NASIONAL POLITIK TOKOH

Gerindra : Kami Menghormati Partai Lain yang Hendak Keluar Koalisi

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah pihaknya mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Adil Makmur. Namun, Andre menegaskan, dirinya menghormati bila ada partai pengusung paslon 02 Prabowo-Sandiaga yang ingin mengambil sikap lain.”Saya mengklarifikasi bahwa pernyataan saya adalah kami menghormati hak partai politik koalisi kami yang ingin bertahan atau keluar,” kata Andre saat dikonfirmasi, Selasa (7/5/2019).

“Jadi kalau ada yang ingin keluar, tentu kami tidak bisa memaksa dan juga tidak ingin meminta serta memohon agar mereka bertahan. Itu hak partai politik itu,” sambungnya.

Andre menekankan bahwa Gerindra tidak akan memohon kepada partai tersebut supaya tetap bertahan di barisan Prabowo-Sandi. Menurut dia, tiap partai punya hak masing-masing.

“Tapi yang jelas kami sekali lagi, kami tentu berharap partai partai politik yang ada di dalam koalisi kami, tentu seandainya yang ada ingin keluar, tentu menjaga etika politik dengan sesuai peribahasa datang tampak muka, tentu pergi tampak punggung,” jelasnya.

Andre ingin keputusan politik yang diperjuangkan bersama diakhiri pula dengan cara kebersamaan. Hal tersebut sebagai etika politik yang mesti ditunjukkan.

“Jadi, tidak benar saya bilang Demokrat silakan keluar sekarang juga seperti berita sebelumnya. Saya ingin mengklarifikasi hal itu. Jadi saya hanya menyampaikan kalau ada yang ingin keluar, yaitu hak yang kami hormati, tapi sesuai etika datanglah bicara dulu,” tuturnya.

Kendati demikian, Gerindra meyakini bahwa Partai Demokrat tetap berkomitmen berada dalam koalisi Prabowo-Sandi sesuai dengan sikap Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.

“Tapi tentu kami berharap tidak ada yang genit, temen-temen Demokrat yang genit di media mainstream maupun sosial, bahkan ada yang bicara bahwa seandainya Pak Prabowo 22 Mei kalah, akan keluar dari koalisi. Saya rasa enggak patut ya bicara seperti itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menceritakan isi pertemuan antara Prabowo Subianto dan wartawan media asing di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, pada Senin, 6 Mei 2019. Ia menjelaskan, Prabowo mengungkapkan soal kondisi Pemilu 2019 dan indikasi kecurangan.

“Pak Prabowo menyampaikan ada 6,7 calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan. 73 ribu laporan kesalahan entry di TPS. Juga ada beberapa laporan-laporan yang sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Pak Prabowo minta ini dikoreksi. Itu permintaan yang sangat simpel,” kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Jl Wijaya I No 26, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019.

Sandi mengatakan, Prabowo juga mengungkit perbedaan antara Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo mengatakan, kesalahan input data dan laporan kecurangan lebih banyak didapatkan di pilpres sekarang.

“Pak Prabowo menyatakan bahwa di 2014 dia datang ke pelantikan dia hormati prosesnya karena dia ingin yang terbaik buat Indonesia. Tapi tahun 2019 ini jumlahnya terlalu besar,” ungkap Sandiaga Uno.

Sandi menyebut, Prabowo masih berprasangka baik kepada penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan dan mengoreksi masalah kecurangan di sisa waktu yang ada. Prabowo tak ingin demokrasi dicederai dan tak akan menerima hasil pemilu yang curang.

“Dia tidak akan menerima pemilu yang curang, perbedaan dengan 2014 dengan 2019. Pak Prabowo bilang Pak Prabowo tidak akan menerima a fraud result of fraudulent election itu kata katanya. (Prabowo) saya kuot fraudulent election. Jadi fraudulent election ini pemilu yang curang,” tutur Sandiaga.

Selanjutnya, Prabowo berbicara bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas dan bisa memahami apa yang terjadi pada Pemilu 2019 ini. Sehingga masyarakat tidak mungkin tinggal diam jika ada kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilu.

“Pak prabowo bilang dia bukan diktator dia tidak bisa memberikan arahan tidak bisa memberikan perintah tapi dia yakin masyarakat Indonesia sudah dewasa dan sudah tau apa yang mereka akan lakukan,” tuturnya.

“Dan berdasarkan sejarah Pak Prabowo bilang masyarakat menantikan tindak lanjut segera dari penyelenggara pemilu untuk mengoreksi dan memperbaiki,” tandas Sandiaga Uno.

Sumber : liputan 6

Editor : Rudi Hartono

 

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Related posts

Perlunya Menjaga Perdamaian dan Persatuan di Tahun Politik

pimred pimred

Harga Rokok Naik Jadi Rp50.000, Kemenkeu: Nanti Kami Diskusikan

rakyatme

Dirjen Peternakan ResmikanPembibitan Ternak di Pasaman Barat

Gunawan ramadhan