Legalisir Ijazah Jokowi: Roy Suryo Ungkit Tanggal Vonis Sidang

Table of Contents
Perkara Legalisir Ijazah Jokowi Jadi Tanda Tanya Roy Suryo
Legalisir Ijazah Jokowi: Roy Suryo Ungkit Tanggal Vonis Sidang

RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Indonesia - Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait legalisir ijazah S-1 Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa Roy Suryo pada persidangan terakhir, Rabu (18/11/2026), kembali melontarkan keraguan terkait keabsahan legalisir fotokopi ijazah Presiden Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Roy Suryo didakwa menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai ijazah Jokowi, yang berujung pada tuntutan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa menilai perbuatan Roy Suryo telah mencemarkan nama baik Presiden.

Saksi KPU Dihadirkan, Roy Suryo Ajukan Pertanyaan Krusial

Dalam persidangan tersebut, Presiden Jokowi sendiri pernah hadir sebagai saksi untuk mempertegas keaslian ijazah sarjana strata satu miliknya dari UGM.

Namun, Roy Suryo secara konsisten menolak kesaksian tersebut dan terus mendalami aspek legalitas dokumen.

Pada sidang kali ini, Roy Suryo memfokuskan pertanyaannya kepada para saksi yang dihadirkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, yaitu Binsar ST Siagian (mantan Kabag Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta) dan Bagus Makawaru (ASN Setjen KPU RI).

Inti dari keberatan Roy Suryo terletak pada penanda tangan legalisir fotokopi ijazah Presiden Jokowi yang dinilainya tidak sesuai dengan periode jabatan rektor.

Pertanyaan Dekan dan Periode Jabatan Jadi Sorotan

Roy Suryo mempertanyakan siapa dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani legalisir fotokopi ijazah Jokowi pada tahun 2012. “Seingat Bapak ya, kalau itu soft file, penanda tangan dari, atau Bapak boleh deh lihat catatan, penanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 itu siapa?

Silakan buka catatannya, boleh, Pak.

Terus itu kapan?

Di situ ada, karena nggak ada tanggal, itu penanda tangannya siapa?” tanya Roy kepada Binsar.

Saksi KPU Dihadirkan, Roy Suryo Ajukan Pertanyaan Krusial

Binsar ST Siagian menyatakan bahwa yang menandatangani legalisir tersebut adalah Dekan Prof.

Dr.

Ir.

Mohammad Na'iem.

Namun, Roy Suryo segera menimpali dengan menyatakan bahwa Prof.

Dr.

Ir.

Mohammad Na'iem menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM hanya sampai pertengahan tahun 2012.

Ia mengklaim, jika tanda tangan tersebut dilakukan setelah pertengahan tahun 2012, maka seharusnya Dekan tersebut tidak berhak lagi menandatangani dokumen legalisir.

Lebih lanjut, Roy Suryo menyebutkan bahwa pada tahun 2012, seharusnya Dekan Fakultas Kehutanan UGM dijabat oleh Dr.

Satyawan Pudyatmoko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs resmi UGM, Prof.

Dr.

Ir.

Mohammad Na'iem memang dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 9 Oktober 2008 untuk masa jabatan 2008-2012.

Sementara itu, Dr.

Satyawan Pudyatmoko dilantik pada 8 Oktober 2012 untuk masa jabatan 2012-2016.

Legalisir Ijazah Tahun 2014 dan 2019 Juga Dipermasalahkan

Persoalan tidak berhenti di situ.

Roy Suryo juga mengkonfirmasi dokumen legalisasi ijazah Jokowi yang digunakan pada tahun 2014 kepada saksi Bagus Makawaru.

Bagus pun membenarkan bahwa nama yang menandatangani legalisir ijazah pada tahun 2014 adalah Prof.

Dr.

Ir.

Mohammad Na'iem.

“Itu yang tahun 2014.

Mohon dicatat sebagai fakta persidangan.

Saya nggak menyalahkan Anda, Mas Bagus, ya.

Karena seharusnya dekan di situ yang tertanda harusnya adalah Dr.

Satyawan Pudyatmoko.

Karena Dr.

Satyawan Pudyatmoko itu menjabat dekan mulai tahun 2012 pertengahan sampai dengan 2018,” ujar Roy Suryo dalam sidang.

Menanggapi hal ini, Bagus Makawaru menjelaskan mengenai indikator keabsahan dokumen yang dilegalisir sesuai petunjuk teknis KPU. “Jadi dalam petunjuk teknis yang berlaku di KPU, untuk tanggal untuk legalisir, indikatornya itu kalau misalnya tidak ada tanggal, maka dinyatakan sah,” jelas Bagus.

Pengacara Roy Suryo juga mendalami perbedaan legalisir fotokopi ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan presiden pada tahun 2014 dan 2019.

Bagus Makawaru mengaku ingat ada perbedaan dalam legalisir tersebut, baik dari sisi penanda tangan maupun warna dokumen.

Saat ditanya apakah pernah melihat ijazah fisik asli Presiden Jokowi, Bagus mengaku hanya melihat fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir.

Ia juga membenarkan bahwa KPU tidak pernah melakukan verifikasi langsung terhadap ijazah asli Presiden Jokowi ke pihak yang bersangkutan atau ke universitas.

Baca Juga

Loading...