Sertifikasi Halal Diundur: Pelaku Usaha Dapat Napas Hingga 2028
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Jakarta - Pemerintah Indonesia secara resmi menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai produk dan jasa. Perpanjangan masa penahapan ini memberikan tenggat waktu tambahan hingga Oktober 2028, sebuah langkah strategis yang mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional.
Keputusan penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan matang terhadap kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi standar jaminan produk halal (JPH).
Awalnya, kewajiban ini dijadwalkan berlaku efektif pada 18 Oktober 2026.
Namun, dengan adanya perpanjangan ini, pelaku usaha mendapatkan kesempatan lebih luas untuk beradaptasi dan mempersiapkan segala sesuatunya.
Revisi Peraturan Pemerintah Menjadi Dasar Perubahan
Perubahan kebijakan ini akan dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa penyesuaian ini penting untuk memastikan kelancaran implementasi program sertifikasi halal secara nasional.
"Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," ujar Susiwijono dalam sebuah keterangan pers di Jakarta.
Ia menekankan bahwa langkah ini diambil demi kemaslahatan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Rincian Perpanjangan untuk Berbagai Sektor
Perubahan yang signifikan terlihat pada Pasal 160 dalam revisi PP tersebut.
Kewajiban sertifikasi halal untuk sektor jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan itu sendiri, akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.
Hal ini memberikan kelonggaran bagi para penyedia jasa di industri kuliner dan pengolahan hasil ternak.
Khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah memberikan perhatian lebih.
Mereka mendapatkan perpanjangan waktu hingga 17 Oktober 2028 untuk menyelesaikan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan.
Kelonggaran ini diharapkan dapat meringankan beban UMK dalam proses sertifikasi.
Produk Impor dan Kategori Khusus Juga Diperpanjang
Penyesuaian tenggat waktu juga mencakup produk-produk yang berasal dari luar negeri.
Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2028 sebagai batas akhir pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang diimpor ke Indonesia.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan progres penyelesaian kerja sama bilateral terkait pengakuan sertifikat halal antarnegara.
Selain itu, sejumlah kategori produk yang sebelumnya dijadwalkan harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2026, kini mendapat perpanjangan hingga 17 Oktober 2028.
Kategori produk tersebut meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta berbagai barang gunaan lainnya yang membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.
