat tersebut.

Yang lebih parajh lagi, realisasi anggaran belanja modal untuk Barang yang Diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp6.444.897.071,00 pada Dinas Dikpora tidak tepat sasaran. Pada tahun anggaran 2018, Pemkab Anambas menganggarkan belanja modal pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp31.637.211.777 dengan realisasi sebesar Rp29.362.613.443 atau 92,81 persen serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp87.092.059.554,54 dengan realisasi sebesar Rp84.127.674.098 atau sebesar 96,60 persen

Tetapi dari realisasi belanja belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp98.163.000,00,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.819.400,00 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.412.077.671, BPK menemukan pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut tidak menggambarkan kondisi yang nyata. BPK menyatakan TAPD dan Tim Teknis Anggaran Pemkab Anambas tidak mempedomani ketentuan dalam menetapkan APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018.

Demikian juga Sekretaris Daerah dan Kepala BKD, BPK menemukan belum sepenuhnya mempedomani ketentuan dalam mengusulkan anggaran belanja sewa gedung/kantor. Hal sama juga terjadi permasalahan serupa pada Kepala Dinas PUPRPRKP dan Kepala Dinas Dikpora  DIKPORA tidak mempedomani

ketentuan dalam mengusulkan dan menetapkan Perubahan Anggaran BelanjaPemerintah Daerah (APBD-P) TA 2018. Selain itu, penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 25.000.000.000 yang diberikan secara bertahap pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera BPK menemukan sama sekali tidak memberikan manfaat terhadap keuangan daerah. Permasalahan pengakuan utang jangka pendek ditemukan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Salah satunya masalah utang jangka pendek pada dinas PUPRPRKP sebesar Rp8.182.012.387 ditemukan Tidak menggambarkan kondisi yang Senyatanya dan proses penerbitan SPP dan SPM tidak dilakukan sesuai kententuan.

Permasalah yang sama juga terhadap pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati sebesar Rp370.193.178 ditemukan tidak tepat. Dimana dari LHP BPK ditemukan pekerjaan pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp280.762.318, sehingga utang jangka pendek kepada kontraktor pelaksana

sebesar Rp370.193.178,91 tidak menunjukkan nilai yang senyatanya. Demikian juga pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan lanjutan pembangunan tambahan ruang RSUD Tarempa sebesar Rp799.865.501 ditemukan tidak tepat.

Selain itu permasalahan pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan peningkatan Jalan Genting-Desan Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp216.528.116,00 tidak tepat. Pengakuan utang jangka pendek atas pekerjaan pembanguna Jalan Putik-Teluk Pring Kecamatan Palmatak (Silpa DAK) sebesar Rp6.795.425.591,00 juga ditemukan tidak tepat

Yang lebih parah lagi, pengelolaan aset tetap pada Pemkab Anambas ditemukan tidaksesuai dengan ketentuan. Pasalnya penggunaan aset tetap oleh Perusda Anambas Sejahtera tanpa adanya perjanjian pemanfaatan asset. Bahkan LHP BPK aset tetap berupa gedung dan bangunan pada Dinas Dikpora Anambas hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Abdul Haris, Bupati Kepulauan Anambas ketika dikonfirmasi rakyatmediapers.co.id, Sabtu (18/10/2019) melalui WhatsApp minta kepada awak media ini,  untuk teknisnya agar menanyakan langsung kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

“Itu bukan penyimpangan, itu kan hasil dari pemeriksaan BPK ada kekurangan volume pekerjaan ada juga kelebihan volume. BPK sebagai badan pengawas wajarlah untuk menyampaikan kepada Pemda dari hasil kerjanya supaya Pemda menindaklanjuti dengan meminta kepada pihak pelaksana mengembalikan ke kas daerah dengan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang,”tulis Haris.

Diakhir tulisannya Bupati Anambas, membantah jika hasil laporan pemeriksaan BPK tersebut dikatakan penyimpangan.” Itu bukan penyimpangan, kalau penyimpangan itu sudah korupsi,”kata Haris. Terkait dengan banyaknya sorotan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018. Bupati KKA itu enggan untuk menjawabnya secara mendetail.

Menurut Haris, kalau dilihat dari sorot menyorot BPK anda langsung saja menanyakan ke dinas biar dinas yang lebih terang benderang menjelaskannya.”Saya sudah sampaikan dengan seluruh  OPD jangan coba-coba bermain dengan proyek,  kalau BPK pakai sorot ada penampakan indikasi saran saya langsung saja ke yang bersangkutan,”jawab Haris.***

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR, Pariwisata dan Pendidikan Provinsi Kepri : Ada Kepala Dinas Bakal Nyusul Jadi Tersangka

pimred pimred

Johanes Kenedi dan Kock Meng Kebali Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Nurdin Basirun

pimred pimred

PPPI Mendukung Langkah Kemendagri untuk Tertibkan Tata Kelola Parkir dari Ormas

pimred pimred