ANAMBAS KEAUANGAN KEPRI KORUPSI

BPK RI Temukan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas Bermasalah

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan banyak permasalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Anambas tahun 2018. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri, atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 nomor.16.B/LHP/XVIII.TJP/05/2019 tanggal 23 Mei 2019. Dalam LHP tersebut ada belasan item ditemukan permasalahan dengan nilai miliaran rupiah yang berpotensi merugikan keuangan negara

Permasalahan tersebut antara lain, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana Kapitasi PuskesmasTarempa, Puskesmas Palmatak, Puskesmas Letung, Puskesmas Jemaja Timur, dan Puskesmas Siantan Timur Belum Memadai. Penatausahaan Persediaan pada Dinas KPPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak tertib dan bermasalah

Penganggaran dan realisasi belanja sewa Gedung/Kantor dan Belanja Barang yang Diserahkan pada pihak ketiga tidak tepat sasaran senilai Rp7.223.410.071,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Perusahaan Daerah Kabupaten Anambas sama sekali tidak memberi manfaat. Pengakuan utang jangka pendek lainnya dilaporkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu Pengelolaan Aset tetap tidak sesuai dengan ketentuan, penganggaran dan Realisasi Belanja Sewa untuk Gedung/Kantor Polres Senilai Rp598.950.000,00 pada Sekretariat Daerah tidak tepat. Penganggaran dan realisasi belanja sewa untuk Gedung/Kantor SAMSAT sebesar Rp81.400.000,00 pada BKD tidak tepat.

Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal Pembangunan Jaringan SPAM Mapolres senilai Rp98.163.000,00 pada Dinas PUPRPRKP tidak tepat. Kemudian realisasi belanja modal untuk pembelian barang yang diserahkan kepada pihak ketiga Sebesar Rp6.444.897.071,00 pada dinas Dikpora dinilai BPK tidak tepat.

Selain itu anggaran penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sama sekali tidak memberikan manfaat. Demikian juga laporan utang jangka pendek lainnya pada Dinas PUPRPRKP sebesarRp8.182.012.387,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan proses penerbitan SPP dan SPM tidak sesuai kententuan.

Laporan pengakuan utang jangka pendek lainnya atas pekerjaan pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati sebesar Rp370.193.178,91 tidak tepat. Pengakuan utang jangka pendek lainnya atas pekerjaan lanjutan pembangunan tambahan ruang RSUD Tarempa senilai Rp799.865.501,00 tidak tepat. Selain itu, laporan bermasalah lainnya adalah pekerjaan peningkatan jalan Genting-Desan Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp216.528.116,00. Pembangunan jalan Putik-Teluk Pring Kecamatan Palmatak (Silpa DAK) sebesar Rp6.795.425.591,00 tidak tepat

Kemudian laporan utang jangka pendek pada Dinas SPPPAPMD sebesar Rp7.040.000,00 terjadi karena terdapat Kesalahan penginputan kode rekening pada DPPA. Yang lebih parah lagi laporan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas DIKPORA yang tidak Diketahui keberadaanya sejumlah 15 buah senilai Rp5.776.753.000,00.

Selain itu, pengelolaan rekening giro/tabungan juga dinyatakan tidak tertib, pemungutan retribusi tahun 2018 belum sesuai ketentuan dan terdapat piutang restribusi yang belum ditagih sebesar Rp8.735.340,00. Potensi kekurangan penerimaan pajak daerah minimal sebesar Rp2.626.102.424,26 dan kekurangan penerimaan retribusi jasa kepelabuhan sebesar Rp1.021.000,00. Belanja hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) belum dipertanggungjawabkan Sebesar Rp119.866.656,00. Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada dinas Dikpora dinyatakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.896.741.071,00.

Selanjutnya realisasi anggaran pegawai tA 2018 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp443.951.250,00. Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Luar Daerah pada  Balitbangpeda  tidak mempedomani Peraturan Bupati Kepulauan Anambas dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp6.537.500,00.

BPK RI juga menyatakan pengelolaan dana bergulir belum memadai dan berpotensi tidak tertagih sebesa Rp12.833.543.536,00.  Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada pengadaan kapal cepat penyeberangan rute Matak – Siantan – Jemaja terdapat aebesar Rp147.600.000,00 dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan Sebesar Rp186.234.605,00. Pembayaran biaya personil yang tidak sesuai kontrak pada pekerjaan jasa konsultansi di Dinas PUPRPRKP terdapat Sebesar Rp181.500.000,00.

Banyaknya masalah atas laporan keuangan Pemkab Anambas menunjukan bahwa Pemkab Anambas tidak mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Padahal laporan keuangan Pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai agar tidak terjadi kesalahan. Sebab pengendalian intern berfungsi sebagai lini depan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan.

Sementara Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, ketika dikonfirmasi rakyatmediapers.co.id, Sabtu (18/10/2019) melalui WhatsApp minta kepada awak media ini,  untuk teknisnya agar menanyakan langsung kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

“Itu bukan penyimpangan, itu kan hasil dari pemeriksaan BPK ada kekurangan volume pekerjaan ada juga kelebihan volume. BPK sebagai badan pengawas wajarlah untuk menyampaikan kepada Pemda dari hasil kerjanya supaya Pemda menindaklanjuti dengan meminta kepada pihak pelaksana mengembalikan ke kas daerah dengan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang,”tulis Haris.

Diakhir tulisannya Bupati Anambas, membantah jika hasil laporan pemeriksaan BPK tersebut dikatakan penyimpangan.” Itu bukan penyimpangan, kalau penyimpangan itu sudah korupsi,”kata Haris. Terkait dengan banyaknya sorotan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018. Bupati KKA itu enggan untuk menjawabnya secara mendetail.

Menurut Haris, kalau dilihat dari sorot menyorot BPK anda langsung saja menanyakan ke dinas biar dinas yang lebih terang benderang menjelaskannya.”Saya sudah sampaikan dengan seluruh  OPD jangan coba-coba bermain dengan proyek,  kalau BPK pakai sorot ada penampakan indikasi saran saya langsung saja ke yang bersangkutan,”jawab Haris.***

Penulis : Mawardi

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Wakil Bupati Meranti Buka Konferensi III PWI Kepulauan Meranti

rakyatme

Muhammad Rudi Lawan Terberat Soerya di Pilgub Kepri 2020

pimred pimred

Mall Pelayanan Publik di Batam Layani 340 Perizinan dan Non Perizinan

Riski perdana