Azmi Hidzaqi, Ketua Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)
NUSANTARA SULAWESI BARAT UMUM WAWANCARA

Stop Polemik Soal Kapolda Sultra, LAKSI Mengajak Masyarakat Bersinergi Atasi Wabah Corona

SULTRA, RAKYATMEDIA-Berawal dari video berdurasi 58 detik yang menayangkan kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) yang kembali masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi viral di sosial media. Video tersebut telah menyebar ke berbagai media sehingga memancing anggota komisi III DPR untuk mengomentari kasus tersebut, namun statmen dari beberapa anggota DPR tersebut justru memperkeruh suasana dengan meminta kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra.

Adapun video tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena dalam video tersebut disebutkan terdapat penderita  corona yang masuk ke Sultra, padahal telah ada pemeriksaan medis untuk para TKA sebelum di datangkan ke Sultra.

Kami sangat menyayangkan adanya statmen dari anggota DPR yang turut mengomentari miss informasi yang disampaikan oleh Kapolda Sultra soal kedatangan 49 TKA asal China. Kami menilai statmen dari anggota DPR yang menyudutkan Kapolda Sultra dapat memperkeruh suasana, apalagi adanya keinginan untuk mengevaluasi Kapolda Sultra merupakan langkah yang tidak tepat. Sudah  seharusnya DPR mendukung Polda Sultra dalam menindak para penyebaran berita hoax soal corona, desakan mencopot Kapolda Sultra  merupakan statmen yang tendensius sehingga menuai polemik yang berkepanjangan.

Selain itu, tak cukup alasan apabila Kapolda Sultra di copot lantaran salah dalam memberikan informasi soal kedatangan TKA dari China, karena hal itu hanyalah misskomunikasi. Sudah menjadi tugas polisi untuk mengantisipasi ganguan keamanan dari adanya berita hoaks.

Jika di telusuri sumber informasi Polda Sultra didapatkan dari pengelola bandara sebelum adanya klarifikasi dari pihak imigrasi sendiri, sehingga wajar adanya kekeliruan  miskomunikasi antara Polda Sultra dengan pihak kanwil imigrasi Sultra sendiri. Oleh karena itu kesalahan informasi tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak bisa di salahkan Polda Sultra terkait tindakan tersebut.

Kapolda mengatakan bahwa mereka siap untuk melaksanakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri dalam melakukan pencegahan wabah corona di daerah. Selain itu juga kami memberikan instruksi di  lingkungan Polda sultra agar para anggota kepolisian dapat memahami cara  pencegahan Corona, Kapolda juga  menghimbau agar masyarakat tidak panik dan takut dalam mengatasi virus corona, dan masyarakat juga jangan mudah terpancing berita-berita hoaks yang tidak dapat di pertanggung jawabkan mengenai wabah corona di daerah, kami yakin  pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang berupaya serius dalam menggadapi wabah corona ini, Sementara itu, masyarakat, sambung dia, mengambil peran dalam ikut menjaga kesehatan diri, kebersihan lingkungan, dan mendukung praktek sosial distance (menjaga jarak antar individu) dan mematuhi protokol penanganan wabah.

Kami melihat kapolda sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona, dengan standar dan program yang dibuat oleh Presiden RI agar dapat membangun kesadaran publik supaya jajaran Polda sultra dapat  mengambil peran dan mematuhi standar operasional dalam mendukung pemerintah terhadap penanganan wabah corona. karena itu di butuhkan sebuah sistem komunikasi di tingkat anggota kepolisian agar dapat berkordinasi dengan petugas kesehatan setempat dalam rangka berkontribusi membantu pasien wabah corona.

Oleh karena itu, kami meminta masyarakat menyudahi pro-kontra yang ada, jangan kembangkan prasangka dan tuduhan yang negatif kepada Kapolda Sultra, marilah kita saling menghargai perbedaan pendapat. Seluruh komponen bangsa berharap Indonesia jauh lebih baik, lebih maju dan bermartabat.

Sumber : Rilis Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)

 

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Kapolda Kepri Dapat Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama

pimred pimred

Dinas PMD Langkat Gelar Sosialisasi Permendagri No.110 Tahun 2016

Gunawan ramadhan

Agus Widjaja Jabat Kakanwil Hukum dan HAM Kepri

pimred pimred