NASIONAL POLITIK TOKOH

Jika Belum Mundur Dari BUMN Ma’ruf Amin Terancam Didiskualifikasi

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dipersoalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut dugaan itu harus benar-benar dibuktikan karena berkaitan dengan keabsahan pencalonan yang dimulai dari persyaratan.“Saya tidak tahu faktanya, kalau seandainya benar ya itu (dampaknya) signifikan,” ujar Refly, belum lama ini kepada wartawan.

Refly menjelaskan, MK memiliki catatan pernah mengeluarkan keputusan diskualifikasi. Salah satunya, terhadap Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud yang tidak memenuhi syarat.“Berdasarkan pengalaman MK kan adalah soal persyaratan, kalau syarat tidak terpenuhi maka didiskualifikasi, (contoh) dalam kasus (Pilkada) Bengkulu Selatan ya didiskualifikasi tahun 2008,” jelasnya.

Berkaca dari hal itu, Refli menilai Maruf Amin juga berpotensi didiskualifikasi jika tuduhan BPN benar-benar terbukti.“Dalam konteks ini ya paling diskualifikasi terhadap Maruf Amin,” tukasnya.

Menyikapi permasalahan tersebut, ironisnya kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin bersikukuh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan BUMN yang tak perlu dipermasalahkan dalam pencalonan KH Maruf sebagai Cawapres. Maruf sendiri menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan tersebut.

Pandangan tersebut pun langsung dikomentari Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Menurutnya dalih yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) salah kaprah.“Sampai hari ini anak perusahaan BUMN seperti bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara dan tunduk pada UU BUMN dalam setiap Diadakan RUPS,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Ia menambahkan, dua perbankan tersebut juga masih tunduk pada keuangan negara saat dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga tunduk pada Undang-Undang antikorupsi jika terjadi tindak pidana korupsi, bukan pada KUHP sekalipun dikelola dan tunduk pada UU perseroan terbatas,” imbuhnya.

Atas dasar itu, ia pun heran dengan pihak-pihak yang menyebut dua perbankan yang didalamnya terdapat Maruf Amin disebut bukan BUMN yang memang menjadi syarat pencalonan di Pilpres maupun Pilkada.

Padahal sejauh ini, kata Arief, saham Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.“Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah (seharusnya) tidak perlu RUPS. (Kalau bukan BUMN) Keduanya harus ada izin dari Kementerian BUMN dan diaudit bukan oleh auditor negara. Jika terjadi fraud oleh manajemen, mnajemen hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus,” tegasnya.

Alasan lain yang dipaparkan Arief adalah kedua perbankan tersebut tidak bisa disita asetnya jika terjadi masalah yang mengharuskan keputusan hukum untuk dilakukan penyitaan aset.“Tidak bisa disita, eksekusi karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara,” paparnya.“Belum ada satu Pasal pun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan kalau anak perusahaan BUMN itu bukan bagian dari BUMN. Jadi jelas (Maruf Amin) harus didiskulaifikasi dong. KPU enggak paham BUMN sih,” tandasnya.

 

Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma’ruf Amin mempunyai 9 jabatan di beberapa perusahaan keuangan syariah dan pemerintahan. Setiap bulan KH Ma’ruf mendapat gaji yang sangat tinggi.

KH Ma’ruf tidak mau melepas jabatannya walaupun menjadi cawapres. Berdasarkan catatan cnbc Indonesia, KH Ma’ruf menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah antara lain: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah.

KH Ma’ruf juga menjabat anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014-sekarang. Selain itu, Ketua Umum MUI ini menjabat Dewan pengawas syariah di Mega Insurance, Bringin Life dan BNI Life Insurance.

Di pemerintahan, KH Ma’ruf juga menjabat sebagai anggota Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang gaji tiap bulannya mencapai Rp 100 juta. (rm/eislm).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Program Tax Amnesty Tarik 137 Triliun Dana Dari Singapura

Gunawan ramadhan

Satgas 115 Tenggelamkan 13 Kapal Ikan Ilegal Asal Vietnam di Kalimantan Barat

pimred pimred

Presiden Bakal Geser 6.000 Nelayan Jawa ke Natuna

rakyatme